Tindak Pidana Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara proaktif melakukan upaya pencegahan korupsi di Jawa Timur, termasuk Pamekasan, dengan memberikan pembinaan langsung kepada pejabat daerah untuk memastikan tata kelola anggaran yang bersih dan bebas korupsi.

Seorang mantan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Barat dituntut 1,5 tahun penjara atas dugaan korupsi penjualan tanah pecatu, memicu pertanyaan tentang integritas lembaga. Kasus korupsi tanah pecatu ini melibatkan rekayasa gugatan perdata.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tangkap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dalam operasi tangkap tangan (OTT), terungkap target pemerasan Rp5 miliar dari kepala OPD yang terealisasi Rp2,7 miliar.

KPK sita sepatu Louis Vuitton senilai ratusan juta rupiah saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, terkait dugaan korupsi pemerasan pejabat daerah.

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan hasil penertiban dan penyelamatan uang negara senilai Rp11,4 triliun di Kejaksaan Agung, menambah total penyelamatan menjadi Rp31,3 triliun selama 1,5 tahun pemerintahannya.

Kejaksaan Tinggi Maluku melimpahkan tersangka kasus korupsi ASN Kejari SBT berinisial SN ke penuntutan, setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, dengan kerugian negara mencapai Rp798 juta.

Kejaksaan Negeri Sumedang menetapkan mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) AM sebagai tersangka kasus korupsi penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, dan pemerasan dengan total aliran dana Rp1 miliar.

Kasus korupsi penjualan kios ilegal di Pasar Panorama Bengkulu yang merugikan negara hingga Rp12 miliar, membuat dua terdakwa menghadapi tuntutan hukuman berat.

Lima mantan pejabat Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Barat divonis total 10 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor dalam kasus korupsi pajak daerah, mengungkap kerugian negara miliaran rupiah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami proses pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kunang untuk mengungkap praktik pengondisian proyek.

Kejaksaan Negeri Pidie resmi menetapkan Sayuti, mantan Keuchik Gampong Kambuek Payapi Kunyet, sebagai DPO Korupsi Dana Desa setelah mangkir dari panggilan penyidik. Kasus ini merugikan negara Rp292,89 juta dan tersangka diduga melarikan diri ke Malaysia.

Jaksa Penuntut Umum menuntut mantan Pj Keuchik Gampong Seurapong, Aceh Besar, 22 bulan penjara atas dugaan korupsi dana desa pulau terluar, menimbulkan kerugian negara ratusan juta rupiah.

Dua pejabat Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Aceh Barat Daya didakwa atas kasus korupsi DKP Abdya terkait pengelolaan pabrik es yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp715,2 juta.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan delapan mantan pejabat bank sebagai tersangka dalam kasus Korupsi KUR Bank BUMN yang merugikan negara. Siapa saja yang terlibat dan bagaimana modus operandi mereka?

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menahan RVL, mantan Kepala KSOP Belawan, sebagai tersangka baru kasus Korupsi PNBP Pelabuhan Belawan yang diduga merugikan negara miliaran rupiah.

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim) menggeledah Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim pada Senin (16/3), mengusut dugaan korupsi tambang Kaltim terkait aktivitas CV AJI. Pembaca akan mengetahui detail penggeledahan dan ba

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai Rp610 juta yang diduga merupakan hasil pemerasan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman terhadap satuan kerja (satker) demi tunjangan hari raya (THR) pribadi dan pihak eksternal, menambah daftar panjang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati dan Sekda Cilacap sebagai tersangka kasus pemerasan terkait pengumpulan Tunjangan Hari Raya (THR). Simak detail modus operandi dan fakta-fakta terbaru dari kasus ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di bulan Ramadhan 1447 H, kali ini menyasar Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman. Penangkapan Bupati Cilacap ini menambah daftar panjang pejabat daerah yang terjerat kasus.

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat resmi melimpahkan dua tersangka kasus Korupsi Dana Hibah SMA Mujahidin ke Kejaksaan Negeri Pontianak, menyusul kerugian negara sekitar Rp5 miliar, dan proses hukum kini memasuki tahap penuntutan.