KPK Proaktif Perkuat Pencegahan Korupsi di Pamekasan dan Madura

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil langkah proaktif dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di wilayah Jawa Timur. Lembaga antirasuah ini secara langsung menemui pejabat serta pengelola anggaran di beberapa kabupaten/kota. Upaya ini termasuk Kabupaten Pamekasan, Madura, sebagai bagian dari komitmen pemberantasan korupsi.

Perwakilan KPK dari Bidang Koordinasi dan Supervisi Pencegahan mengunjungi Pamekasan pada 9 April 2026. Kunjungan ini bertujuan memberikan penguatan dan arahan kepada jajaran pemerintah daerah setempat. Fokusnya adalah membangun sistem pemerintahan yang baik dan bebas dari praktik korupsi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Pamekasan, Taufikurrachman, menjelaskan bahwa pembinaan ini sangat penting. "Fokus utama kedatangan perwakilan KPK ke Pamekasan ini untuk memberikan penguatan kepada jajaran pemerintah daerah, dalam hal ini Pemkab Pamekasan terkait sistem pemerintahan yang baik dan bebas korupsi," kata Taufikurrachman di Pamekasan, Senin. Tujuannya agar pejabat pengelola anggaran memahami pentingnya menyusun dan menggunakan anggaran secara hati-hati.

Kunjungan perwakilan KPK ke Pamekasan menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang cermat. Mereka memberikan arahan kepada para pejabat pengelola anggaran daerah. Tujuannya adalah mencegah terjadinya penyalahgunaan dana publik.

Taufikurrachman menyoroti bahwa kasus korupsi seringkali bukan hanya karena pelanggaran murni. Namun, juga bisa terjadi karena ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman terhadap aturan yang berlaku. Oleh karena itu, pembinaan pencegahan korupsi ini sangat krusial.

KPK berupaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman pejabat daerah. Hal ini dilakukan agar mereka dapat mengelola keuangan negara dengan integritas tinggi. Langkah ini diharapkan mampu meminimalisir potensi terjadinya tindak pidana korupsi di masa mendatang.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan menyambut baik inisiatif pencegahan korupsi dari KPK. Kabupaten ini telah menerapkan syariat Islam melalui program Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbang Salam). Program ini bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih.

Menurut Taufikurrachman, kehadiran KPK merupakan "angin segar" yang memicu semangat. Ini menjadi dorongan kuat bagi Pemkab Pamekasan dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi. Komitmen ini sejalan dengan visi daerah untuk pelayanan publik yang transparan.

Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur, juga memberikan apresiasi terhadap langkah KPK. "Bagi kami KPK bukan ancaman, akan tetapi justru penyelamat dari upaya praktik yang tidak benar," katanya. Kehadiran KPK membantu memastikan pelaksanaan pembangunan sesuai ketentuan perundang-undangan, baik dari APBD maupun APBN.

Upaya pencegahan korupsi oleh KPK tidak hanya terbatas di Pamekasan. Perwakilan KPK dari bidang pencegahan juga aktif melakukan sosialisasi dan pembinaan di tiga kabupaten lain di Madura. Ini menunjukkan komitmen luas KPK.

Kabupaten Sumenep, Sampang, dan Bangkalan turut menjadi sasaran program ini. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh wilayah Madura memiliki pemahaman yang sama. Tujuannya adalah tentang pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Melalui pendekatan proaktif ini, KPK berharap dapat membangun ekosistem pemerintahan yang kuat. Ekosistem ini diharapkan mampu mencegah korupsi secara sistematis. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat berjalan optimal demi kesejahteraan masyarakat.

Sumber: AntaraNews