Ketua KPK Masuk Struktur Danantara: Tidak akan Terima Honor, Pembayaran Dalam Bentuk Apapun
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengaku akan profesional dalam kepengurusan Badan Pengelola Investasi
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengaku akan profesional dalam kepengurusan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Dia juga menegaskan tidak akan menerima uang sepeser pun, sebagai komite pengawasan Danantara.
"Prinsipnya dalam melaksanakan kegiatan tersebut, KPK sebagaimana aturan yang berlaku secara internal, kami juga tidak akan menerima honor, pembayaran dalam bentuk apapun. Kemudian bersifat profesional dan juga nanti kami akan mengkaji efektivitas keberadaan KPK dalam komite tersebut," kata Setyo di Gedung Joeang KPK, Senin (14/4).
Setyo mengaku telah terlebih dahulu berbicara dengan jajaran pimpinan KPK lainnya. Pun dalam struktur kepengurusan di Danantara, Setyo tidaklah masuk secara personal melainkan membawa nama KPK.
"Saya tegaskan kembali bahwa Ketua itu bersifat tidak individual, tidak bersifat personal tetapi tetap statusnya adalah secara institusi atau kelembagaan," terang dia.
Namun demikian, Setyo mengaku belum ada secara jelas tugas dirinya sebagai komite pengawasan di Danantara, sebab masih membutuhkan waktu.
"Kami sementara masih menunggu. Untuk tahapan-tahapan atau kegiatan yang akan dilakukan oleh organ yang ada di danantara tersebut," pungkas dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan BPI Danantara di Istana Kepresidenan, Senin, 24 Februari 2025. Dia menekankan bahwa Danantara bukan hanya badan pengelola investasi biasa.
"Karena Danantara Indonesia bukan sekadar sebuah badan pengelola investasi, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia," kata Prabowo saat peluncuran.
Prabowo menyebut Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Namun, selama ini pengelolaannya dinilai belum optimal dan tidak berdampak signifikan bagi rakyat.
"Jangan salah, apa yang kita luncurkan hari ini bukan sekadar sebuah dana investasi, melainkan instrumen, alat pembangunan nasional yang harus bisa mengubah cara kita mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia," lanjutnya.
Dalam peluncuran tersebut, Prabowo juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah berhasil mengamankan dana sebesar Rp300 triliun. Dana itu sebelumnya tidak termanfaatkan optimal akibat inefisiensi dan korupsi.
"Proyek-proyek yang berdampak tinggi, yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk bangsa kita. Menciptakan manfaat nyata, lapangan kerja yang bermutu, dan kemakmuran yang berjangka panjang bagi masyarakat Indonesia," pungkas Prabowo.