LIVE

Wow, Terdakwa Korupsi Pertanahan Aceh Jaya Dituntut 10,5 Tahun Penjara! Ini Detail Modusnya

Jaksa Penuntut Umum Kejari Aceh Jaya menuntut terdakwa kasus korupsi pertanahan 10,5 tahun penjara. Terungkap modus redistribusi sertifikat tanah fiktif senilai Rp12,6 Miliar. Simak selengkapnya!

hukum
Jaksa Penuntut Umum Kejari Aceh Jaya menuntut terdakwa kasus korupsi pertanahan 10,5 tahun penjara. Terungkap modus redistribusi sertifikat tanah fiktif senilai Rp12,6 Miliar. Simak selengkapnya!
Jaksa Penuntut Umum Kejari Aceh Jaya menuntut terdakwa kasus korupsi pertanahan 10,5 tahun penjara. Terungkap modus redistribusi sertifikat tanah fiktif senilai Rp12,6 Miliar. Simak selengkapnya! (Merdeka.com)

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Jaya telah menuntut terdakwa kasus korupsi pertanahan dengan hukuman yang sangat berat. Terdakwa Aidi Akhyar (AA), seorang wiraswasta, dituntut 10 tahun 6 bulan penjara dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Tuntutan pidana penjara tersebut dibacakan oleh JPU Ronald Reagan dalam persidangan yang berlangsung pada Jumat, 12 September. Majelis hakim diketuai oleh Irwandi, dengan didampingi R Deddy Haryanto dan Ani Hartati sebagai hakim anggota, sementara terdakwa hadir bersama penasihat hukumnya.

Selain hukuman badan, JPU juga menuntut terdakwa membayar denda sebesar Rp200 juta, dengan subsidair enam bulan kurungan jika tidak dibayar. Terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp40 juta, yang jika tidak dipenuhi akan diganti dengan pidana penjara satu bulan.

Modus Operandi Korupsi Pertanahan Aceh Jaya Terungkap

Dalam tuntutannya, JPU memaparkan bahwa terdakwa Aidi Akhyar terlibat dalam tindak pidana korupsi pertanahan Aceh Jaya pada rentang waktu 2016 hingga 2017. Modus kejahatan ini melibatkan redistribusi sertifikat tanah dengan total luas mencapai 507,8 hektare di Desa Payo Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya.

JPU menjelaskan bahwa syarat utama untuk redistribusi sertifikat adalah tanah negara yang sudah digarap oleh masyarakat. Namun, dalam kasus ini, tanah yang disertifikasi ternyata merupakan lahan rawa-rawa dan semak belukar yang tidak pernah terlihat digarap sebelumnya. Kondisi ini jelas menyalahi prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, ditemukan pula ketidaksesuaian dalam penentuan penerima program redistribusi sertifikat tanah. "Penerima program merupakan warga di sekitar lokasi tanah yang diajukan untuk program redistribusi sertifikat," kata JPU, menegaskan bahwa ketentuan ini tidak dipenuhi oleh terdakwa. Ini menunjukkan adanya penyimpangan dalam proses alokasi tanah kepada pihak yang tidak berhak.

Perbuatan terdakwa ini dinyatakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kerugian Negara Fantastis Akibat Korupsi Pertanahan

Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya, tindakan terdakwa Aidi Akhyar telah menyebabkan kerugian yang sangat besar. Perbuatan korupsi pertanahan ini mengakibatkan hilangnya kekayaan negara berupa tanah dengan luas mencapai 5,14 juta meter persegi lebih.

JPU lebih lanjut mengungkapkan bahwa apabila dikonversi dalam bentuk uang, nilai tanah negara yang hilang tersebut mencapai Rp12,6 miliar lebih. Angka ini menunjukkan skala kerugian finansial yang signifikan akibat praktik korupsi yang dilakukan oleh terdakwa.

Kasus korupsi pertanahan Aceh Jaya ini menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap program redistribusi tanah. Penyelewengan yang terjadi tidak hanya merugikan negara secara materiil, tetapi juga mengkhianati tujuan program yang seharusnya menyejahterakan masyarakat.

