Gubernur Bobby Nasution Dorong Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemprov Sumut

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025. Pernyataan ini disampaikan setelah penyerahan LKPD di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumut pada Senin (31/3). Upaya ini bertujuan memperkuat transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di wilayah tersebut.

Peningkatan kualitas laporan keuangan ini menjadi fokus utama Pemprov Sumut. Hal tersebut penting guna memastikan bahwa setiap penyusunan LKPD sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Transparansi keuangan adalah pilar penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Bobby Nasution menekankan bahwa LKPD merupakan instrumen krusial dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan. Laporan ini juga menjadi cerminan dari akuntabilitas pemerintah provinsi. Dengan demikian, diharapkan kepercayaan publik terhadap kinerja keuangan daerah akan semakin meningkat.

Gubernur Bobby Nasution secara langsung menyerahkan LKPD tahun anggaran 2025 di Kantor BPK Provinsi Sumut. Ia menjelaskan bahwa laporan keuangan ini adalah gambaran kinerja finansial daerah yang belum diaudit. Laporan tersebut mencakup pendapatan, belanja, aset, kewajiban, serta posisi keuangan daerah secara menyeluruh.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berupaya meningkatkan kualitas laporan keuangan," ucap Bobby Nasution setelah penyerahan LKPD. Ia menambahkan bahwa laporan keuangan daerah harus disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan. Regulasi yang berlaku juga menjadi acuan utama dalam penyusunannya.

Pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas laporan keuangan, baik dari sisi ketepatan waktu maupun akurasi penyajian. Konsistensi tata kelola keuangan yang baik telah ditunjukkan Pemprov Sumut selama lebih dari satu dekade. Ini terbukti dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 11 kali berturut-turut sejak tahun 2014.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Bobby Nasution juga memaparkan detail realisasi keuangan Pemprov Sumut. Pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp12,54 triliun, dengan realisasi mencapai Rp12,02 triliun. Angka ini menunjukkan pencapaian 95,87 persen dari target yang telah ditetapkan.

Sementara itu, belanja daerah dianggarkan sebesar Rp12,5 triliun, dengan realisasi Rp11,5 triliun. Persentase realisasi belanja ini mencapai 92 persen dari total anggaran. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tercatat sebesar Rp532,48 miliar.

Posisi keuangan daerah juga turut dijelaskan secara rinci. Total aset Pemprov Sumut tercatat sebesar Rp27,04 triliun. Adapun kewajiban yang dimiliki sebesar Rp2,2 triliun, dan ekuitas mencapai Rp24,84 triliun. Data ini memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi finansial daerah.

Bobby Nasution mengingatkan bahwa Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah yang rentan terhadap bencana alam. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang responsif dan tepat. Pengelolaan keuangan daerah juga harus mampu mendukung respons cepat terhadap situasi darurat.

"Untuk percepatan itu, kita minta menyamakan persepsi penanganan cepat bencana," ujar Bobby. Ia berharap agar koordinasi antarpihak dapat ditingkatkan. Ini penting untuk memastikan bahwa dana penanganan bencana dapat digunakan secara efektif dan efisien.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumut, Paula Henry Simatupang, mengapresiasi komitmen kepala daerah di Sumatera Utara. Seluruh kepala daerah telah menyampaikan laporan keuangan tepat waktu. "Paling lambat tiga bulan. Kami apresiasi komitmen kepala daerah menyampaikan tepat waktu. Pemprov Sumut dua bulan terakhir luar biasa persentasinya," tutur Paula. Gubernur Bobby juga berharap seluruh kabupaten/kota di Sumut dapat meraih opini WTP tahun ini.

Sumber: AntaraNews