DPR Desak Pertanggungjawaban Pidana Bripda MS Tual atas Kematian Remaja

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memfasilitasi pengajuan restitusi korban kasus Tual, di mana seorang anak meninggal dunia akibat kekerasan aparat penegak hukum.

Berkas tersebut kini tengah dalam tahap penelitian oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) guna menentukan kelengkapan materiil dan formil sebelum proses hukum.

Sanksi PTDH terhadap Bripd MS merupakan putusan dari Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Kemudian, diumumkan langsung Kapolda Maluku.

Sigit mengungkapkan, telah menginstruksikan kepada Kapolda Maluku dan Kadiv Propam untuk mengusut tuntas perkara tersebut.

Korps Brimob menegaskan tidak menoleransi anggota melanggar hukum.

Kejadian yang merenggut nyawa anak di bawah umur ini terjadi di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, Kamis (19/2) dini hari.

Pemimpin Korps Bhayangkara itu turut menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban dan masyarakat atas peristiwa yang terjadi.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyoroti kasus penganiayaan anak di Tual yang melibatkan Bripda MS, menegaskan insiden ini harus menjadi pelajaran berharga bagi institusi Polri demi penegakan hukum yang profesional.

Polda Maluku memastikan percepatan proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota Brimob berinisial MS yang diduga menganiaya anak di bawah umur hingga tewas, menunjukkan komitmen penegakan hukum.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) intensif berkoordinasi terkait kasus Penganiayaan Anak oleh Brimob di Tual, Maluku, yang berujung kematian. Apa tindakan selanjutnya?

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyatakan duka atas kematian Arianto Tawakal (14) di Maluku dan meminta oknum Brimob diproses etik serta pidana.

Kasus Brimob aniaya anak di Tual, Maluku, mendapat sorotan Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra yang menegaskan tidak ada aparat kebal hukum dan harus diadili.

Yayasan LBH AKA Nagan Raya mendesak kepolisian memproses hukum dugaan pengeroyokan yang melibatkan oknum Anggota DPRK Nagan Raya berinisial H terhadap warga, menyoroti prinsip kesetaraan di mata hukum dan pentingnya penegakan keadilan.

Komnas HAM mendesak penguatan layanan bagi korban TPKS, mulai dari rumah aman hingga restitusi negara, mengingat masih banyak kendala dalam akses keadilan dan pemulihan di berbagai daerah.

Presiden Prabowo Subianto meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur, sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi dan perjuangan tokoh buruh tersebut, sekaligus mengedukasi generasi muda tentang nilai keadilan.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memperkuat **Perlindungan Korban Eksploitasi ART** di Jakarta Pusat, memastikan hak-hak korban terpenuhi dan proses hukum berjalan ad

Wakil Menteri Hukum dan HAM bersama Ketua KPK menyoroti pentingnya peran advokat dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM, sejalan dengan KUHAP baru dan visi Peradi Profesional.

Mahkamah Agung (MA) menekankan pentingnya penegak hukum aktif mengingatkan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tentang hak restitusi demi pemulihan hak-hak mereka.

Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI mendesak agar kualitas layanan haji tetap menjadi prioritas utama, memastikan kenyamanan dan keselamatan jamaah hingga proses pemulangan ke Tanah Air selesai.

PDI Perjuangan membentuk tim khusus untuk mengevaluasi Undang-Undang Pemilu sebagai langkah strategis menghadapi Pemilu 2029, dengan pembahasan RUU Pemilu di DPR menjadi momentum awal persiapan partai.

Anggota DPR RI mengapresiasi peran SRC berdayakan UMKM toko kelontong di Indonesia, menyoroti kontribusi signifikan perempuan dalam ekosistemnya serta dampak positifnya bagi ekonomi nasional.

Kecelakaan Anggota DPR Muhammad Hilman Mufidi di Tol Pasuruan-Probolinggo menewaskan dua stafnya. Polisi menduga sopir mengantuk, penyelidikan masih berlanjut.

Anggota DPR RI mendesak pemerintah perbanyak **beasiswa sekolah vokasi** dan arahkan CSR industri. Ini penting untuk cetak tenaga kerja terampil dan tingkatkan daya saing bangsa.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia menegaskan pentingnya pelibatan warga lokal dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.