KPK Awasi APBD Pati: Perketat Pengawasan untuk Cegah Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara intensif **awasi APBD Pati** dari perencanaan hingga pengadaan. Langkah ini bertujuan meminimalisir potensi korupsi dan memastikan tata kelola keuangan daerah yang transparan, membuat pembaca penasaran akan dampak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyatakan fokusnya pada pengawasan seluruh siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Upaya ini merupakan bagian dari strategi pencegahan tindak pidana korupsi yang lebih luas di daerah.

Pengawasan ketat ini mencakup semua tahapan penting, mulai dari perencanaan anggaran, proses penganggaran, hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Tujuannya adalah untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah secara menyeluruh dan memastikan penggunaan anggaran yang efektif.

Kegiatan sosialisasi pemberantasan korupsi ini diselenggarakan di Pendopo Kabupaten Pati dan dihadiri oleh berbagai pihak. Termasuk di antaranya adalah Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta kepala desa, menunjukkan komitmen bersama.

Strategi KPK dalam Mengawasi APBD Pati

Kasatgas Pencegahan Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III KPK, Azril Zah, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat pengawasan anggaran. Fokus utamanya adalah mencegah praktik korupsi sejak dini, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan program pembangunan.

KPK akan melakukan pendalaman untuk mengidentifikasi titik rawan korupsi dalam pengelolaan APBD Pati. Setelah identifikasi menyeluruh, KPK akan menyusun rencana aksi yang terukur dan memantau pelaksanaannya secara berkala.

Azril Zah menegaskan bahwa pihaknya akan melihat titik-titik rawan tersebut dengan cermat. Penyusunan rencana aksi akan disertai target yang jelas untuk memastikan efektivitas pencegahan korupsi dan akuntabilitas.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Pati untuk Transparansi

Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pati secara aktif meminta asistensi dari KPK. Permintaan bantuan ini khususnya terkait pengelolaan anggaran infrastruktur yang dikenal memiliki risiko tinggi terhadap penyimpangan.

Menurut Risma, kehati-hatian dalam perencanaan dan pengawasan menjadi kunci utama dalam mencegah potensi penyimpangan. Ia menekankan bahwa seluruh pelaksanaan program harus sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun percepatan pembangunan menjadi prioritas, Risma Ardhi Chandra menegaskan pentingnya koordinasi intensif dengan KPK. Hal ini untuk memastikan hasil pembangunan optimal dan bermanfaat nyata bagi masyarakat, serta terhindar dari praktik korupsi.

Plt Bupati juga mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Pati untuk bekerja secara transparan dan akuntabel. Ia menekankan bahwa setiap program diawasi oleh KPK dan masyarakat, sehingga harus dilaksanakan secara terbuka dan sesuai ketentuan.

Sumber: AntaraNews