LIVE

KPK Minta Tambahan Anggaran Rp117 Miliar di 2025

Dia menjelaskan, tambahan anggaran itu untuk rencana program dukungan manajemen.

kpk
KPK Minta Tambahan Anggaran Rp117 Miliar di 2025
KPK Minta Tambahan Anggaran Rp117 Miliar di 2025 (merdeka.com)

Kebutuhan anggaran KPK pada 2025 sebesar Rp1,3 triliun. 

Ketua KPK Nawawi Pomolango dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan keterangan usai mengkuti acara penandatanganan perjanjian kerja sama KPK dan Polri di bidang koordinasi dan supervisi, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (4/12/2023). KPK dan Polri berkomitmen mendukung penegakan hukum khususnya perihal tindak pidana korupsi.
Ketua KPK Nawawi Pomolango dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan keterangan usai mengkuti acara penandatanganan perjanjian kerja sama KPK dan Polri di bidang koordinasi dan supervisi, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (4/12/2023). KPK dan Polri berkomitmen mendukung penegakan hukum khususnya perihal tindak pidana korupsi. © 2023 maverick

KPK Minta Tambahan Anggaran Rp117 Miliar di 2025

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sementara, Nawawi Pomolango meminta tambahan anggaran Rp117 miliar untuk tahun 2025. Hal itu dia sampaikan saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, di Senayan, Jakarta, Selasa (11/6). 

Dia menjelaskan, kebutuhan anggaran KPK pada 2025 sebesar Rp1,3 triliun. Sementara, pagu indikatif KPK hanya sebesar Rp1,2 triliun.

Adapun besaran usulan tambahan anggaran KPK tahun 2025 sebesar Rp117 miliar. 

"Total kebutuhan anggaran KPK ini ada di 1.354.567.804 sementara pagu indikatif ini sebesar 1.237.441.326, maka pada forum yang terhormat ini kepada pimpinan komisi DPR RI dan seluruh anggotanya kami berharap pada usulan tambahan anggaran kami sebesar 117.126.478.000 rupiah," kata Nawawi. 


Dia menjelaskan, tambahan anggaran itu untuk rencana program dukungan manajemen. Kemudian, ada program pencegahan dan penindakan perkara korupsi. 

"KPK mengusulkan tambahan anggaran 2025 sebesar Rp117.126.478.000 itu program manajemen dukungan manajemen mencapai Rp65,02 miliar dan program pencegahan dan penindakan perkara korupsi itu mencapai Rp52,11 miliar," imbuh dia. 

Menanggapi hal itu, Wayan Sudirta anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan menilai tidak ada masalah baginya untuk mendukung tambahan anggaran diminta KPK. Hanya saja, KPK harus bisa mempertanggungjawabkan tanpa adanya ‘catatan kecil’ dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).


“Berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, kami mesti berani sampaikan karena memang BPK mencatat sedikit temuan, idealnya sih KPK tidak boleh ada catatan tapi memang ada walau sedikit,” ujar Wayan.

Dia pun berharap, KPK bisa patuh terhadap hukum tertib administrasi dengan rincian belanja dan kegiatan operasional yang lebih baik. 


“Saya tidak maksud mengggurui tapi tolong pak, kepatuhan terhadap hukum, tertib administrasi dengan belanja dan kegiatan operasional ini KPK bisa memberi contoh dalam mengelola keuangan negara, sekali lagi, saya ingin KPK menjadi contoh keuangan negara dikelola baik,” katanya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Eko Prasetya
Editor Eko Prasetya
A
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur Bertambah jadi 4 Orang Meninggal Dunia

{{caption}}
Kesaksian Penumpang Selamat Kecelakaan Kereta di Stasiun Bekasi Timur

{{caption}}
Wakil Ketua DPR Dasco Tinjau Lokasi Kecelakaan Kereta Bekasi: 3 Orang Meninggal Dunia

{{caption}}
KRL yang Ditabrak Kereta Argo Bromo Gerbong Khusus Wanita, Kondisinya Hancur

{{caption}}
KRL Hancur Ditabrak Kereta Argo Bromo di Bekasi, Sejumlah Penumpang Luka dan Tak Sadarkan Diri

{{caption}}
Kepala Sekolah dan Yayasan Daycare di Yogyakarta jadi Tersangka, Begini Perannya

Topik Terkait
{{caption}}
Supervisi di Mojokerto, KPK Selamatkan Rp43,8 Miliar Anggaran yang Berpotensi Menyimpang

Imam berharap segala proses yang menyangkut penyelamatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

KPK
{{caption}}
Kejagung Usul Tambanhan Anggaran Rp7,49 Triliun buat Dukung Operasional Tahun 2026

Anggaran itu dijelaskannya dialokasikan untuk program penegakan hukum sebesar Rp8,58 triliun dan program dukungan manajemen sebesar Rp11,42 triliun.

