Kemenko Perekonomian Raih WTP 17 Kali Berturut-turut dari BPK

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meraih penghargaan bergengsi atas tingginya tingkat penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Semester II 2025, menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan.

BPK berharap Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) mampu mempertahankan Opini WTP meskipun sedang dalam masa transisi pembentukan Kabinet Merah Putih, demi tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Kemenko Perekonomian kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-17 kalinya. Menko Airlangga Hartarto menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik demi akuntabilitas keuangan negara.

Kementerian PPN/Bappenas terus menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, dengan rekomendasi BPK yang signifikan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Bappenas.

Pemerintah Kota Denpasar berhasil mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk yang ketiga belas kalinya.

Opini WTP tersebut diberikan langsung oleh Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana

BPK mengapresiasi upaya LKPP untuk senantiasa menjaga kualitas pelaporan keuangan LKPP.

Di bawah kepemimpinan Yaqut Cholil Qoumas, laporan keuangan Kementerian Agama mendapatkan opini WTP dari BPK 3 tahun berturut-turut.

Jokowi mengaku sudah berkali-kali menyampaikan WTP bukan prestasi, melainkan kewajiban untuk menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan baik.

Yasonna tidak ingin ada temuan berulang pada pemeriksaan laporan keuangan tahun-tahun berikutnya.

Kemenhub menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI

Kemendag berhasil mendapatkan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Hal tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026 yang diputus pada Senin, 9 Februari 2026.

PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan meluncurkan Program Sigana Cekatan, sebuah inisiatif unik yang tidak hanya menguatkan ekonomi masyarakat tetapi juga meningkatkan kesiapsiagaan bencana karhutla.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo menyerahkan sepenuhnya penentuan Dirjen Cipta Karya dan Sumber Daya Air kepada Presiden Prabowo Subianto, menegaskan hak prerogatif Presiden dalam Penentuan Dirjen PUPR.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengukuhkan BPK sebagai lembaga tunggal penghitung kerugian negara. Putusan MK ini diharapkan membuat pengawasan kerugian negara lebih terkontrol dan mencegah praktik pemaksaan perkara.

Pemerintah Provinsi NTB menyatakan kesiapan penuh untuk menindaklanjuti arahan Presiden terkait **evaluasi IUP hutan lindung NTB** yang diduga melanggar ketentuan, sambil menunggu instruksi resmi dari pusat.

MK melalui putusannya telah memutuskan hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki kewenangan untuk menghitung kerugian negara dalam kasus korupsi.

Kontribusi sawit terhadap roda ekonomi nasional pun bakal semakin tinggi dengan adanya program B50.

Jumlah kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo melonjak signifikan, dari 60.439 orang pada 2021 menjadi 476.566 orang pada 2025.

Bank Kalsel diproyeksikan mampu mengelola transaksi devisa hingga Rp400 triliun, membuka jalan bagi bank daerah ini untuk segera berstatus Bank Devisa dan memperkuat ekonomi Kalimantan Selatan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan sistem ketenagakerjaan Indonesia bebas praktik kerja paksa, menanggapi investigasi AS terkait larangan impor produk hasil kerja paksa dan isu kelebihan kapasitas produksi. Indonesia siap berikan respons kompreh

Pemerintah Indonesia terus mengoptimalkan pemanfaatan Local Currency Transaction (LCT) dalam kerja sama multilateral untuk memperkuat ketahanan ekonomi. Simak bagaimana LCT mengurangi volatilitas nilai tukar dan mendukung sektor riil.

Indonesia dan Rusia menandatangani protokol penting dalam upaya penguatan Kerja Sama Ekonomi Indonesia Rusia, membuka jalan bagi peningkatan akses pasar dan investasi di berbagai sektor strategis.