Tata Kelola Keuangan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kanwil Kemenkum NTT) telah mengharmonisasikan Ranperda dan Ranperbup APBD Malaka Tahun Anggaran 2025, memastikan kepastian hukum dan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.

Universitas Hasanuddin (Unhas) gencar melakukan pemberdayaan perikanan pesisir di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, dengan fokus pada penguatan ekosistem mangrove dan tata kelola keuangan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemprov Sulsel 2025, namun dengan catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti.

Pemerintah Kota Palangka Raya berkomitmen penuh menindaklanjuti rekomendasi BPK RI atas LHP LKPD TA 2025 dalam 60 hari, demi tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Pemkab Morut) terus mengoptimalkan tata kelola keuangan daerah untuk menjaga kepercayaan publik serta mendorong pembangunan berkelanjutan di wilayahnya.

Pemerintah Kabupaten Magetan kembali meraih Opini WTP dari BPK untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Capaian ini menunjukkan komitmen Magetan dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan, namun ada beberapa catatan penting BPK yan

Pemkab Banjar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025, menegaskan komitmen terhadap tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Pemkab Kobar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 dari BPK RI untuk LKPD TA 2025, menegaskan komitmen kuat terhadap pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Pemerintah Kota Medan kembali Raih Opini WTP keenam kali berturut-turut dari BPK Perwakilan Sumut. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat Pemkot Medan dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Kabupaten Banyuwangi kembali mempertahankan opini WTP BPK selama 14 tahun berturut-turut. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat dalam tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

Pemerintah Kabupaten Lumajang Raih WTP kedelapan dari BPK RI. Capaian ini menjadi bukti komitmen kuat dalam tata kelola keuangan dan dorong peningkatan pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Serang kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-15 kalinya secara berturut-turut, menandai komitmen kuat dalam tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.

Kabupaten Bintan berhasil meraih insentif fiskal sebesar Rp3 miliar dari Kemendagri atas inovasi pembiayaan kreatif. Simak bagaimana Bintan mencapai prestasi ini dan dampaknya terhadap kemandirian fiskal daerah.

Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda menaruh harapan besar kepada Sekretaris Daerah (Sekda) NTB yang baru, Abul Chair, untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah NTB dan manajemen pemerintahan. Simak tantangan dan fokus utama Sekda baru ini.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah intensifkan pembinaan pengelolaan dana BOS bagi kepala sekolah dan bendahara guna memastikan pemanfaatan anggaran sesuai aturan dan persiapan audit BPK.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) bersama Pemkab/Kota serahkan 14 LKPD Unaudited ke BPK Perwakilan Kalsel. Bagaimana proses pemeriksaan 60 hari ini akan memastikan transparansi keuangan daerah?

Pemerintah Provinsi Papua telah melakukan penyerahan LKPD Tahun Anggaran 2025 kepada BPK Perwakilan Papua tepat waktu, menunjukkan komitmen kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Langkah ini menjadi bagian penting dalam upaya perbai

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memulai pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2025 untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara, menarik perhatian p

Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, menegaskan pentingnya akurasi data dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Gianyar 2025 agar memenuhi standar akuntansi, demi tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) resmi memulai pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Tahun 2025. Langkah ini bertujuan memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran negara, dengan fokus pada kepatuhan dan efekt