Majelis hakim akan melanjutkan persidangan pada Jumat, 19 September mendatang, dengan agenda mendengarkan pembelaan dari terdakwa dan penasihat hukumnya. Publik menantikan putusan akhir dari kasus korupsi pertanahan yang merugikan negara ini.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Penyebab Satu Keluarga Tewas saat Kemping di Temanggung, Polisi Duga Keracunan Gas Portable

{{caption}}
Prabowo Disambut Perdana Menteri Prancis, Hadiri Upacara Kenegaraan di Les Invalides

{{caption}}
Identitas Satu Keluarga Tewas saat Kemping di Posong Temanggung

{{caption}}
Bayang-Bayang First Travel di Balik Nestapa Jemaah Hanania

{{caption}}
Tragis Balita 2,5 Tahun Tewas di Bekasi, Kondisinya Menyedihkan

{{caption}}
Curhat Calon Jemaah Gagal Umrah, Owner Hanania Travel Dibawa ke Polisi

Topik Terkait
{{caption}}
Mantan Pejabat BPN Dituntut 1,5 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Tanah Pecatu

Seorang mantan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Barat dituntut 1,5 tahun penjara atas dugaan korupsi penjualan tanah pecatu, memicu pertanyaan tentang integritas lembaga. Kasus korupsi tanah pecatu ini melibatkan rekayasa gugatan perdata.

Korupsi Tanah Pecatu
{{caption}}
Pengadilan Tipikor Jatuhkan Vonis 10 Tahun Penjara untuk Terdakwa Korupsi Pajak Aceh Barat

Lima mantan pejabat Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Barat divonis total 10 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor dalam kasus korupsi pajak daerah, mengungkap kerugian negara miliaran rupiah.

Vonis Korupsi Pajak Aceh
{{caption}}
Pengusaha Dituntut Bayar Rp1,4 Miliar dalam Kasus Korupsi Lahan Gili Trawangan

Seorang pengusaha di Gili Trawangan menghadapi tuntutan jaksa untuk membayar kerugian negara Rp1,4 miliar terkait kasus Korupsi Lahan Gili Trawangan. Simak detail tuntutan dan para terdakwa lainnya yang terlibat dalam kasus ini.

Korupsi Lahan Gili Trawangan
{{caption}}
JPU Tuntut Mantan Keuchik Gampong Seurapong 22 Bulan Penjara dalam Kasus Korupsi Dana Desa Pulau Terluar

Jaksa Penuntut Umum menuntut mantan Pj Keuchik Gampong Seurapong, Aceh Besar, 22 bulan penjara atas dugaan korupsi dana desa pulau terluar, menimbulkan kerugian negara ratusan juta rupiah.

korupsi dana desa
{{caption}}
Lima Terdakwa Korupsi Pajak Daerah Aceh Barat Dituntut Total 14,5 Tahun Penjara

Lima terdakwa kasus korupsi pajak daerah di Aceh Barat menghadapi tuntutan total 14,5 tahun penjara dari Jaksa Penuntut Umum, mengungkap kerugian negara miliaran rupiah.

Korupsi Pajak Daerah
{{caption}}
Hakim Vonis Terdakwa Korupsi Gedung Arsip Aceh Timur 16 Bulan Penjara

Dua terdakwa kasus Korupsi Gedung Arsip Aceh Timur divonis hukuman penjara dan denda. Temukan bagaimana modus operandi dan berapa kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus ini.

Korupsi Gedung Arsip Aceh Timur
{{caption}}
Terungkap! Eks Direktur Perseroda Balangan Dituntut 9 Tahun Penjara, Denda Rp500 Juta dan Wajib Bayar Rp11,68 Miliar

Eks Direktur Perseroda Balangan, M Reza Apriansyah, dituntut sembilan tahun penjara oleh JPU atas kasus korupsi. Simak detail kerugian negara dan denda fantastis yang harus dibayarkan.

Kalimantan selatan
{{caption}}
KPK Sita 40 Aset Tanah Milik Eks Bupati Meranti, Nilainya Rp5 Miliar

KPK menyebut tanah yang disita itu tersebar di beberapa wilayah dan pulau-pulau di Kabupaten Kepulauan Meranti.

