Pemkab Probolinggo Raih Opini WTP ke-13 Kali Berturut-turut, Bukti Tata Kelola Keuangan Akuntabel

Pemkab Probolinggo sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 kali berturut-turut atas LKPD TA 2025, bukti kuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Kabupaten Probolinggo berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Capaian ini bukan kali pertama, melainkan yang ke-13 kalinya secara berturut-turut, menunjukkan konsistensi dalam tata kelola keuangan. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Yuan Chandra Djaisin, kepada Bupati Probolinggo Mohammad Haris.

Acara serah terima LHP tersebut berlangsung di Auditorium BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo, pada Jumat (30/5). Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma turut hadir menerima laporan penting ini.

Pentingnya Opini WTP Berulang bagi Pemkab Probolinggo

Bupati Probolinggo Mohammad Haris menyampaikan rasa syukurnya atas raihan opini WTP yang ke-13. Menurutnya, ini merupakan catatan baik dan cerminan kinerja keras Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mempertahankan capaian tersebut.

"Alhamdulillah Kabupaten Probolinggo kembali mendapatkan opini WTP yang ke-13. Itu menjadi catatan yang baik dan merupakan bentuk kinerja dari teman-teman OPD," ujar Bupati Haris.

Bupati Haris menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif semata. Lebih dari itu, WTP menjadi indikator kuat tata kelola keuangan daerah yang semakin baik dan transparan.

Diharapkan seluruh OPD terus menjaga komitmen dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel. Evaluasi dari BPK menjadi bahan penting untuk perbaikan sistem kinerja dan laporan keuangan di Kabupaten Probolinggo.

Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Bupati Mohammad Haris juga mengucapkan terima kasih kepada BPK Jawa Timur atas bantuan evaluasi dan pembinaan. Bantuan ini sangat membantu pemerintah daerah dalam proses pengelolaan keuangan.

"Kami sangat berterima kasih kepada BPK Jawa Timur, khususnya kepada Kepala BPK Jatim. Apa yang dilakukan BPK selama pemeriksaan justru membantu kami sebagai Bupati," kata Haris.

Haris menekankan pentingnya kerja sama seluruh OPD selama proses pemeriksaan. Ia meminta agar tidak ada data yang ditutup-tutupi atau proses pemeriksaan dipersulit.

Seluruh OPD wajib kooperatif dalam memberikan data karena hasil evaluasi eksternal ini krusial. Informasi ini sangat penting untuk perbaikan tata kelola keuangan di masa mendatang.

Apresiasi Legislatif dan Dorongan Peningkatan Manfaat

Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma turut memberikan apresiasi tinggi. Ia mengucapkan selamat atas keberhasilan Pemkab Probolinggo mempertahankan opini WTP.

"Kami selaku lembaga legislatif DPRD Kabupaten Probolinggo memberikan ucapan selamat kepada pemerintah daerah yang sudah secara konsisten berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian," ujarnya.

Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan. Tata kelola keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel adalah prioritas utama.

Namun demikian, Oka Mahendra Jati Kusuma mengingatkan agar tidak berpuas diri. Semangat untuk memberikan manfaat dan dampak positif kepada masyarakat Kabupaten Probolinggo harus terus ditingkatkan.

Sumber: AntaraNews