Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Habiskan Anggaran Rp15,3 Triliun per Januari 2024
Realisasi belanja terbagi menjadi dua alokasi, pertama untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp10,3 triliun lebih tinggi dibandingkan tahun 2022.
gaji pns
Di sisi lain, untuk realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat Rp96,4 triliun atau 3,9 persen dari pagu per Januari 2024.
Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Habiskan Anggaran Rp15,3 Triliun per Januari 2024
Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Habiskan Anggaran Rp15,3 Triliun per Januari 2024
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi belanja pegawai per Januari 2024 mencapai Rp15,3 triliun atau meningkat dibandingkan tahun 2022 yang hanya Rp12,1 triliun.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi belanja terbagi menjadi dua alokasi, pertama untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp10,3 triliun lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 yang hanya Rp9,8 triliun.
- Penghujung Tahun 2023, Realisasi Belanja Pemerintah Baru Rp1.840,4 Triliun
- Jangan Lupa Cek Rekening, Rapelan Kenaikan Gaji PNS Cair Mulai Besok
- Segera Cek Rekening, Sri Mulyani Ternyata Sudah Cairkan THR untuk PNS, TNI dan Polri
- Cek Rekening, Kemenkeu Gelontorkan Rp11,19 Triliun untuk THR PNS
- Gampang Ditiru, Ini Cara Pisahkan Daging Kelapa dari Tempurung Tanpa Menggunakan Pisau
- PPATK Ungkap Ada Praktik Jual Beli Rekening untuk Judi Online
Kemudian untuk pembayaran tunjangan kinerja (tukin), honorium, lembur dan lainnya mencapai Rp5 triliun. Dia menyebut angka itu naik dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yakni Rp2,3 triliun.
"Ini meningkat lebih dari 2 kali lipat yakni mencapai Rp5 triliun dibandingkan tahun sebelumnya Rp2,3 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (22/2).
Di sisi lain, untuk realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat Rp96,4 triliun atau 3,9 persen dari pagu per Januari 2024.
Angka tersebut terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp44,8 triliun atau 4,1 persen dari pagu yang didorong oleh persiapan pelaksanaan pemilu.
Kemudian untuk belanja non K/L mencapai Rp51,6 triliun atau 3,8 persen yang ditopang dari realisasi pembayaran manfaat pensiun.
"(Belanja K/L) terutama sangat didukung atau sangat di kontribusi kan belanja yang berurusan pemilu," imbuhnya.
Menurutnya, BPP tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 dan 2023, meski relatif sama dengan situasi 2021 yakni sebesar Rp94,6 triliun.
"Tentu ini menggambarkan tren dari belanja di bulan Januari dan karena itu tahun pemilu memang dipengaruhi oleh akselerasi belanja yang berhubungan dengan pemilu," tutupnya.
