Tindak Pidana Korupsi

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) secara bertahap melimpahkan berkas tiga perkara korupsi besar ke Kejaksaan Agung, termasuk kasus Asabri dan Jiwasraya, sebagai wujud sinergi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memeriksa suami Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya, terkait kasus dugaan pemerasan yang disebut sebagai 'tradisi' di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Kortastipidkor Bareskrim Polri resmi menyerahkan penanganan Pelimpahan Perkara Eks Jampidsus Febrie Adriansyah ke Kejaksaan Agung, menandai sinergi antarlembaga dalam pemberantasan korupsi dan TPPU.

Kejaksaan Negeri Medan terus mendalami dugaan Korupsi BLUD RSUD Pirngadi, memeriksa mantan direktur dan menggeledah rumah sakit. Berapa kerugian negara yang terungkap?

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa ambil alih kasus dugaan korupsi batu bara yang melibatkan mantan Jampidsus jika prosesnya terhambat, sesuai Undang-Undang KPK, memicu pertanyaan tentang k

KPK menyita Rp21,2 miliar barang bukti, termasuk uang tunai dan logam mulia, dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Sukoharjo, mengejutkan publik.

Jaksa Agung menunjuk Rudi Margono sebagai Plt Jampidsus setelah Febrie Adriansyah mengundurkan diri. Penunjukan Rudi Margono ini menjamin kesinambungan tugas di Kejaksaan Agung.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni semestinya melaporkan dugaan gratifikasi berupa amplop dari Bupati Kuantan Singingi, menyoroti pentingnya kepatuhan penyelenggara negara.

KPK mendalami dugaan kebocoran informasi operasi tangkap tangan (OTT) di Kuantan Singingi dan Langkat. Penyelidikan ini bertujuan memastikan integritas operasi dan meminimalkan potensi kebocoran.

Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Muara Enim menggeledah kantor PT Rumpun Enam Bersaudara (R6B) Cabang Sungai Rotan, Muara Enim, terkait dugaan korupsi sawit dalam tata kelola perkebunan periode 2016-2025.

Kejaksaan Negeri Tanjungpinang memastikan penanganan korupsi tiga kasus besar berlanjut: pembangunan pasar, dana bagi hasil pelabuhan, dan biaya operasional BBM. Audit BPK segera dimulai.

Dua eks pejabat Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Aceh Barat Daya (Abdya) dituntut total 5,5 tahun penjara atas kasus korupsi pabrik es Abdya, mengungkap kerugian negara hingga ratusan juta rupiah.

Kejaksaan Tinggi Maluku meningkatkan penanganan kasus dugaan korupsi Proyek Jalan Namlea tahun anggaran 2023 ke tahap penyidikan setelah menemukan indikasi kuat tindak pidana, membuat publik penasaran akan detail selanjutnya.

Kejaksaan Agung menyerahkan 11 tersangka kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya yang disamarkan sebagai limbah POME, merugikan negara miliaran rupiah.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) mengamankan Wakil Bupati PALI berinisial IT terkait dugaan suap proyek senilai Rp1 miliar, menyeret oknum PNS Bapenda Sumsel.

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima pencabutan uji materiil KUHP Pasal 603 terkait penetapan kerugian negara oleh BPK. Pemohon memiliki alasan kuat di balik keputusan ini.

Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan empat tersangka baru terkait kasus penyimpangan tata kelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT QSS di Kalimantan Barat, menambah daftar panjang pelaku yang merugikan negara.

Kejati Sulsel menerima Rp3,08 miliar dari tersangka kasus Korupsi Bibit Nanas, menjadikan total penyelamatan Rp4,338 miliar. Proses hukum terhadap enam tersangka tetap berjalan.

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut) memastikan penyidikan kasus dugaan korupsi Bupati Sitaro berinisial CIK memiliki alat bukti yang kuat terkait dana stimulan perbaikan rumah korban erupsi Gunung Ruang, menjawab berbagai opini publik.

Kejaksaan Negeri Jember resmi meningkatkan status penanganan dugaan korupsi di Bank Jatim Cabang Pembantu Kalisat senilai Rp3 miliar ke tahap penyidikan, fokus pada pengelolaan keuangan periode 2023-2025.