Kemenko Perekonomian Raih Opini WTP ke-17 dari BPK RI, Airlangga Tekankan Tata Kelola Baik

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kembali mencatat prestasi gemilang dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Capaian ini menandai keberhasilan Kemenko Perekonomian meraih opini WTP selama 17 kali berturut-turut sejak tahun 2008, menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, "Capaian tersebut adalah prestasi tersendiri yang telah mendapatkan opini WTP selama 17 kali berturut-turut sejak tahun 2008. Kami meyakini bahwa tata kelola yang dibangun di Kemenko Perekonomian memberikan andil besar bagi akuntabilitas pelaporan keuangan di Kemenko Perekonomian," ujarnya di Jakarta, Kamis.

Pencapaian ini diumumkan pada Kamis, 12 Februari, saat Menko Airlangga menerima hasil pemeriksaan. Meskipun demikian, Menko Airlangga mengingatkan seluruh jajaran untuk tidak lengah dan terus berupaya menyempurnakan pengelolaan keuangan negara.

Keberhasilan Kemenko Perekonomian meraih opini WTP dari BPK RI selama 17 tahun berturut-turut merupakan bukti nyata komitmen terhadap akuntabilitas. Menko Airlangga Hartarto menegaskan bahwa tata kelola yang dibangun di Kemenko Perekonomian memberikan andil besar bagi pelaporan keuangan yang transparan.

Prestasi ini tidak hanya sekadar formalitas, melainkan cerminan dari upaya berkelanjutan dalam mengelola anggaran negara. Kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan dan peraturan perundang-undangan menjadi prioritas utama.

Airlangga juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik dan investor melalui laporan keuangan yang andal. Laporan ini berfungsi sebagai instrumen pertanggungjawaban sekaligus alat pengendalian efektif.

Meskipun telah meraih opini WTP, Menko Airlangga Hartarto mendorong jajaran Kemenko Perekonomian untuk terus melakukan penyempurnaan pengelolaan keuangan negara. Beberapa langkah perbaikan yang ditekankan meliputi peningkatan kualitas, kewajaran, dan kebenaran penyajian informasi dalam laporan keuangan.

Selain itu, Kemenko Perekonomian juga berfokus pada kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta peningkatan efektivitas sistem pengendalian internal. Upaya ini krusial untuk menghadapi dinamika perekonomian global yang masih penuh tekanan.

Laporan World Economic Situation and Prospects 2026 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global hanya 2,7 persen pada 2026, lebih rendah dari tren sebelum pandemi. Ketidakpastian geopolitik dan perdagangan global menuntut kerangka kebijakan yang kuat dari pemerintah.

Menghadapi kondisi global yang menantang, Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5,4 persen pada 2026. Target ambisius ini akan didukung oleh pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan dan Program Direktif Presiden dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026.

Menko Airlangga menegaskan bahwa pencapaian sasaran tersebut memerlukan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabilitas laporan keuangan. Hal ini menjadi landasan penting untuk membangun kepercayaan publik dan para investor.

Dalam konteks ini, laporan keuangan yang andal tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian. Fungsinya adalah memastikan efisiensi, kepatuhan, dan mitigasi risiko dalam pelaksanaan program prioritas nasional.

Seluruh jajaran Kemenko Perekonomian berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap proses pemeriksaan Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian Tahun 2025 oleh BPK. Sinergi yang terjalin diharapkan dapat terus dijaga guna mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik serta mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Sumber: AntaraNews