KPK
{{caption}}
Polres Pacitan Tangkap Tiga Pelaku Pencurian Masjid, Beraksi di Sejumlah Wilayah

Polres Pacitan berhasil meringkus tiga pelaku spesialis pencurian masjid, termasuk satu anak, yang beraksi di beberapa lokasi di Pacitan. Kasus pencurian masjid Pacitan ini terungkap setelah laporan kehilangan di Masjid Al-Falah dan penyelidikan mendalam.

hukum
{{caption}}
Menteri PPPA Kecam Keras Kasus Kekerasan Seksual Ayah Kandung di Klaten, Soroti Dampak Psikologis Mendalam

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengecam keras kasus kekerasan seksual ayah kandung di Klaten terhadap dua putrinya, menyoroti pengkhianatan fungsi keluarga dan dampak psikologis berat bagi korban.

anak korban
{{caption}}
Aksi Lihai Buronan Polsek Tallo Berakhir di Morowali: Pelaku Pencurian Diringkus

Pelarian panjang seorang buronan Polsek Tallo yang kabur ke Morowali akhirnya terhenti. Simak bagaimana tim Resmob berhasil meringkus pelaku pencurian HP ini setelah memantau pergerakannya.

buronan
{{caption}}
Pengadilan Tinggi DKI Perkuat Putusan 5 Tahun Bui Eks Sekretaris MA Nurhadi dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Putusan pidana lima tahun penjara terhadap mantan Sekretaris MA Nurhadi diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, menegaskan sanksi atas kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjeratnya.

gratifikasi
{{caption}}
Polsek Pesanggrahan Tangkap Pelaku Penganiayaan di Jaklingko Rute Lebak Bulus

Polsek Pesanggrahan berhasil mengamankan seorang wanita berinisial NS (30) yang menjadi pelaku penganiayaan di Jaklingko rute 49 Lebak Bulus-Cipulir, memicu pertanyaan tentang keamanan transportasi publik.

berita jakarta
{{caption}}
Kejari Bulukumba Terima Rp1,41 Miliar dari Kasus Korupsi Beras Bulukumba, Mantan Pimpinan Bulog Terbukti Bersalah

Kejaksaan Negeri Bulukumba berhasil memulihkan kerugian negara Rp1,41 miliar terkait kasus korupsi beras. Mantan Pimpinan Bulog Bulukumba, Ervyna Zulaiha, membayar uang pengganti pasca putusan MA.

bulog
{{caption}}
MK Terima Pencabutan Uji Materiil KUHP Pasal 603 Soal Kerugian Negara

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima pencabutan uji materiil KUHP Pasal 603 terkait penetapan kerugian negara oleh BPK. Pemohon memiliki alasan kuat di balik keputusan ini.

bpk
{{caption}}
Bea Cukai Sulbagsel Sita 43,39 Juta Batang Rokok Ilegal, Potensi Kerugian Negara Capai Rp42 Miliar

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan (Bea Cukai Sulbagsel) berhasil menyita 43,39 juta batang rokok ilegal hingga April 2026, menimbulkan potensi kerugian negara yang fantastis. Peningkatan penindakan rokok ilegal ini menunjukkan komi

barang ilegal
{{caption}}
Kejagung Tetapkan Empat Tersangka Baru dalam Kasus Korupsi IUP Kalbar, Ini Perannya

Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan empat tersangka baru terkait kasus penyimpangan tata kelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT QSS di Kalimantan Barat, menambah daftar panjang pelaku yang merugikan negara.

kalimantan barat
{{caption}}
Gus Falah: Legalisasi Tambang Rakyat Penting untuk Kepastian Hukum dan Tekan Kerugian Negara

Ketua MN-KAHMI Gus Falah menegaskan legalisasi tambang rakyat krusial untuk kepastian hukum, menekan tambang ilegal, dan mengatasi kerugian negara yang mencapai ratusan triliun rupiah.

ekonomi nasional
{{caption}}
Hakim Mulyono Nyatakan Beda Pendapat di Kasus Minyak Mentah Pertamina: Keputusan Bisnis atau Korupsi?

Hakim Anggota IV Mulyono Dwi Putranto menyatakan beda pendapat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina. Ia menilai tindakan terdakwa keputusan bisnis strategis, bukan tindak pidana, menimbulkan pertanyaan besar tentang definisi keru

beda pendapat hakim
{{caption}}
Sidang Lanjutan, Nadiem Makarim Sebut Tak Ingat Gaji di Sidang Tipikor

Nadiem Makarim mengaku tak ingat besaran gajinya saat bersaksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang merugikan negara triliunan rupiah.

chromebook