Pemerintah Pusat Raih Opini WTP, Jokowi Tegaskan Bukan Prestasi tapi Kewajiban

Kemenko Perekonomian kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-17 kalinya. Menko Airlangga Hartarto menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik demi akuntabilitas keuangan negara.

Kementerian PPN/Bappenas terus menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, dengan rekomendasi BPK yang signifikan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Bappenas.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 17 kali berturut-turut.

Gubernur Bobby Nasution menyampaikan apresiasi kepada BPK RI yang memberikan opini WTP atas LKPD Pemprov Sumut tahun anggaran 2024.

Pemerintah Kota Denpasar berhasil mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk yang ketiga belas kalinya.

Presiden Prabowo Subianto menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Isma Yatun

Opini WTP tersebut diberikan langsung oleh Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana

Dalam catatan BPK Pemprov DKI Jakarta juga belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh sejumlah BUMD.

BPK mengapresiasi upaya LKPP untuk senantiasa menjaga kualitas pelaporan keuangan LKPP.

Penghargaan diterima langsung Gus Ipul dan Mas Adi di Sidoarjo, Jawa Timur.

Kemenhub menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI

Kemendag berhasil mendapatkan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Jokowi masih menjadi magnet sejumlah tokoh di negara ini. Dari kalangan politikus hingga selebritas yang terjun ke dunia politik.

Pengadilan Negeri Surakarta (PN Solo) memutuskan tidak menerima gugatan citizen lawsuit yang diajukan dua alumni UGM terkait ijazah Jokowi.

Jubir PSI ungkap isi pembicaraan empat mata dengan Jokowi. Singgung isu upaya pengambilalihan NasDem.

Mantan politisi NasDem mengaku hanya tertawa saat menyinggung masalah tersebut bersama Jokowi.

Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal tokoh atau orang besar di balik isu ijazah palsu.

Pernyataan tersebut dikemukakan Jokowi saat ditemui wartawan di rumahnya, Solo, Jumat (10/4).

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meraih penghargaan bergengsi atas tingginya tingkat penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Semester II 2025, menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo menyerahkan sepenuhnya penentuan Dirjen Cipta Karya dan Sumber Daya Air kepada Presiden Prabowo Subianto, menegaskan hak prerogatif Presiden dalam Penentuan Dirjen PUPR.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengukuhkan BPK sebagai lembaga tunggal penghitung kerugian negara. Putusan MK ini diharapkan membuat pengawasan kerugian negara lebih terkontrol dan mencegah praktik pemaksaan perkara.

Pemerintah Provinsi NTB menyatakan kesiapan penuh untuk menindaklanjuti arahan Presiden terkait **evaluasi IUP hutan lindung NTB** yang diduga melanggar ketentuan, sambil menunggu instruksi resmi dari pusat.

MK melalui putusannya telah memutuskan hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki kewenangan untuk menghitung kerugian negara dalam kasus korupsi.

Pemerintah Kabupaten Kuningan meluruskan informasi simpang siur mengenai besaran TGR Disdikbud Kuningan yang sempat disebut puluhan miliar rupiah, memastikan nilai sebenarnya berdasarkan BPK adalah Rp3,2 miliar.