laporan keuangan

BPK memulai Pemeriksaan Tematik Nasional Ketahanan Energi 2026 menyasar K/L, pemda, dan BUMN.

Kementerian Transmigrasi (Kementrans) berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk laporan keuangan TA 2025, menandai komitmen kuat pada transparansi.

Pemkot Palangka Raya kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih opini WTP ke-10 kalinya, menegaskan komitmen kuat dalam menjaga transparansi keuangan daerah demi pelayanan publik yang optimal.

Pemerintah Kabupaten Kapuas kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-8 dari BPK, menegaskan komitmen kuat dalam penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Kabupaten Banyuwangi kembali mempertahankan opini WTP BPK selama 14 tahun berturut-turut. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat dalam tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

Pemkab Probolinggo sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 kali berturut-turut atas LKPD TA 2025, bukti kuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Pemerintah Kabupaten Serang kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-15 kalinya secara berturut-turut, menandai komitmen kuat dalam tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.

Telkom mencetak TSR 35,7 persen pada 2025. Transformasi TLKM 30 dan ekspansi infrastruktur digital menjadi pendorong utama kinerja perseroan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memperpanjang kewajiban pelaporan SLIK bagi perusahaan asuransi dan penjaminan hingga akhir 2027, bertujuan memperkuat kualitas sistem pelaporan secara berkelanjutan.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meraih penghargaan bergengsi atas tingginya tingkat penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Semester II 2025, menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi diproyeksikan tembus Rp2 triliun pada 2025. Peningkatan signifikan ini berkat kepatuhan terhadap saran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, sekaligus menargetkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Wali Kota Probolinggo Aminuddin menegaskan komitmennya terhadap transparansi keuangan daerah dengan mendukung penuh proses audit LKPD unaudited tahun anggaran 2025 oleh BPK RI Perwakilan Jawa Timur.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mencatat Nilai BMN NTT mencapai Rp78,39 triliun per Februari 2026, menunjukkan kontribusi vital bagi pembangunan daerah dan nasional.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) resmi memulai pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Tahun 2025. Langkah ini bertujuan memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran negara, dengan fokus pada kepatuhan dan efekt

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Pengendalian HGU BPN, HGB, dan alih fungsi lahan kepada Kementerian ATR/BPN, guna mendukung ketahanan pangan nasional dan Satu Data Indonesia.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendesak pimpinan kementerian/lembaga (K/L) untuk memberikan perhatian serius terhadap temuan berulang dalam laporan keuangan, demi tata kelola yang lebih baik.

PT BPR BKK Blora (Perseroda) berhasil membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp21,8 miliar pada 2025, menunjukkan kinerja keuangan positif yang menarik perhatian publik.

BPK berharap Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) mampu mempertahankan Opini WTP meskipun sedang dalam masa transisi pembentukan Kabinet Merah Putih, demi tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memulai pemeriksaan interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Bogor Tahun 2025 untuk menilai kondisi keuangan dan tata kelola fiskal, serta mencermati isu gagal bayar dan dana transfer.

Kemenko Perekonomian kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-17 kalinya. Menko Airlangga Hartarto menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik demi akuntabilitas keuangan negara.