Bupati Kubu Raya Tegaskan Opini WTP Harus Berdampak Nyata bagi Rakyat

Pemkab Kubu Raya berhasil meraih opini WTP ke-12 kalinya. Bupati Sujiwo menekankan bahwa WTP Kubu Raya bukan sekadar prestasi administratif, melainkan harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Bupati Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sujiwo, menegaskan bahwa predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemerintah Kabupaten Kubu Raya bukan sekadar prestasi administratif. Ia menekankan bahwa opini WTP harus berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Hal ini disampaikan Sujiwo setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Barat di Pontianak, Selasa.

Pencapaian ini menandai keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam mempertahankan opini WTP selama 12 kali berturut-turut, sebuah rekor yang menunjukkan konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, Sujiwo mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir dari tata kelola pemerintahan. Baginya, yang terpenting adalah bagaimana anggaran daerah dapat digunakan secara efektif.

Anggaran tersebut harus benar-benar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta secara langsung berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Sujiwo menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang tepat sasaran dan transparan sebagai kunci utama.

Pentingnya WTP sebagai Fondasi Kesejahteraan Rakyat

Bupati Sujiwo dengan tegas menyatakan bahwa raihan opini WTP ke-12 berturut-turut oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya harus menjadi fondasi kuat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Prestasi ini tidak boleh dipandang hanya sebagai keberhasilan administratif semata, melainkan harus diterjemahkan menjadi aksi nyata yang menyentuh kehidupan masyarakat. Pengelolaan anggaran yang transparan dan tepat sasaran menjadi kunci utama untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah daerah memberikan manfaat maksimal.

Sujiwo menyoroti bahwa tujuan utama dari opini WTP adalah memastikan anggaran daerah benar-benar dialokasikan untuk sektor-sektor vital. Ini mencakup pembangunan infrastruktur yang memadai, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, serta penyediaan layanan kesehatan yang merata bagi seluruh warga. Dengan demikian, predikat WTP bukan hanya tentang kepatuhan laporan keuangan, tetapi juga tentang komitmen pemerintah terhadap pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Konsistensi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah di tengah dinamika tuntutan pelayanan publik dan pembangunan menunjukkan komitmen yang kuat. Raihan WTP ini memperlihatkan bahwa pemerintah daerah memiliki kapasitas untuk mengelola keuangan dengan baik. Namun, Sujiwo menekankan bahwa capaian ini harus terus menjadi motivasi untuk memperkuat akuntabilitas dan pelayanan publik, bukan untuk cepat berpuas diri.

Evaluasi BPK dan Akuntabilitas Keuangan Daerah

Laporan hasil pemeriksaan BPK merupakan instrumen yang krusial dalam mengukur kualitas tata kelola keuangan daerah. Bupati Sujiwo menilai bahwa laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pengawasan, tetapi juga sebagai bahan evaluasi yang sangat penting. Melalui evaluasi BPK, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi berbagai kekurangan dan celah dalam sistem pengelolaan anggaran, sehingga perbaikan dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Sujiwo mengingatkan bahwa pemerintah daerah tidak boleh berpuas diri hanya karena berhasil meraih opini WTP. Sebaliknya, capaian ini harus menjadi dorongan untuk terus memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Proses evaluasi yang objektif dari BPK menjadi cerminan bagi pemerintah daerah untuk terus berbenah dan bergerak menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik lagi.

Bupati juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat atas profesionalisme dan objektivitas mereka selama proses pemeriksaan laporan keuangan daerah. Sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan lembaga pemeriksa seperti BPK sangat penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Hasil pemeriksaan BPK harus menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan internal.

Budaya Transparansi dan Pelayanan Publik di Kubu Raya

Bupati Sujiwo menekankan pentingnya menjadikan evaluasi BPK sebagai budaya kerja di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), bukan hanya sekadar kewajiban administratif tahunan. Ia menggarisbawahi bahwa transparansi harus menjadi budaya, kepatuhan harus menjadi disiplin, dan pelayanan kepada masyarakat harus menjadi tujuan utama. Ini adalah fondasi untuk menciptakan pemerintahan yang responsif dan akuntabel.

Menghadapi tantangan yang semakin kompleks di masa depan, Sujiwo meminta pemerintah daerah untuk lebih adaptif, inovatif, dan bertanggung jawab dalam setiap kebijakan yang diambil. Setiap kebijakan harus dipastikan memberikan dampak langsung terhadap kebutuhan riil masyarakat. Hal ini sejalan dengan semangat WTP yang bukan hanya tentang angka-angka, tetapi tentang kebermanfaatan bagi publik.

Selain itu, Sujiwo juga menyampaikan terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kubu Raya atas sinergi dan pengawasan yang telah mendukung penguatan tata kelola pemerintahan. Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif sangat vital untuk memastikan setiap program dan kebijakan pemerintah berjalan efektif dan sesuai dengan harapan masyarakat, serta menjaga konsistensi pengelolaan keuangan daerah.

Sumber: AntaraNews