Tahukah Anda? Gubernur Pimpin Langsung Tim Terpadu Pencegahan Korupsi Kalteng, Fokus Optimalisasi Pajak Daerah

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) telah mengambil langkah strategis dengan membentuk sebuah tim terpadu. Pembentukan tim ini bertujuan untuk memperkuat upaya Pencegahan Korupsi Kalteng melalui pendekatan yang sistemik, kolaboratif, dan berbasis teknologi.

Tim yang diberi nama Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Optimalisasi Pendapatan Daerah ini ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 188.44/385/2025. Uniknya, Gubernur Kalteng secara langsung memimpin tim ini sebagai Ketua, menunjukkan komitmen tinggi pemerintah daerah.

Langkah ini merupakan bagian dari rapat koordinasi pencegahan korupsi yang berfokus pada perbaikan tata kelola pemerintah daerah, khususnya dalam mengelola sektor pajak daerah. Inisiatif ini diharapkan mampu memastikan tata kelola pemerintahan berjalan bersih, transparan, dan akuntabel.

Strategi Kalteng dalam Penguatan Pencegahan Korupsi

Asisten Administrasi Umum Setda Kalteng, Sunarti, menjelaskan bahwa pencegahan korupsi merupakan upaya sistematis untuk menjamin pemerintahan yang bersih. Dalam konteks pengelolaan pajak daerah, sektor ini memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan, namun juga berisiko tinggi jika tidak dikelola dengan sistem dan pengawasan yang kuat.

Tim terpadu yang telah dibentuk memiliki mandat strategis untuk mengoordinasikan perbaikan tata kelola pajak daerah. Mereka juga bertugas memperkuat pengawasan lintas instansi, memastikan sinergi antara Pemprov, BPKP, serta lembaga terkait lainnya.

Sinergi ini penting dalam mendorong efisiensi dan akurasi data pendapatan daerah. "Kami meyakini kolaborasi dengan KPK dan BPKP merupakan elemen penting dalam memperkuat sistem pengendalian intern, meminimalkan potensi kebocoran, serta menumbuhkan budaya integritas di setiap lini pelayanan publik," ujar Sunarti.

Peran KPK dan BPKP dalam Optimalisasi Pajak Daerah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI turut memberikan dukungan penuh terhadap upaya Pencegahan Korupsi Kalteng. Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Wilayah I dan III KPK RI, Maruli Tua Manurung, menekankan pentingnya pengelolaan APBD yang cermat di tengah tantangan fiskal saat ini.

Menurut Maruli, optimalisasi belanja daerah sangat krusial agar pelaksanaan pembangunan betul-betul tepat sasaran dan berdampak signifikan terhadap kesejahteraan rakyat. KPK RI juga mendorong pengadaan barang dan jasa dilakukan seefisien mungkin, di samping upaya optimalisasi pajak daerah.

Pada 13 Juni 2025, KPK RI telah bersurat kepada Gubernur Kalteng terkait perbaikan tata kelola pemerintahan, khususnya pengelolaan sektor pajak untuk optimalisasi PAD. Fokus utama KPK adalah pada jenis pajak daerah tertentu:

KPK RI secara aktif mendorong optimalisasi PAD dari pajak dan retribusi daerah melalui pembinaan kepada para pelaku usaha. Tujuannya adalah agar sistem tata kelola menjadi semakin akuntabel dan transparan.

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel

Pembentukan tim terpadu ini merupakan wujud komitmen nyata Pemerintah Provinsi Kalteng dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih. Dengan pendekatan kolaboratif dan dukungan dari lembaga seperti KPK dan BPKP, diharapkan potensi kebocoran pendapatan daerah dapat diminimalkan secara signifikan.

Langkah-langkah strategis ini tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), tetapi juga pada pembangunan budaya integritas di seluruh lini pelayanan publik. Pencegahan Korupsi Kalteng menjadi prioritas utama untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan demi kepentingan masyarakat.

Melalui pengawasan yang ketat dan sistem yang akuntabel, diharapkan Kalteng dapat mencapai optimalisasi pendapatan daerah yang maksimal. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Sumber: AntaraNews