Kemenko Perekonomian Raih WTP 17 Kali Berturut-turut dari BPK

Pemerintah Kabupaten Magetan kembali meraih Opini WTP dari BPK untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Capaian ini menunjukkan komitmen Magetan dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan, namun ada beberapa catatan penting BPK yan

Pemkot Palangka Raya kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih opini WTP ke-10 kalinya, menegaskan komitmen kuat dalam menjaga transparansi keuangan daerah demi pelayanan publik yang optimal.

Pemerintah Kabupaten Kapuas kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-8 dari BPK, menegaskan komitmen kuat dalam penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Pemkab Kobar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 dari BPK RI untuk LKPD TA 2025, menegaskan komitmen kuat terhadap pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Pemkab Probolinggo sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 kali berturut-turut atas LKPD TA 2025, bukti kuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Kemenko Perekonomian kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-17 kalinya. Menko Airlangga Hartarto menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik demi akuntabilitas keuangan negara.

Opini WTP tersebut diberikan langsung oleh Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana

BPK mengapresiasi upaya LKPP untuk senantiasa menjaga kualitas pelaporan keuangan LKPP.

Di bawah kepemimpinan Yaqut Cholil Qoumas, laporan keuangan Kementerian Agama mendapatkan opini WTP dari BPK 3 tahun berturut-turut.

Yasonna tidak ingin ada temuan berulang pada pemeriksaan laporan keuangan tahun-tahun berikutnya.

Kemenhub menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI

Kemendag berhasil mendapatkan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Menurut Budi, mereka diduga terlibat sejumlah pengadaan yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Budi menjelaskan, dugaan pemberian ini berkaitan dengan temuan BPK dalam pengadaan, salah satunya adalah Smart TV.

BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemprov Sulsel 2025, namun dengan catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti.

Kabupaten Banyuwangi kembali mempertahankan opini WTP BPK selama 14 tahun berturut-turut. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat dalam tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima pencabutan uji materiil KUHP Pasal 603 terkait penetapan kerugian negara oleh BPK. Pemohon memiliki alasan kuat di balik keputusan ini.

Pemkab Kubu Raya berhasil meraih opini WTP ke-12 kalinya. Bupati Sujiwo menekankan bahwa WTP Kubu Raya bukan sekadar prestasi administratif, melainkan harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Indonesia berpeluang besar mendapatkan 18 pengecualian tarif AS, sebuah langkah strategis yang akan menstimulus ekonomi dan meningkatkan daya saing ekspor komoditas unggulan di pasar Amerika Serikat.

Perum Bulog memaksimalkan penyaluran bantuan pangan Bulog hingga Juni 2026, memastikan seluruh penerima manfaat mendapatkan haknya setelah tenggat distribusi diperpanjang.

Forum tersebut dihadiri 200 peserta dari kalangan regulator, pelaku industri, dan pembuat kebijakan untuk membahas percepatan pengembangan infrastruktur.

Negara-negara ASEAN berkomitmen kuat untuk meneken Perjanjian Ekonomi Digital ASEAN (ASEAN DEFA) pada November 2026, menandai langkah besar menuju integrasi ekonomi digital regional yang komprehensif.

Pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan Kenaikan Harga Minyakita akibat meningkatnya harga minyak kelapa sawit mentah (CPO) global, meskipun pasokan diklaim aman dan tidak terkait kebijakan B50.

PT Hoi Fu Paper Packaging menanamkan investasi besar Rp1,12 triliun untuk membangun pabrik kemasan di KEK Kendal, diproyeksikan menyerap 1.000 tenaga kerja lokal dan memperkuat ekonomi daerah.