LIVE

Yusril: Anggota Brimob Aniaya Anak di Maluku Wajib Diproses Etik dan Pidana

Kasus Brimob aniaya anak di Tual, Maluku, mendapat sorotan Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra yang menegaskan tidak ada aparat kebal hukum dan harus diadili.

yusril ihza mahendra
Kasus Brimob aniaya anak di Tual, Maluku, mendapat sorotan Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra yang menegaskan tidak ada aparat kebal hukum dan harus diadili.
Kasus Brimob aniaya anak di Tual, Maluku, mendapat sorotan Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra yang menegaskan tidak ada aparat kebal hukum dan harus diadili. (AntaraNews)

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Bripda MS, anggota Brimob yang diduga menganiaya anak hingga tewas di Tual, Maluku, harus menjalani sidang etik dan diadili di pengadilan pidana. Pernyataan ini disampaikan Yusril di Jakarta pada Minggu (22/2), menanggapi insiden tragis tersebut.

Yusril menyampaikan keprihatinan mendalam atas wafatnya korban, AT (14), seorang siswa madrasah tsanawiyah. Ia sangat menyesalkan kejadian yang merenggut nyawa anak tersebut, menekankan bahwa tidak ada orang yang kebal hukum di negara ini.

Insiden penganiayaan ini terjadi pada Kamis (19/2) dini hari di Tual, Maluku, saat patroli Brimob melakukan kegiatan cipta kondisi. Bripda MS kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Tual.

Desakan Proses Hukum dan Etik

Yusril Ihza Mahendra, yang juga anggota Komite Reformasi Polri, secara pribadi dan sebagai Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menyatakan duka cita mendalam atas wafatnya AT. Ia menegaskan tindakan Bripda MS telah melampaui batas perikemanusiaan.

Menurut Yusril, aparat penegak hukum wajib memberi perlindungan kepada setiap jiwa, termasuk terduga pelaku kejahatan maupun korban kejahatan. Apabila ada oknum polisi menganiaya seseorang, apalagi anak yang tidak diduga melakukan kesalahan, tindakan itu sungguh di luar perikemanusiaan.

Yusril mengapresiasi reaksi cepat Polda Maluku dan Mabes Polri dalam menangani kasus ini. Permohonan maaf Mabes Polri atas kejadian buruk ini menunjukkan perubahan sikap ke arah yang lebih rendah hati.

Kronologi Tragis di Tual

Peristiwa tragis ini bermula pada Kamis (19/2) dini hari ketika patroli Brimob melaksanakan kegiatan cipta kondisi di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Patroli bergeser ke Desa Fiditan, Kota Tual, setelah menerima laporan dugaan pemukulan.

Di lokasi, Bripda MS bersama aparat lainnya turun dari kendaraan untuk melakukan pengamanan. Dua sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Ngadi menuju Tete Pancing.

Bripda MS disebut mengayunkan helm taktikal sebagai isyarat, namun helm tersebut mengenai pelipis kanan AT (14) hingga korban terjatuh. Korban kemudian dilarikan ke RSUD Karel Sadsuitubun Langgur untuk perawatan medis.

Sayangnya, pada pukul 13.00 WIT, korban dinyatakan meninggal dunia setelah insiden tersebut. Kejadian ini memicu keprihatinan luas dan desakan untuk penegakan hukum yang adil.

Tindakan Cepat Aparat dan Reformasi Polri

Polres Tual telah mengambil tindakan cepat dengan menahan Bripda MS dan menetapkannya sebagai tersangka. Kapolres Tual AKBP Whansi Des Asmoro mengonfirmasi bahwa proses penyelidikan telah naik ke tahap penyidikan.

Bripda MS dijerat dengan Pasal 76C juncto Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Selain itu, ia juga dikenakan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.

Pasal 466 KUHP Nasional terkait penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman maksimal tujuh tahun penjara. Kasus ini menjadi sorotan dalam upaya reformasi kepolisian.

