Tahukah Anda? BPK RI Dorong Percepatan Pembangunan JLS Pansela Banyuwangi-Jember, Anggaran Rp47,1 Miliar Disiapkan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) secara aktif mendorong percepatan pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) Pantai Selatan (Pansela) ruas Banyuwangi-Jember, Jawa Timur. Proyek ini merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) yang sempat mengalami hambatan dan terhenti. Langkah ini diambil untuk memastikan agenda pembangunan nasional dapat berjalan sesuai rencana.

Anggota VII BPK RI, Slamet Edy Purnomo, memimpin rapat koordinasi penting terkait proyek ini di Pendopo Banyuwangi. Pertemuan tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan kunci, termasuk Direktur Utama Perhutani dan Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Tujuan utama rapat adalah akselerasi penyelesaian proyek yang telah lama tertunda.

Kehadiran BPK RI dalam memfasilitasi pertemuan ini menunjukkan komitmen untuk mendukung realisasi PSN tersebut. JLS Pansela dianggap krusial karena manfaat ekonomi yang besar, terutama dalam melancarkan jalur distribusi di wilayah selatan Jawa. Infrastruktur ini juga diharapkan mampu mengoptimalkan potensi ekonomi lokal Banyuwangi, seperti sektor kelautan, pertanian, dan pariwisata.

BPK RI Fasilitasi Penyelesaian Proyek Strategis Nasional

BPK RI, melalui Anggota VII Slamet Edy Purnomo, aktif mendorong percepatan pembangunan JLS Pansela ruas Banyuwangi-Jember. Pertemuan koordinasi penting telah dilaksanakan di Pendopo Banyuwangi untuk membahas kemajuan proyek. Edy Purnomo menegaskan bahwa JLS ini merupakan Program Strategis Nasional (PSN) yang harus segera diselesaikan.

Rapat tersebut melibatkan berbagai pihak kunci, termasuk Dirut Perhutani, Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN, dan Direktur Pengembangan Usaha PT Jasa Marga. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama untuk mengatasi hambatan yang ada. BPK RI berperan sebagai fasilitator untuk memastikan PSN ini segera terwujud demi kepentingan nasional.

"Pertemuan ini terkait dengan akselerasi penyelesaian jalur pantai selatan mengingat sudah cukup lama proyek ini terhenti," kata Edy. BPK RI mendukung penuh agenda pembangunan nasional melalui percepatan infrastruktur ini. Dorongan ini diharapkan mampu menghilangkan ego sektoral antarlembaga demi satu tujuan.

Manfaat Ekonomi dan Tantangan Pembangunan JLS

JLS Pansela diyakini akan membawa manfaat ekonomi yang signifikan bagi wilayah selatan Jawa, khususnya Banyuwangi. Infrastruktur ini akan melancarkan jalur distribusi barang dan jasa, serta membuka akses ke berbagai potensi ekonomi. Sektor kelautan, pertanian, dan pariwisata diharapkan akan semakin berkembang dengan adanya konektivitas yang lebih baik.

Jalur lintas selatan di Banyuwangi memiliki total panjang 100 km, membentang dari batas Jember hingga Pelabuhan Ketapang. Namun, masih ada sisa jalan sepanjang 14,1 km yang belum terbangun. Bagian ini melewati kawasan hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Banyuwangi Selatan sepanjang 6,27 km, serta perkebunan Selogiri dan Malangsari milik PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Regional 5 sepanjang 7,83 km.

Edy menjelaskan bahwa kendala utama pembangunan JLS terkait masalah teknis dan kebijakan, khususnya proses pelepasan aset lahan. "Namun, karena proyek ini sudah ditetapkan sebagai PSN, maka seharusnya tidak ada lagi ego sektoral," tegasnya. Semua pihak diminta berfokus pada kepentingan nasional untuk menyelesaikan proyek ini.

Solusi Ditemukan dan Anggaran Disiapkan

Dalam rapat koordinasi tersebut, pihak-pihak terkait telah mencapai kesepakatan dan menemukan solusi bersama untuk melanjutkan proyek. Hal ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan JLS Pansela Banyuwangi-Jember yang sempat tertunda. "Alhamdulillah dalam pertemuan hari ini yang dihadiri berbagai pihak sudah ditemukan solusi bersama," ungkap Edy.

Anggaran untuk pembangunan JLS ruas Banyuwangi-Jember telah disiapkan oleh pemerintah pusat. Penghitungan sementara menunjukkan bahwa dana sebesar Rp47,1 miliar dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek ini. Kementerian PUPR akan membentuk tim percepatan khusus untuk mengawal realisasi pembangunan.

Tim percepatan ini akan berkoordinasi erat dengan Perhutani, pemerintah daerah, dan PTPN untuk memastikan kelancaran proyek. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyambut baik dorongan dan dukungan dari BPK. Ia berharap JLS tahap kedua dapat segera terealisasi untuk meningkatkan ekonomi, wisata, dan program ketahanan pangan daerah.

Sumber: AntaraNews