Pengadilan Tipikor

Anggota DPRD NTB Abdul Rahim menolak tawaran suap Rp150 juta terkait program direktif Gubernur, mengungkap modus Penolakan Suap Legislator NTB dalam persidangan.

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mempersilakan tiga terdakwa kasus gratifikasi DPRD NTB untuk melapor ke berbagai lembaga pusat, menegaskan proses hukum tetap berjalan dan akan dibuktikan di persidangan.

Lima mantan pejabat Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Barat divonis total 10 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor dalam kasus korupsi pajak daerah, mengungkap kerugian negara miliaran rupiah.

Mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Ginting, dijatuhi vonis 5 tahun 6 bulan penjara atas kasus korupsi penerimaan suap dan commitment fee proyek infrastruktur jalan, mengguncang kepercayaan publik.

Jaksa Penuntut Umum menuntut mantan Pj Keuchik Gampong Seurapong, Aceh Besar, 22 bulan penjara atas dugaan korupsi dana desa pulau terluar, menimbulkan kerugian negara ratusan juta rupiah.

Mantan Sekretaris MA Nurhadi berharap majelis hakim memberikan putusan adil dalam kasus gratifikasi dan TPPU yang menjeratnya, bahkan sempat menantang jaksa mubahalah.

Dua pejabat Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Aceh Barat Daya didakwa atas kasus korupsi DKP Abdya terkait pengelolaan pabrik es yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp715,2 juta.

Lima terdakwa kasus korupsi pajak daerah di Aceh Barat menghadapi tuntutan total 14,5 tahun penjara dari Jaksa Penuntut Umum, mengungkap kerugian negara miliaran rupiah.

Eks Sekretaris MA Nurhadi menghadapi Sidang Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang menuntut 7 tahun penjara atas dugaan gratifikasi dan TPPU senilai miliaran rupiah. Simak detailnya.

Jaksa Penuntut Umum menuntut eks Sekretaris MA Nurhadi Dituntut 7 Tahun penjara serta denda dan uang pengganti terkait kasus gratifikasi dan TPPU yang merugikan negara miliaran rupiah. Simak detail tuntutan dan modus kejahatannya.

Mantan Dirut PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, dituntut 14 tahun penjara terkait kasus korupsi tata kelola minyak mentah, mengungkap kerugian negara triliunan rupiah. Simak detail kasus Korupsi Pertamina Patra Niaga ini.

Hakim juga menjatuhkan denda kepada keduanya masing-masing Rp300 juta. Jika tak mampu membayar, maka ditambah 100 hari kurungan.

Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menyatakan optimismenya untuk bebas dari dugaan korupsi pengadaan Chromebook, dengan saksi bersaksi tanpa intervensi darinya.

Mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat SMA Kemendikbudristek mengakui menerima uang Rp701 juta terkait kasus dugaan korupsi Chromebook, membuka tabir baru dalam skandal yang merugikan negara triliunan rupiah.

Mantan Direktur Gas PT Pertamina (Persero), Hari Karyuliarto, meminta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Nicke Widyawati bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan LNG Pertamina, memicu sorotan terhadap periode kepemimpinan mereka.

Majelis Hakim Tipikor Palembang menjatuhkan vonis 16 bulan penjara kepada terdakwa korupsi APAR dana desa Empat Lawang. Simak detail putusan dan kerugian negara yang harus diganti.

Petinggi Grup Bara Jaya Utama (BJU), Hendarto, didakwa merugikan negara Rp1,06 triliun dan 49,88 juta dolar AS dalam kasus Korupsi LPEI. Simak modus operandi dan pihak-pihak yang terlibat dalam skandal ini.

Mantan Dirut Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, ajukan Peninjauan Kembali (PK) kasus korupsi pesawat dengan melampirkan bukti baru, termasuk putusan bebas Soetikno Soedarjo, memicu pertanyaan tentang keadilan putusan sebelumnya.

Mantan Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto membantah tudingan kerugian negara dalam kebijakan Impor LNG Pertamina dari AS, justru disebut visioner dan menghasilkan keuntungan. Simak pembelaannya!

Mantan Dirjen Kemendikbudristek mengungkapkan peran vital Jurist Tan, eks staf khusus Nadiem Makarim, yang disebut sebagai 'The Real Menteri' dalam kasus dugaan korupsi Chromebook yang merugikan negara triliunan rupiah.