Komite Percepatan Reformasi Polri terus membahas perbaikan citra kepolisian, mencakup pola rekrutmen, pendidikan, disiplin, dan pengawasan. Komite ini sedang memfinalisasi laporan akhir pokok-pokok pikiran reformasi Polri untuk disampaikan kepada Presiden.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
HUT ke-499 Jakarta, KPID DKI Ingatkan Bahaya Disinformasi Digital

{{caption}}
HUT ke-499 Jakarta, Pramono: Jangan Pernah Kehilangan Optimisme

{{caption}}
Cerita Lengkap Pasien Meninggal karena Ambulans Terjebak Konvoi Pesilat

{{caption}}
Roy Suryo Kepalkan Tangan Saat Dibawa ke Polda Metro

{{caption}}
Polisi Bongkar Penyelundupan Narkoba Rp 97 Miliar, 4 WNA Ditangkap

{{caption}}
Pramono Bangun Jembatan Donat Dukuh Atas

Topik Terkait
{{caption}}
Terancam 15 Tahun Bui, Perkara Bripda Masias Kini di Tangan Jaksa

Berkas tersebut kini tengah dalam tahap penelitian oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) guna menentukan kelengkapan materiil dan formil sebelum proses hukum.

brimob
{{caption}}
Bripda MS, Anggota Brimob Polda Maluku Aniaya Pelajar hingga Tewas Resmi Dipecat!

Sanksi PTDH terhadap Bripd MS merupakan putusan dari Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Kemudian, diumumkan langsung Kapolda Maluku.

Polisi Kriminal
{{caption}}
Arahan Kapolri Soal Brimob yang Aniaya Bocah hingga Meninggal di Tual: Beri Hukuman Seberat-beratnya!

Sigit mengungkapkan, telah menginstruksikan kepada Kapolda Maluku dan Kadiv Propam untuk mengusut tuntas perkara tersebut.

Kapolri
{{caption}}
Sidang Etik Oknum Brimob yang Tewaskan Pelajar di Tual Digelar, 13 Saksi Diperiksa

Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi mengatakan, saksi yang diperiksa terdiri dari anggota dan pihak keluarga korban.

brimob
{{caption}}
Komandan Brimob Buka Suara Kasus Bripda Mesias Siahaya Aniaya Pelajar hingga Tewas, Janji Sanksi Tegas dan Evaluasi Kekuatan

Korps Brimob menegaskan tidak menoleransi anggota melanggar hukum.

brimob
{{caption}}
MPR Yakin Kapolri Mampu Ambil Keputusan Tepat Soal Kasus Brimob Aniaya Pelajar hingga Tewas di Tual

Kejadian yang merenggut nyawa anak di bawah umur ini terjadi di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, Kamis (19/2) dini hari.

MPR
{{caption}}
Kapolri Marah Besar soal Kasus Brimob Aniaya Pelajar di Tual Hingga Tewas: Usut Tuntas

Pemimpin Korps Bhayangkara itu turut menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban dan masyarakat atas peristiwa yang terjadi.

Brimob Aniaya Anak
{{caption}}
Ketua MPR Ingatkan Kasus Polisi Aniaya Anak Tual Jadi Pelajaran Penting untuk Polri

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyoroti kasus penganiayaan anak di Tual yang melibatkan Bripda MS, menegaskan insiden ini harus menjadi pelajaran berharga bagi institusi Polri demi penegakan hukum yang profesional.

Polri
{{caption}}
Polda Maluku Percepat PTDH Anggota Brimob Penganiaya Anak di Bawah Umur hingga Tewas

Polda Maluku memastikan percepatan proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota Brimob berinisial MS yang diduga menganiaya anak di bawah umur hingga tewas, menunjukkan komitmen penegakan hukum.

Penegakan Hukum
{{caption}}
KemenPPPA Koordinasi Usut Tuntas Kasus Penganiayaan Anak oleh Brimob di Maluku hingga Tewas

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) intensif berkoordinasi terkait kasus Penganiayaan Anak oleh Brimob di Tual, Maluku, yang berujung kematian. Apa tindakan selanjutnya?

hukum
{{caption}}
DPR Desak Pertanggungjawaban Pidana Bripda MS Tual atas Kematian Remaja

Anggota DPR RI Rudianto Lallo mengecam tindakan brutal Bripda MS Tual yang menyebabkan tewasnya remaja 14 tahun, mendesak proses hukum pidana dan bukan hanya sanksi etik. Kasus ini melukai rasa keadilan publik.

keadilan
{{caption}}
Menko Yusril Buka Suara Soal Kasus Arianto Tawakal yang Dianiaya Brimob

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyatakan duka atas kematian Arianto Tawakal (14) di Maluku dan meminta oknum Brimob diproses etik serta pidana.

