Rapat Bareng DPR, Ketua KPK Minta Tambah Anggaran Rp1,3 Triliun

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menindaklanjuti pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan lembaga pengawasan, dengan segera menginventarisasi kebutuhan sumber daya dan anggaran untuk memperkuat kinerja pemberantasan korupsi.

Selain problem keterbatasan jumlah personel, alat penindakan juga dinilai sudah usang alias ketinggalan zaman.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menanggapi pernyataan anggota Komisi III DPR mengenai rendahnya pemulihan aset dari penanganan kasus korupsi.

Anggaran itu dijelaskannya dialokasikan untuk program penegakan hukum sebesar Rp8,58 triliun dan program dukungan manajemen sebesar Rp11,42 triliun.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,34 triliun.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengaku akan profesional dalam kepengurusan Badan Pengelola Investasi

Pemotongan anggara di KPK cukup besar dan berdampak pada operasional.

Setyo Budiyanto telah dilantik sebagai Ketua KPK periode 2024-2029 setelah menandatangani pakta integritas.

Setyo menyampaikan, Presiden Prabowo tidak ingin ada pemborosan anggaran di kabinetnya

Ketua KPK baru Setyo Budiyanto menekankan komitmennya menyelesaikan kasus-kasus korupsi.

Usulan tambahan anggaran itu diajukan setelah pagu indikatif yang didapat KPK untuk tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.237.441.326.000.

Dia menjelaskan, tambahan anggaran itu untuk rencana program dukungan manajemen.

Budi menjelaskan, dugaan pemberian ini berkaitan dengan temuan BPK dalam pengadaan, salah satunya adalah Smart TV.

Melalui kerja sama ini, kedua belah pihak akan bersinergi dalam penguatan regulasi, pengelolaan pengaduan, penanganan kasus, hingga sinergi data.

Sumarni mengemban jabatan itu setelah menerima Surat Keputusan (SK) penunjukan Plt Bupati Muara Enim.

KPK menggandeng Kortas Tipikor Polri melalui skema joint investigation untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan menangani perkara strategis.

KPK merinci barang bukti suap Bupati Muara Enim Edison, termasuk uang tunai ratusan juta rupiah, mata uang asing, dan saldo rekening miliaran yang tersebar di beberapa nomine, menegaskan keseriusan dalam penanganan kasus Barang Bukti Suap Bupati M...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Muara Enim Edison menerima jatah lima persen dari setiap setoran rekanan. Skandal korupsi Bupati Muara Enim ini melibatkan distribusi uang melalui rekening nomine dan telah menyeret empat tersangka.

Pada April 2026, batas atas harga Pertamax sesungguhnya mencapai Rp18.745 per liter, naik dari yang sebelumnya berada di level Rp12.397 per liter pada Maret.

Muatan minerba tersebut mengandung Logam Tanah Jarang (LTJ) serta unsur radioaktif berbahaya lainnya.

Keduanya menilai penderitaan yang dialami para korban jauh lebih besar dibandingkan dampak yang mereka rasakan.

Pemerintah sebelumnya telah menyiapkan penambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun bagi tiga provinsi terdampak.

Pemerintah akan mengevaluasi penanganan jemaah di Mina. Terutama di bagian kesehatan.

TAUD menyebut hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa, mulai dari 3 tahun, 1,5 tahun penjara.