BPK RI

Kementerian Transmigrasi (Kementrans) berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk laporan keuangan TA 2025, menandai komitmen kuat pada transparansi.

Kejaksaan Negeri Medan terus mendalami dugaan Korupsi BLUD RSUD Pirngadi, memeriksa mantan direktur dan menggeledah rumah sakit. Berapa kerugian negara yang terungkap?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus suap pengadaan barang dan jasa di Muara Enim, menyita sejumlah dokumen krusial untuk memperkuat bukti. Penyitaan dokumen kasus Muara Enim ini menjadi langkah penting dalam penyidikan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kembali mengukir prestasi dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 dari BPK RI. Gubernur Zainal A. Paliwang berkomitmen menindaklanjuti catatan BPK.

Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby menekankan pentingnya menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk memperkuat Pelayanan Publik Banjarbaru serta pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan akuntabel.

Pemerintah Kabupaten Magetan kembali meraih Opini WTP dari BPK untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Capaian ini menunjukkan komitmen Magetan dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan, namun ada beberapa catatan penting BPK yan

Pemkot Palangka Raya kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih opini WTP ke-10 kalinya, menegaskan komitmen kuat dalam menjaga transparansi keuangan daerah demi pelayanan publik yang optimal.

Pemerintah Kabupaten Lumajang Raih WTP kedelapan dari BPK RI. Capaian ini menjadi bukti komitmen kuat dalam tata kelola keuangan dan dorong peningkatan pelayanan publik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi diproyeksikan tembus Rp2 triliun pada 2025. Peningkatan signifikan ini berkat kepatuhan terhadap saran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, sekaligus menargetkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Anggota DPD RI Paul Finsen Mayor mendesak BPK RI untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan Audit Anggaran MRP Papua di enam provinsi, menyusul dugaan penyalahgunaan dana otonomi khusus yang mencapai triliunan rupiah dan belum menyentuh akar mas

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepahiang berhasil menerima pengembalian uang korupsi DPRD Kepahiang sebesar Rp5,14 miliar dari kasus korupsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepahiang tahun anggaran 2021 hingga 2023, sebagai upaya pemulihan kerugian negara.

Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) mempertegas komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang tertib dan akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan penyelenggaraan Entry Meeting bersama BPK RI untuk pemeriksaan laporan keuangan tahun 2025 guna memastikan

Kemenko Perekonomian kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-17 kalinya. Menko Airlangga Hartarto menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik demi akuntabilitas keuangan negara.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berhasil meraih sertifikat akreditasi pelatihan pemeriksaan keuangan negara dengan nilai A, menandai pengakuan nasional terhadap kualitas pengembangan SDM aparatur di daerah.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah pilar utama pembangunan nasional, bukan sekadar teknis, yang menjamin martabat bangsa.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kini resmi menjadi anggota lembaga audit eksternal PBB, menandai pengakuan internasional atas profesionalisme dan kredibilitas Indonesia dalam tata kelola keuangan global.

Kemenko PMK bersama BPK RI melakukan Evaluasi Program Nasional Gowa, fokus pada penanganan kemiskinan ekstrem dan Sekolah Rakyat. Bagaimana hasilnya?

Sinergi antara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui Kolaborasi BSSN BPK krusial untuk tata kelola pemerintahan akuntabel dan keamanan siber. Bagaimana mereka bersatu demi kepentingan rakyat?

BPK RI memfasilitasi percepatan pembangunan JLS Pansela Banyuwangi-Jember, proyek strategis nasional yang terhenti. Solusi ditemukan, akankah segera terealisasi?

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengajak seluruh kepala daerah berkolaborasi hadapi kebijakan pengurangan TKD Maluku Utara senilai Rp10 triliun mulai 2026, bagaimana strateginya?