VIDEO: Perih Curhat Ketua Komnas Perempuan ke DPR, Nangis Soal Gaji dan Anggaran Kecil

Anggota Komisi III DPR melakukan rapat dengan KPK, PPATK dan BNN membahas soal anggaran 2026 pada Kamis (10/7)

Awalnya, Asisten Kapolri bidang Perencanaan Umum dan Anggaran, Komjen Wahyu Hadiningrat menjelaskan soal pagu anggaran Polri Tahun 2026.

Komisi III DPR menggelar rapat dengan mitra kerja dari Polri dan Kejaksaan Agung, Rabu (12/2).

Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.

Lembaga kepolisian dalam paparannya dipimpin Wakapolri Komjen Agus Andrianto, meminta anggaran naik menjadi Rp165 triliun lebih.

Benny K Harman ungkap bahwa postur anggaran yang diajukan Polri tidak tepat sasaran.

DPR melihat anggaran yang diajukan Komnas HAM sangat kecil, dibandingkan pengajuan anggaran pembangunan satu kantor Polsek yaitu Rp50 Miliar

Pengawalan dilakukan agar pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) agar tetap mengedapan prinsip-prinsip HAM.

Benny menyoroti bagaimana Kepolisian Sektor (Polsek) daerah-daerah terpencil yang tidak memiliki kantor layak huni.

Dia menjelaskan, tambahan anggaran itu untuk rencana program dukungan manajemen.

Anggota Komisi XIII DPR RI Tonny Tesar mendorong peningkatan fasilitas LPP Jayapura, termasuk penyediaan sumur bor dan sarana olahraga, guna memperkuat pelayanan pemasyarakatan dan pembinaan warga binaan.

Pengembangan CNG dinilai strategis oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI untuk memperkuat ketahanan energi dan efisiensi industri, mengurangi ketergantungan LPG impor.

Anggota DPR RI memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Menteri Pertanian yang berhasil membawa stok beras Indonesia mencapai 5 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah, menandakan kemajuan pesat menuju swasembada pangan.

Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menyampaikan keprihatinan mendalamnya atas kejadian ini. Sari menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus mengusut kasus ini.

Anggota DPR RI Selly Andriany Gantina mendesak kepolisian mengusut tuntas kasus kekerasan anak di daycare Yogya yang menimpa ratusan korban, menyoroti kelemahan sistem pengawasan dan perizinan.

Anggota DPR RI Arzeti Bilbina mendesak pemerintah memberikan pendampingan psikologis intensif bagi anak-anak korban daycare di Yogyakarta, menyoroti dampak trauma jangka panjang yang bisa mengganggu tumbuh kembang.

Tri menjelaskan, program PKK yang dijalankan kali ini merupakan upaya membangun karakter, baik pada anak maupun orang tua.

Komnas Perempuan menyoroti fenomena normalisasi kekerasan di kampus, terutama kekerasan seksual berbasis elektronik, yang semakin sulit dikenali dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendesak perguruan tinggi mengimplementasikan rekomendasi Komnas Perempuan guna memperkuat mekanisme Perlindungan Perempuan di Kampus dan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman.

Komnas Perempuan mengecam keras insiden kekerasan terhadap aktivis HAM Andrie Yunus yang disiram air keras, menegaskan tindakan ini sebagai bentuk intimidasi terhadap sikap kritis masyarakat sipil.

Komnas Perempuan mengungkapkan fenomena 'delayed in justice' atau penundaan keadilan sering terjadi saat istri melaporkan kasus kekerasan, dengan total kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat signifikan pada tahun 2025.

Komnas Perempuan merilis Catatan Tahunan 2025 yang menunjukkan peningkatan drastis angka kekerasan terhadap perempuan sebesar 14,07 persen, mencapai lebih dari 376 ribu kasus. Data ini menjadi sorotan serius dan memerlukan perhatian semua pihak.