Sorot
{{caption}}
Pramono Batal Pindahkan Patung Jenderal Sudirman

{{caption}}
Bukan Bid'ah, Ini Sejarah Tasyakuran Sepulang Haji di Indonesia

{{caption}}
Reaksi PDIP Disebut Main Politik Dua Kaki

{{caption}}
Pramono Beberkan Fakta di Balik Viral Motor Ojol Diangkut Dishub

{{caption}}
Akses ke Stadion JIS Makin Mudah, Stasiun KRL akan Diresmikan Besok

{{caption}}
Pramono Sematkan Nama Integritas pada Halte Setiabudi, Ini Pesannya

Topik Terkait
{{caption}}
Pertahankan Opini WTP BPK 12 Tahun Berturut-turut, Pemkab Magetan Raih Apresiasi atas Tata Kelola Keuangan Akuntabel

Pemerintah Kabupaten Magetan kembali meraih Opini WTP dari BPK untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Capaian ini menunjukkan komitmen Magetan dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan, namun ada beberapa catatan penting BPK yan

{{caption}}
Pemkot Palangka Raya Raih WTP ke-10, Bukti Komitmen Jaga Transparansi Keuangan

Pemkot Palangka Raya kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih opini WTP ke-10 kalinya, menegaskan komitmen kuat dalam menjaga transparansi keuangan daerah demi pelayanan publik yang optimal.

{{caption}}
Pemkab Kapuas Raih WTP ke-8, Perkuat Komitmen Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintah Kabupaten Kapuas kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-8 dari BPK, menegaskan komitmen kuat dalam penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

{{caption}}
Pemkab Kobar Raih WTP ke-12 dari BPK RI, Bukti Tata Kelola Keuangan Akuntabel

Pemkab Kobar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 dari BPK RI untuk LKPD TA 2025, menegaskan komitmen kuat terhadap pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

{{caption}}
Banyuwangi Raih Opini WTP BPK ke-14 Kalinya, Bukti Akuntabilitas Keuangan Daerah

Kabupaten Banyuwangi kembali mempertahankan opini WTP BPK selama 14 tahun berturut-turut. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat dalam tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

{{caption}}
Pemkab Probolinggo Raih Opini WTP ke-13 Kali Berturut-turut, Bukti Tata Kelola Keuangan Akuntabel

Pemkab Probolinggo sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 kali berturut-turut atas LKPD TA 2025, bukti kuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

{{caption}}
Gubernur Bobby Nasution Dorong Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemprov Sumut

Gubernur Bobby Nasution menegaskan komitmen Pemprov Sumut dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan demi transparansi dan akuntabilitas, menargetkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali.

{{caption}}
BPK Harap Kemenbud Raih Opini WTP di Tengah Transisi Kabinet Merah Putih

BPK berharap Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) mampu mempertahankan Opini WTP meskipun sedang dalam masa transisi pembentukan Kabinet Merah Putih, demi tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

{{caption}}
Kemenko Perekonomian Raih WTP 17 Kali Berturut-turut dari BPK

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 17 kali berturut-turut.

BPK
{{caption}}
Pemprov Sumut Raih Opini WTP ke-11 Kalinya dari BPK, Gubernur Bobby Nasution Ingatkan OPD Tetap Pertahankan

Gubernur Bobby Nasution menyampaikan apresiasi kepada BPK RI yang memberikan opini WTP atas LKPD Pemprov Sumut tahun anggaran 2024.

{{caption}}
WTP ke-13, Pemkot Denpasar Siap Dorong Digitalisasi Layanan Pajak Kendaraan

Pemerintah Kota Denpasar berhasil mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk yang ketiga belas kalinya.

BPK
{{caption}}
Kemenkumham Raih Opini WTP ke-15 dari BPK RI

Opini WTP tersebut diberikan langsung oleh Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana

{{caption}}
Doa Meringankan Hisab, Jadikan Sebagai Amalan Sehari-hari Sebagai Kaum Muslim

Bacaan doa yang dibaca secara konsisten dan selalu menjaga amal perbuatan baik, maka seseorang bisa berharap untuk mendapatkan kemudahan di hari kiamat.

{{caption}}
Puan Maharani: 2024 adalah Kemenangan Keluarga Besar PDI Perjuangan

Puan Maharani menyebut calon wakil presiden dari Bacapres Ganjar Pranowo bisa tambah bertambah ataupun berkurang.

{{caption}}
Pejabat Basarnas Kena OTT KPK

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pun telah membenarkan terkait agenda OTT dilakukan KPK perihal penyerahan uang yang diduga berkaitan tindak pidana korupsi.

{{caption}}
VIDEO: Isi Pertemuan Ganjar Prabowo Erick Gibran, Gerindra- Hanya Terjadi di Indonesia

Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri BUMN Erick Thohir dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka duduk bersama.

{{caption}}
VIDEO: Jokowi Ajak Prabowo Ikut Sapa Warga, Kode Dukungan Makin Jelas?

Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur, Senin 24 Juli 2023. Kepala negara mendatangi Pasar Bululawang di kabupaten Malang.

{{caption}}
Pejabat Bakti Kominfo Ungkap Tiga Perusahaan Bagi-Bagi Hadiah mewah Terkait Proyek BTS

Pejabat Bakti Kominfo menyebut ZTE, Huawei dan IBS bagi-bagi hadiah mewah.

{{caption}}
5 Anggota BPK Terjaring OTT KPK Terlibat Dugaan Korupsi Pengadaan Smart TV Pemkab Muara Enim

Menurut Budi, mereka diduga terlibat sejumlah pengadaan yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

{{caption}}
KPK OTT 5 Anggota BPK, Pengembangan Kasus Korupsi Bupati Muara Enim

Budi menjelaskan, dugaan pemberian ini berkaitan dengan temuan BPK dalam pengadaan, salah satunya adalah Smart TV.

{{caption}}
BPK Beri Opini WTP Pemprov Sulsel 2025, Soroti Catatan Penting Pengelolaan Keuangan

BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemprov Sulsel 2025, namun dengan catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti.

{{caption}}
MK Terima Pencabutan Uji Materiil KUHP Pasal 603 Soal Kerugian Negara

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima pencabutan uji materiil KUHP Pasal 603 terkait penetapan kerugian negara oleh BPK. Pemohon memiliki alasan kuat di balik keputusan ini.

bpk
{{caption}}
Bupati Kubu Raya Tegaskan Opini WTP Harus Berdampak Nyata bagi Rakyat

Pemkab Kubu Raya berhasil meraih opini WTP ke-12 kalinya. Bupati Sujiwo menekankan bahwa WTP Kubu Raya bukan sekadar prestasi administratif, melainkan harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

bpk
{{caption}}
BPK Catat Peningkatan Kualitas Pengelolaan Subsidi BUMN, Akuntabilitas Kian Membaik

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengumumkan adanya peningkatan signifikan dalam pengelolaan subsidi BUMN pada tahun 2025, ditandai dengan menurunnya nilai koreksi subsidi kompensasi. Hal ini menunjukkan perbaikan akuntabilitas keuangan negara.