DAU 2024 Bakal Naik, Kemenkeu: Ada Tambahan untuk Gaji PPPK

Pemerintah Kabupaten Tulungagung alokasikan Rp50 miliar untuk pembayaran gaji PPPK Tulungagung paruh waktu di 2026. Anggaran ini tidak pengaruhi komposisi belanja pegawai daerah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan wacana kenaikan gaji ASN 2026 akan sangat bergantung pada evaluasi kinerja keuangan negara di kuartal pertama tahun depan.

DPRD Gorontalo Utara telah menganggarkan gaji untuk 1.112 PPPK Paruh Waktu di tahun 2026, namun besaran Rp300 ribu per bulan menuai perhatian. Simak detailnya!

Belanja pemerintah pusat meningkat dibanding periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya.

Kenaikan ini mencerminkan optimisme pemerintah terhadap potensi penerimaan dari sektor pajak karyawan.

Hal ini terungkap dalam dokumen Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan gaji ASN dan TNI/Polri sebesar 8 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.

Realisasi belanja terbagi menjadi dua alokasi, pertama untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp10,3 triliun lebih tinggi dibandingkan tahun 2022.

Perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN pusat dan daerah TNI Polri sebesar 8 persen dan kenaikan untuk pensiun sebesar 12 persen.

Meskipun baru cair Februari, dia menjamin gaji PNS per Januari 2024 pun sudah mengalami kenaikan sebesar 8 persen.

Kemenpan sudah mengirim dan sudah harmonisasi dengan Kemenkeu dan Setneg sehingga kenaikan gaji PNS segera cair.

Aturan kenaikan gaji PPPK diatur dalam Perpres Nomor 11 Tahun 2024.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menyoroti perlunya percepatan dalam Penyaluran TKD NTT 2026, khususnya pada komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Bagi Hasil (DBH), untuk mengoptimalkan dukungan APBN.

Mendagri mendorong asosiasi kepala daerah untuk lebih aktif membangun narasi positif dengan mempublikasikan prestasi dan inovasi daerah secara berkelanjutan.

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan membuka peluang kenaikan Dana Otsus Aceh menjadi 2,5 persen dari DAU nasional dan penghapusan batas waktu dalam revisi UUPA, demi kesejahteraan rakyat Aceh.

Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) mencatat realisasi Dana Transfer Daerah (TKD) tertinggi di lingkup KPPN Tanjung hingga Maret 2026, menunjukkan efisiensi penyaluran dana desa yang signifikan.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari telah menyalurkan Rp624,51 miliar Penyaluran Dana Transfer Daerah (TKD) kepada enam pemerintah daerah di Papua Barat hingga Februari 2026, menunjukkan tren positif dan peningkatan signifikan.

Kementerian Keuangan melalui DJPb telah merealisasikan Penyaluran TKD NTT sebesar Rp4,37 triliun hingga Februari 2026. Realisasi ini vital untuk mendukung layanan publik dan pembangunan berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur.