Penertiban Pengemis Kubu Raya: Pemkab Gencarkan Razia dan Pembinaan di Simpang Jalan

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya aktif menertibkan pengemis di persimpangan lampu merah. Upaya ini bertujuan menjaga ketertiban umum dan memberikan pembinaan komprehensif bagi masyarakat tuna sosial.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, baru-baru ini mengintensifkan penertiban terhadap individu yang beraktivitas sebagai pengemis di sejumlah persimpangan lampu merah. Kegiatan ini menyasar area strategis seperti Jalan Adisucipto dan persimpangan lampu merah Desa Kapur yang kerap menjadi lokasi aktivitas tuna sosial. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menjaga ketertiban dan keamanan publik di wilayah tersebut.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya, Wasilun, menjelaskan bahwa individu yang terjaring razia akan dibawa ke Kantor Dinas Perhubungan untuk pendataan dan asesmen lebih lanjut. Proses ini melibatkan koordinasi lintas sektor dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Langkah ini diambil untuk memastikan penanganan yang tepat sesuai kondisi masing-masing individu yang terjaring.

Penertiban ini bukan sekadar tindakan represif, melainkan sebuah bentuk pembinaan dan solusi jangka panjang bagi masyarakat tuna sosial. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memberikan pendampingan, edukasi, hingga fasilitasi administrasi kependudukan. Tujuannya adalah membantu mereka menjalani kehidupan yang lebih baik dan terintegrasi dalam masyarakat.

Fokus Penertiban dan Koordinasi Lintas Sektor

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah melaksanakan penertiban pengemis di beberapa titik persimpangan lampu merah yang sering menjadi lokasi aktivitas tuna sosial. Fokus utama penertiban ini adalah di Jalan Adisucipto dan persimpangan lampu merah Desa Kapur, yang merupakan jalur padat lalu lintas. Kegiatan ini bertujuan untuk meminimalisir gangguan ketertiban umum dan kelancaran lalu lintas di area tersebut.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya, Wasilun, mengungkapkan bahwa operasi ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang melibatkan berbagai OPD. Instansi seperti Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan DP3KB turut serta dalam kegiatan terpadu ini. Sinergi antar instansi ini penting untuk memastikan penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan bagi individu yang terjaring.

Setelah terjaring, masyarakat tuna sosial atau "gepeng" tersebut akan dibawa ke Kantor Dinas Perhubungan di Jalan Serdam Sudarso. Di lokasi ini, mereka akan menjalani proses pendataan dan asesmen oleh instansi terkait. Proses ini krusial untuk menentukan jenis penanganan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing individu.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya, Safriadi, menambahkan bahwa pihaknya menurunkan empat personel di dua titik penertiban utama, yakni Simpang Kapur dan Simpang Brimob. Dinas Perhubungan juga memfasilitasi lokasi asesmen sebagai langkah awal sebelum penanganan lebih lanjut oleh OPD yang berwenang. Ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan operasi secara terstruktur.

Penanganan Komprehensif bagi Tuna Sosial

Wasilun menjelaskan bahwa penanganan terhadap individu yang terjaring razia akan disesuaikan dengan kondisi spesifik masing-masing. Jika ditemukan anak usia sekolah yang terlibat, Dinas Pendidikan akan bertanggung jawab untuk melakukan pendampingan dan edukasi. Pendekatan ini menekankan pada aspek pembinaan agar anak-anak dapat kembali ke jalur pendidikan yang semestinya.

Bagi masyarakat yang berasal dari luar Kabupaten Kubu Raya, pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk memfasilitasi pemulangan mereka ke daerah asal. Langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk memastikan setiap individu mendapatkan penanganan yang layak. Tujuannya adalah mencegah mereka kembali melakukan aktivitas serupa di Kubu Raya.

Selain itu, bagi individu yang berdomisili di Kubu Raya namun belum memiliki administrasi kependudukan lengkap, pemerintah daerah telah menjalin kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kerja sama ini bertujuan untuk membantu pengurusan dokumen kependudukan yang diperlukan. Ini merupakan upaya fundamental untuk memberikan identitas dan akses terhadap layanan dasar bagi mereka.

Wasilun menegaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya sebatas penertiban semata, melainkan juga merupakan bentuk pembinaan. Ini adalah upaya kolektif untuk menjaga ketertiban masyarakat di Kabupaten Kubu Raya secara holistik. Pemerintah berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih tertib sekaligus memberikan solusi nyata bagi masyarakat tuna sosial.

Landasan Hukum dan Peran Masyarakat

Kepala Satpol PP Kabupaten Kubu Raya, Rasudi, menyatakan bahwa kegiatan ini adalah hasil kolaborasi antar instansi dalam mewujudkan ketertiban umum. Fokus utamanya adalah di kawasan persimpangan lampu merah yang sering menjadi pusat aktivitas mengganggu. Kolaborasi ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menegakkan aturan.

Menurut Rasudi, dasar hukum penertiban ini adalah Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Peraturan ini secara jelas melarang aktivitas meminta-minta, mengamen, maupun pengumpulan sumbangan di persimpangan lampu merah. Adanya regulasi ini memberikan legitimasi kuat terhadap tindakan penertiban yang dilakukan.

Rasudi menambahkan bahwa upaya ini bertujuan untuk meminimalisir berbagai aktivitas seperti meminta-minta, mengamen, manusia silver, hingga pengelap kaca mobil. Aktivitas-aktivitas tersebut dinilai dapat mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Satpol PP juga secara rutin menempatkan personel di titik-titik lampu merah guna mencegah gangguan ketertiban umum.

Pemerintah daerah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta mendukung upaya ini. Rasudi mengimbau masyarakat pengguna jalan agar tidak memberikan uang kepada pengemis maupun pengamen di persimpangan jalan. Partisipasi aktif masyarakat dapat menjadi salah satu cara efektif untuk mengurangi aktivitas tuna sosial di area publik.

Sumber: AntaraNews