KPK Minta Tambahan Anggaran Rp201,9 Miliar Tahun 2025, Berikut Rinciannya

Anggaran itu dijelaskannya dialokasikan untuk program penegakan hukum sebesar Rp8,58 triliun dan program dukungan manajemen sebesar Rp11,42 triliun.

Burhanuddin mengaku keterbatasan anggaran tersebut sangat mengkhawatirkan.

Budi menjelaskan, dari sejumlah objek gratifikasi tersebut, tercatat 3.621 dalam bentuk barang senilai Rp3,23 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,34 triliun.

KPK berharap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui permintaan tersebut.

KPK menyatakan pemangkasan anggaran itu membuat pegawai akan mendapatkan beban kerja yang sedikit lebih tinggi dari sebelumnya.

Komisi III DPR menggelar rapat dengan mitra kerja dari Polri dan Kejaksaan Agung, Rabu (12/2).

Kejaksaan Agung RI mengaku masih kekurangan anggaran untuk Tahun Ajaran (TA) 2025 mencapai Rp15 triliun.

Angka tersebut diketahui meningkat dari usulan anggaran tahun 2024

Dia menjelaskan, tambahan anggaran itu untuk rencana program dukungan manajemen.

Kemenkeu mencatat alokasi DAU di 2024 akan mengalami kenaikan di seluruh daerah.

Wakil Jaksa Agung, Sunarta menyampaikan kebutuhan anggaran Kejaksaan Agung tahun anggaran 2024 sebesar Rp43,56 triliun.

Keduanya akan diperiksa di gedung Merah Putih Jakarta namun statusnya masih dalam konfirmasi apakah hadir hari ini atau meminta penjadwalan ulang.

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembatasan uang tunai pemilu. Langkah ini diharapkan mampu memurnikan suara rakyat dan mendorong transparansi.

KPK dan ACC Sulawesi membekali pemuda dengan Pendidikan Antikorupsi via YIC. Ini untuk tingkatkan peran masyarakat berantas korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa yang rentan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya regulasi pembatasan uang tunai pemilu guna meminimalisir praktik politik uang yang kerap terjadi dalam demokrasi elektoral.

Regulasi ini dinilai penting sebagai langkah strategis untuk menekan praktik politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti lemahnya sistem kaderisasi partai politik sebagai akar masalah praktik mahar politik yang berpotensi memicu korupsi. Simak usulan KPK untuk perbaikan Kaderisasi Partai Politik.