Capim KPK Poengky Ulas Potensi Anggaran Bocor Usai Pemilu dan Pilkada 2024

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menindaklanjuti pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan lembaga pengawasan, dengan segera menginventarisasi kebutuhan sumber daya dan anggaran untuk memperkuat kinerja pemberantasan korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pentingnya lembaga khusus untuk pengawasan kaderisasi partai politik, guna menekan risiko penyimpangan dan biaya politik tinggi yang kerap terjadi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara intensif **awasi APBD Pati** dari perencanaan hingga pengadaan. Langkah ini bertujuan meminimalisir potensi korupsi dan memastikan tata kelola keuangan daerah yang transparan, membuat pembaca penasaran akan dampak

BPKP Perwakilan Papua Barat intensifkan evaluasi anggaran daerah Papua Barat untuk mencegah potensi penyimpangan dan meningkatkan efisiensi penggunaan dana publik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya regulasi yang transparan dan pengawasan ketat terkait wacana mekanisme Pilkada Dipilih DPRD, guna mencegah praktik politik transaksional.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sepakat bahwa **korupsi masih jadi PR utama bangsa**. Simak bagaimana lembaga antirasuah dan pemerintah bersinergi memberantasnya demi kemajuan negara.

Efisiensi anggaran itu merupakan keputusan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 soal efisiensi APBN dan APBD.

Hal itu disampaikan Ibnu Basuki dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test oleh Komisi III DPR.

Dia menjelaskan, tambahan anggaran itu untuk rencana program dukungan manajemen.

Komisi III DPR telah memilih lima nama yang menjadi pimpinan KPK masa bakti 2024-2029 melalui rapat pleno dan voting.

Setyo memperoleh suara tertinggi dalam voting sebagai ketua KPK mengalahkan kandidat lainnya yakni Fitroh Rohcayanto dan Johanis Tanak.

Dalam penetapan pimpinan dan dewas KPK ini dipimpin langsung oleh Habiburokhman dari Partai Gerindra sebagai Ketua Komisi III DPR RI.

Masing-masing dari 10 capim dan cadewas lembaga antirasuah tersebut menjalani fit and propertest atau uji kelayakan.

Calon Dewas KPK Benny Mamoto menilai kekalahan KPK terjadi karena penyidik yang tidak profesional.

Tanak mengusulkan tidak ada posisi ketua dan wakil di dalam KPK, cukup disebut pimpinan

Ketua KPK Setyo Budiyanto bakal mengaktifkan kembali sistem kolektif kolegial pimpinan KPK.

Puan Maharani berharap Capim dan Dewas KPK masa jabatan 2024—2029 yang telah disetujui DPR RI bisa memberantas korupsi tanpa politisasi.

Komisi III DPR memilih lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat voting pada Kamis (21/11).

Capim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak mengaku siap menghapus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang biasa dilakukan lembaga antirasuah.

Johanis mengatakan itu dalam sesi tanya jawab uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK di Komisi III DPR RI.

Tanak mengaku siap menghapus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang biasa dilakukan lembaga antirasuah.