Tindak Pidana Korupsi

Kejaksaan Negeri Jember resmi meningkatkan status penanganan dugaan korupsi di Bank Jatim Cabang Pembantu Kalisat senilai Rp3 miliar ke tahap penyidikan, fokus pada pengelolaan keuangan periode 2023-2025.

Wali Kota Cimahi Ngatiyana meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) menjaga Integritas ASN Cimahi dan bekerja sesuai aturan menyusul penyidikan dugaan korupsi di Dinas Tenaga Kerja, agar kasus serupa tidak terulang.

KPK membeberkan data mengejutkan: 25% kasus korupsi sejak 2004-2025 terkait Pengadaan Barang dan Jasa. Sektor ini sangat rentan penyimpangan, dengan 446 dari 1.782 perkara.

Kejaksaan Tinggi Banten melakukan penggeledahan di kantor PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM) terkait dugaan korupsi Banten Berkurban 2023, menyita dokumen penting dan unit komputer untuk penyelidikan lebih lanjut.

Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa kasus korupsi Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) di Bireuen dengan hukuman enam tahun penjara. Kasus korupsi BOKB Bireuen ini merugikan negara hingga Rp1,1 miliar.

Kejaksaan Negeri Situbondo terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di DPUPP. Penetapan tersangka korupsi DPUPP Situbondo kini menanti hasil audit kerugian negara.

Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung menyerahkan aset rampasan negara kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) untuk menunjang operasional, menegaskan komitmen pemulihan aset dan penegakan hukum.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara proaktif melakukan upaya pencegahan korupsi di Jawa Timur, termasuk Pamekasan, dengan memberikan pembinaan langsung kepada pejabat daerah untuk memastikan tata kelola anggaran yang bersih dan bebas korupsi.

Seorang mantan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Barat dituntut 1,5 tahun penjara atas dugaan korupsi penjualan tanah pecatu, memicu pertanyaan tentang integritas lembaga. Kasus korupsi tanah pecatu ini melibatkan rekayasa gugatan perdata.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tangkap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dalam operasi tangkap tangan (OTT), terungkap target pemerasan Rp5 miliar dari kepala OPD yang terealisasi Rp2,7 miliar.

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan pejabat Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk Direktur Jenderal Sumber Daya Air dan Direktur Jenderal Cipta Karya, terkait dugaan korupsi proyek pendopo.

Seorang pengusaha di Gili Trawangan menghadapi tuntutan jaksa untuk membayar kerugian negara Rp1,4 miliar terkait kasus Korupsi Lahan Gili Trawangan. Simak detail tuntutan dan para terdakwa lainnya yang terlibat dalam kasus ini.

Kejari Sigi geledah Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sigi untuk mencari bukti dugaan korupsi proyek pembangunan serta pengadaan peralatan olahan pakan tahun anggaran 2023-2024.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan pengusaha rokok Muhammad Suryo tidak memenuhi panggilan sebagai saksi kasus dugaan korupsi di Ditjen Bea dan Cukai, dan mendesaknya untuk kooperatif.

Kejaksaan Negeri Sigi menyita berbagai barang bukti terkait dugaan korupsi proyek pakan di Disnakeswan, menandai babak baru penyelidikan kasus Kejari Sigi Korupsi Disnakeswan.

Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat menahan tiga tersangka kasus dugaan korupsi PDAM Tirta Pengabuan yang merugikan negara hingga Rp5 miliar, mengungkap penyalahgunaan dana subsidi yang merugikan negara.

Anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Adrianto Riza, mengungkap fakta mengejutkan di persidangan. Nama Riza Chalid jadi jaminan akuisisi BBM atas permintaan bank, membuka tabir baru kasus korupsi tata kelola minyak.

Kejaksaan Negeri Pidie resmi menetapkan Sayuti, mantan Keuchik Gampong Kambuek Payapi Kunyet, sebagai DPO Korupsi Dana Desa setelah mangkir dari panggilan penyidik. Kasus ini merugikan negara Rp292,89 juta dan tersangka diduga melarikan diri ke Malaysia.

Jaksa Penuntut Umum menuntut mantan Pj Keuchik Gampong Seurapong, Aceh Besar, 22 bulan penjara atas dugaan korupsi dana desa pulau terluar, menimbulkan kerugian negara ratusan juta rupiah.

Dua pejabat Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Aceh Barat Daya didakwa atas kasus korupsi DKP Abdya terkait pengelolaan pabrik es yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp715,2 juta.