Bpk Ri

Pemerintah Kabupaten Lumajang Raih WTP kedelapan dari BPK RI. Capaian ini menjadi bukti komitmen kuat dalam tata kelola keuangan dan dorong peningkatan pelayanan publik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi diproyeksikan tembus Rp2 triliun pada 2025. Peningkatan signifikan ini berkat kepatuhan terhadap saran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, sekaligus menargetkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Anggota DPD RI Paul Finsen Mayor mendesak BPK RI untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan Audit Anggaran MRP Papua di enam provinsi, menyusul dugaan penyalahgunaan dana otonomi khusus yang mencapai triliunan rupiah dan belum menyentuh akar mas

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepahiang berhasil menerima pengembalian uang korupsi DPRD Kepahiang sebesar Rp5,14 miliar dari kasus korupsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepahiang tahun anggaran 2021 hingga 2023, sebagai upaya pemulihan kerugian negara.

Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) mempertegas komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang tertib dan akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan penyelenggaraan Entry Meeting bersama BPK RI untuk pemeriksaan laporan keuangan tahun 2025 guna memastikan

Kemenko Perekonomian kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-17 kalinya. Menko Airlangga Hartarto menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik demi akuntabilitas keuangan negara.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berhasil meraih sertifikat akreditasi pelatihan pemeriksaan keuangan negara dengan nilai A, menandai pengakuan nasional terhadap kualitas pengembangan SDM aparatur di daerah.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah pilar utama pembangunan nasional, bukan sekadar teknis, yang menjamin martabat bangsa.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kini resmi menjadi anggota lembaga audit eksternal PBB, menandai pengakuan internasional atas profesionalisme dan kredibilitas Indonesia dalam tata kelola keuangan global.

Kemenko PMK bersama BPK RI melakukan Evaluasi Program Nasional Gowa, fokus pada penanganan kemiskinan ekstrem dan Sekolah Rakyat. Bagaimana hasilnya?