Kejagung
{{caption}}
Minta Penambahan, KPK Sebut Anggaran Saat Ini untuk Bayar Listrik hingga Perawatan Gedung

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,34 triliun.

KPK
{{caption}}
Rapat Bareng DPR, Ketua KPK Minta Tambah Anggaran Rp1,3 Triliun

KPK berharap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui permintaan tersebut.

KPK
{{caption}}
VIDEO: Polri Minta Tambah Anggaran Rp63,7 Triliun di 2026 Buat Gaji Pegawai hingga Mobil Listrik

Wahyu Hadiningrat menerangkan bahwa usulan kebutuhan anggaran Polri tahun 2026 berdasarkan Surat Kapolri tertanggal 10 Maret 2025 adalah sebesar Rp173 triliun.

Berita Update
{{caption}}
KPK Jawab Ajakan Komisi III DPR Awasi Efisiensi Anggaran Prabowo

Efisiensi anggaran itu merupakan keputusan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 soal efisiensi APBN dan APBD.

KPK
{{caption}}
VIDEO: Perintah Presiden Prabowo untuk Ketua KPK: Pantau Anggaran, Jangan Ada Pemborosan

Setyo menyampaikan, Presiden Prabowo tidak ingin ada pemborosan anggaran di kabinetnya

Ketua KPK Setyo Budiyanto
{{caption}}
Capim KPK Poengky Ulas Potensi Anggaran Bocor Usai Pemilu dan Pilkada 2024

Adanya potensi kebocoran anggaran negara itu disebabkan kurangnya pemahaman para pejabat yang baru.

capim kpk 2024
{{caption}}
KPK Minta Tambahan Anggaran Rp201,9 Miliar Tahun 2025, Berikut Rinciannya

Usulan tambahan anggaran itu diajukan setelah pagu indikatif yang didapat KPK untuk tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.237.441.326.000.

KPK
{{caption}}
VIDEO: Polri Minta Tambahan Anggaran Jadi Rp160 Triliun, Ternyata Buat Kebutuhan ini

Agus membacakan usulan kebutuhan anggaran Polri tahun anggaran 2025 sebesar Rp162,15 triliun.

Wakapolri Agus Andrianto
{{caption}}
Usai Khalid Basalamah, KPK Periksa Dua Bos Travel Haji dan Umrah Sebagai Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji

Keduanya akan diperiksa di gedung Merah Putih Jakarta namun statusnya masih dalam konfirmasi apakah hadir hari ini atau meminta penjadwalan ulang.

berita update
{{caption}}
PAN Dukung Gagasan KPK Batasi Pemakaian Uang Tunai Pemilu Demi Keadilan Politik

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembatasan uang tunai pemilu. Langkah ini diharapkan mampu memurnikan suara rakyat dan mendorong transparansi.

demokrasi
{{caption}}
KPK dan ACC Sulawesi Perkuat Pendidikan Antikorupsi Pemuda Melalui Pelatihan YIC

KPK dan ACC Sulawesi membekali pemuda dengan Pendidikan Antikorupsi via YIC. Ini untuk tingkatkan peran masyarakat berantas korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa yang rentan.

acc sulawesi
{{caption}}
KPK Mendesak Aturan Pembatasan Uang Tunai Pemilu untuk Cegah Politik Uang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya regulasi pembatasan uang tunai pemilu guna meminimalisir praktik politik uang yang kerap terjadi dalam demokrasi elektoral.

demokrasi elektoral
{{caption}}
KPK Desak Pemerintah dan DPR Percepat Pembahasan RUU Pembatasan Uang Kartal buat Tekan Politik Uang

Regulasi ini dinilai penting sebagai langkah strategis untuk menekan praktik politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

berita update
{{caption}}
KPK Soroti Lemahnya Kaderisasi Partai Politik, Pemicu Utama Mahar Politik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti lemahnya sistem kaderisasi partai politik sebagai akar masalah praktik mahar politik yang berpotensi memicu korupsi. Simak usulan KPK untuk perbaikan Kaderisasi Partai Politik.

budi prasetyo