dana alokasi khusus

Kantor Wilayah DJPb NTT mencatat Penyaluran DAK Fisik di daerah itu telah mencapai Rp19,79 miliar hingga awal Juni 2026, mendorong akselerasi pembangunan infrastruktur dan layanan dasar.

Mendagri mendorong asosiasi kepala daerah untuk lebih aktif membangun narasi positif dengan mempublikasikan prestasi dan inovasi daerah secara berkelanjutan.

Pemerintah Pusat serius dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Penajam Paser Utara. Bantuan alat kesehatan canggih dan pembangunan gedung jantung siap tingkatkan fasilitas RSUD Ratu Aji Putri Botung, menjadikannya mitra penting Ibu Kota Nusantara.

Kementerian Keuangan melalui DJPb telah merealisasikan Penyaluran TKD NTT sebesar Rp4,37 triliun hingga Februari 2026. Realisasi ini vital untuk mendukung layanan publik dan pembangunan berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) akan menerima total alokasi Dana Transfer Daerah (TKD) sebesar Rp2,13 triliun pada tahun 2026, didominasi oleh DAU dan DBH, yang menjadi penopang utama pembangunan daerah.

Kantor Wilayah DJPb Sulawesi Selatan mencatat realisasi TKD Sulsel mencapai Rp3,9 triliun hingga akhir Januari 2026, menunjukkan komitmen pemerintah pusat memperkuat kapasitas fiskal daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami peran konsultan dalam kasus dugaan korupsi Bupati Kolaka Timur nonaktif Abdul Azis terkait pembangunan RSUD, memeriksa tiga arsitek.

Kementerian Keuangan melalui DJPb Bengkulu melaporkan Penyaluran DAK Non Fisik Bengkulu telah mencapai Rp62,35 miliar hingga pertengahan Februari 2026. Dana ini vital untuk pembangunan daerah dan peningkatan kualitas layanan publik.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat realisasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di NTT mencapai Rp23,05 triliun hingga akhir 2025. Angka ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah dan kesej

Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengalokasikan Rp99 miliar untuk Peningkatan Infrastruktur Jalan. Simak ruas mana saja yang akan diperbaiki dan kapan proyek ini dimulai untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas warga.

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara meresmikan kantor baru Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) untuk memperkuat upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Lombok Utara serta mengatasi isu perkawinan dini dan persoalan sosial

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya optimis pembangunan RSUD Tuan Besar Syarif Idrus rampung akhir 2025, siap beroperasi awal 2026 sebagai program strategis.

Dinas PUPR memastikan proyek peningkatan infrastruktur Lombok Timur 2026 tetap berjalan, meskipun terjadi penyesuaian Transfer Keuangan Daerah (TKD) hingga Rp402 miliar, menjamin pembangunan berkelanjutan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran dana terkait dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolaka Timur, memeriksa saksi kunci untuk mengungkap penyerahan uang kepada tersangka.

Kementerian Perindustrian dan Pemkab Bangli memperluas jaringan IKM Kopi dan Bambu, menyasar pasar domestik dan internasional. Dana miliaran rupiah digelontorkan untuk pengembangan sentra IKM.

Brigadir Bayu, eks anggota Ditreskrimsus Polda Sumut, dijatuhi vonis 5,5 tahun penjara atas kasus pemerasan proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Bagaimana modus operandi kejahatan yang melibatkannya?

Pemerintah pusat menggelontorkan dana fantastis untuk Peningkatan Layanan Kesehatan Penajam Paser Utara. Fasilitas canggih seperti operasi ring jantung akan segera hadir demi mendukung IKN.

Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di Natuna, senilai Rp4 miliar, diresmikan Sesmen UMKM untuk mengoptimalkan pengembangan UMKM berdaya saing di wilayah perbatasan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara masif memperkuat pembangunan fasilitas perikanan tangkap di Indonesia timur, dari Papua hingga NTT, demi meningkatkan kesejahteraan nelayan. Simak detailnya!

KPPN Poso telah menyalurkan Tunjangan Guru ASN Daerah senilai Rp120,52 miliar hingga Triwulan II 2025. Dana ini menjangkau ribuan guru di empat kabupaten, bagaimana dampaknya?