Bripda MS, Anggota Brimob Polda Maluku Aniaya Pelajar hingga Tewas Resmi Dipecat!

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memfasilitasi pengajuan restitusi korban kasus Tual, di mana seorang anak meninggal dunia akibat kekerasan aparat penegak hukum.

Berkas tersebut kini tengah dalam tahap penelitian oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) guna menentukan kelengkapan materiil dan formil sebelum proses hukum.

Sigit mengungkapkan, telah menginstruksikan kepada Kapolda Maluku dan Kadiv Propam untuk mengusut tuntas perkara tersebut.

Korps Brimob menegaskan tidak menoleransi anggota melanggar hukum.

Kejadian yang merenggut nyawa anak di bawah umur ini terjadi di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, Kamis (19/2) dini hari.

Pemimpin Korps Bhayangkara itu turut menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban dan masyarakat atas peristiwa yang terjadi.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyoroti kasus penganiayaan anak di Tual yang melibatkan Bripda MS, menegaskan insiden ini harus menjadi pelajaran berharga bagi institusi Polri demi penegakan hukum yang profesional.

Polda Maluku memastikan percepatan proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota Brimob berinisial MS yang diduga menganiaya anak di bawah umur hingga tewas, menunjukkan komitmen penegakan hukum.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) intensif berkoordinasi terkait kasus Penganiayaan Anak oleh Brimob di Tual, Maluku, yang berujung kematian. Apa tindakan selanjutnya?

Anggota DPR RI Rudianto Lallo mengecam tindakan brutal Bripda MS Tual yang menyebabkan tewasnya remaja 14 tahun, mendesak proses hukum pidana dan bukan hanya sanksi etik. Kasus ini melukai rasa keadilan publik.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyatakan duka atas kematian Arianto Tawakal (14) di Maluku dan meminta oknum Brimob diproses etik serta pidana.

Kasus Brimob aniaya anak di Tual, Maluku, mendapat sorotan Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra yang menegaskan tidak ada aparat kebal hukum dan harus diadili.

Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmadja.

Budi juga menambahkan dalam pengungkapan industri narkoba rumahan (clandestine laboratory) itu, dua orang ditangkap.

Kabar yang beredar polisi berpangkat Briptu tersebut lolos sidang kode etik. Hal itu diunggah dalam akun Instagram @dinaskegelapan_kotasemarang.

Penjaga indekos blak-blakan bahwa indekos yang ia jaga bebas. Penghuni bebas menerima tamu di jam kapan pun bahkan menginap.

AKBP Basuki tak diakui kedekatannya oleh si saksi kunci yang membuatnya meradang. Ruang sidang sempat panas.

AKP ARM dituduh melakukan tindakan penganiayaan terhadap seorang korban di Polsek Kajang.

Polda Jambi terus mengusut tuntas kasus rudapaksa yang melibatkan anggotanya. Tiga personel tambahan kini menjalani sidang kode etik setelah dua pelaku utama diberhentikan tidak hormat.

Polres Jembrana menunjukkan komitmen kuat dalam penegakan disiplin internal dengan menjatuhkan hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada seorang anggota Polri berinisial GYK. Keputusan Pemecatan Anggota Polri ini menjadi sorotan penting.

Dua Anggota Polri Polres Toraja Utara terbukti menerima uang narkoba sebesar Rp110 juta dari bandar. Simak fakta persidangan Komisi Kode Etik Polri yang berujung Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) bagi kedua oknum.

Selain itu, mereka juga dikenai sanksi penempatan khusus (patsus) selama 30 hari.

Kejaksaan Tinggi NTB telah menerima SPDP Koko Erwin, bandar narkotika yang diduga menyuap AKBP Didik Putra Kuncoro, memicu penyelidikan lebih lanjut atas kasus suap narkotika ini.

Polda Kalbar tindak tegas seorang anggota berinisial MA yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu, menunjukkan komitmen kuat dalam membersihkan institusi dari oknum narkoba.