Arianto Tawakal
{{caption}}
Menko Yusril Ihza Mahendra Akan Sampaikan Tuntutan BEM SI kepada Presiden Prabowo, Pemerintah Terbuka Kritik

Menko Yusril Ihza Mahendra akan menyampaikan lima poin tuntutan BEM SI kepada Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menegaskan keterbukaan terhadap kritik dan perbedaan pendapat, menjamin kebebasan berekspresi.

aspirasi mahasiswa
{{caption}}
Yusril Sampaikan Tuntutan BEM SI ke Presiden Prabowo, Tegaskan Kebebasan Berpendapat

Menko Yusril Ihza Mahendra akan menyampaikan tuntutan BEM SI kepada Presiden Prabowo Subianto, menegaskan komitmen pemerintah terhadap kritik dan kebebasan berpendapat.

audiensi
{{caption}}
Menteri Yusril Tegaskan Kemitraan Indonesia-AS Berlandaskan Saling Hormat dan Terus Berkembang

Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra menegaskan Kemitraan Indonesia-AS terus tumbuh kuat, didasari rasa saling hormat dan kepentingan bersama, menjanjikan manfaat konkret bagi kedua negara.

diplomasi indonesia
{{caption}}
Yusril: Tak Ada Jabatan Kebal Hukum, Integritas Pelayanan Publik Harga Mati

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan tidak ada jabatan yang kebal hukum dalam pelayanan publik. Ini demi Integritas Pelayanan Publik dan kepercayaan masyarakat.

hukum
{{caption}}
Menko Yusril Buka Suara soal Wamen Imipas Silmy Karim Ditetapkan Tersangka Korupsi

Yusril juga memerintahkan seluruh jajaran Imigrasi untuk mendukung penegakan hukum oleh KPK.

berita update
{{caption}}
Kasus Dugaan Korupsi Imigrasi Mencuat, Menko Yusril Angkat Bicara

Yusril Ihza Mahendra akhirnya angkat bicara terkait kasus dugaan penyimpangan layanan keimigrasian.

berita update
{{caption}}
Kemenko Kumham Imipas Sabet Penghargaan Digital Innovation Awards 2026 untuk Pelayanan Publik

Kemenko Kumham Imipas meraih penghargaan Best Integrated Digital Innovation for Public Service dalam Digital Innovation Awards 2026, bukti komitmen transformasi digital pelayanan publik.

digital innovation awards 2026
{{caption}}
Kemenko Kumham Imipas: Putusan MK Ubah Sebagian Norma UU Kesehatan, Pemerintah Siapkan Revisi Aturan

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menyatakan dua Putusan MK Ubah UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, khususnya terkait independensi kolegium dan konsil, memicu pemerintah untuk merevisi Peraturan

independensi kolegium
{{caption}}
Kemenhaj Perkuat Kolaborasi Lintas Kementerian dalam Pencegahan Haji Ilegal

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) terus meningkatkan kerja sama dengan Kemenko Kumham Imipas untuk memperkuat pencegahan haji ilegal, memastikan penyelenggaraan ibadah haji yang aman dan sesuai aturan.

haji 2026
{{caption}}
Putusan Bebas Delpedro dkk: Yusril Tegaskan Independensi Peradilan Terjaga

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyoroti putusan bebas Delpedro dkk, menegaskan independensi peradilan dan komitmen pemerintah untuk tidak intervensi.

hak asasi manusia
{{caption}}
Yusril Dorong Penguatan Pengawasan Layanan Publik Cegah Malaadministrasi dan Penuhi Standar Global

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya penguatan pengawasan layanan publik untuk mencegah praktik malaadministrasi, menyoroti peran strategis Ombudsman RI.

hak asasi manusia
{{caption}}
Wamenko Otto Hasibuan: KUHP Nasional Perkuat Jaminan Kebebasan Beragama dan Hak Asasi Manusia

Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan menegaskan KUHP Nasional menjadi tonggak penting dalam menjamin kebebasan beragama dan HAM, serta perlindungan korban di era digital, mendorong pemahaman publik untuk implementasi hukum yang humanis dan berkeadilan.

hak asasi manusia