Azis Subekti Sebut Ekonomi Tumbuh Stabil di Atas Kertas, Namun Tekanan Terasa di Masyarakat

Azis mengungkapkan bahwa ada realitas lain yang kerap luput dari perhatian, yakni peran ekonomi desa sebagai penopang ketahanan masyarakat.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, menilai wajah ekonomi Indonesia saat ini menghadirkan dua realitas yang berbeda antara capaian makro dan kondisi yang dirasakan masyarakat sehari-hari. Menurutnya, di satu sisi indikator ekonomi nasional menunjukkan kondisi yang relatif stabil. Namun di sisi lain, masyarakat, terutama di lapisan menengah bawah masih menghadapi tekanan akibat kenaikan harga kebutuhan pokok.

"Perdebatan tentang wajah ekonomi Indonesia hari ini terasa seperti dua cermin yang saling berhadapan. Satu memantulkan angka-angka makro yang tampak kokoh, satu lagi memantulkan pengalaman sehari-hari yang terasa berbeda dengan capaian angka," ujar Azis dalam keterangannya, Rabu (29/4/2029).

Azis menjelaskan, pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kerap menyampaikan bahwa fondasi ekonomi Indonesia berada dalam kondisi yang cukup kuat. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang bertahan di kisaran 5 persen, inflasi terkendali di angka 2,5–3 persen, serta rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) yang berada di kisaran 38-40 persen.

"Dalam bahasa teknokrasi, ini adalah ekonomi yang 'baik-baik saja'," katanya. Penilaian tersebut, lanjut dia, juga sejalan dengan pandangan lembaga internasional seperti International Monetary Fund dan World Bank yang menilai ekonomi Indonesia cukup tangguh menghadapi tekanan global.

Namun demikian, Azis menekankan bahwa kondisi ekonomi tidak hanya dapat dibaca melalui angka-angka statistik. Ia menyoroti kondisi di lapangan yang menunjukkan tekanan terhadap daya beli masyarakat.

"Inflasi 3 persen mungkin terdengar rendah, tetapi ketika harga beras, telur, dan cabai naik lebih cepat dari itu, yang terasa bukan stabilitas melainkan tekanan," ujarnya.

Ia menambahkan, secara statistik daya beli masyarakat memang terlihat terjaga, tetapi dalam praktik banyak keluarga mulai menyesuaikan pola konsumsi dengan mengurangi kualitas makanan.

"Banyak keluarga mulai mengurangi kualitas konsumsi, bukan karena pilihan, melainkan berdamai dengan keadaan," katanya.

Lebih lanjut, Azis mengungkapkan bahwa ada realitas lain yang kerap luput dari perhatian, yakni peran ekonomi desa sebagai penopang ketahanan masyarakat. Menurutnya, di wilayah perdesaan, ekonomi tidak selalu tercermin dari transaksi pasar, melainkan dari kemampuan bertahan hidup.

Ia menggambarkan, masyarakat desa umumnya tidak menjual seluruh hasil panen, melainkan menyimpan sebagian untuk kebutuhan sendiri. Selain itu, mereka juga memanfaatkan pekarangan untuk menanam sayuran, beternak, hingga memelihara ikan.

"Tidak semua itu masuk ke pasar. Tidak semua itu tercatat dalam PDB. Tetapi dari situlah sebuah keluarga makan hari demi hari, bahkan ketika harga di luar naik," jelasnya.

Azis juga memaparkan bahwa sektor pertanian hanya menyumbang sekitar 12–13 persen terhadap PDB nasional, namun menyerap sekitar 27–30 persen tenaga kerja. Hal ini, menurutnya, mencerminkan ketimpangan produktivitas sekaligus menunjukkan peran desa sebagai bantalan sosial.

"Ini bukan sekadar angka ini cermin ketimpangan produktivitas, sekaligus bukti bahwa desa masih menjadi bantalan sosial terbesar ketika sektor lain bergejolak," ujarnya.

Ia menilai, ketahanan ekonomi desa yang terbentuk dari tradisi bertani, beternak, dan mengelola sumber daya lokal merupakan kekuatan yang sering kali diabaikan dalam kebijakan pembangunan.

"Ketahanan yang tidak dirancang, tetapi diwariskan," kata Azis.

Pendekatan pembangunan mulai memperkuat potensi desa

Untuk itu, ia mendorong agar pendekatan pembangunan mulai memperkuat potensi desa secara sistematis. Salah satunya melalui pemanfaatan lahan terlantar menjadi basis produksi pangan terpadu dengan sistem tumpang sari.

Selain itu, ia mengusulkan model "Klaster Pangan Desa Mandiri" yang berbasis potensi lokal, didukung pembiayaan terstruktur, teknologi tepat guna, serta akses pasar melalui koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

"Negara tidak cukup hadir sebagai regulator. Ia harus menjadi enabler," tegasnya.

Ia menambahkan, reforma agraria juga perlu dilanjutkan hingga tahap aktivasi lahan agar tanah yang didistribusikan benar-benar produktif dan terhubung dengan pasar.

Berbagai tantangan yang masih dihadapi

Meski demikian, Azis mengakui berbagai tantangan masih dihadapi, mulai dari birokrasi yang lambat, konflik agraria, hingga akses pembiayaan yang belum sepenuhnya menjangkau petani kecil.

"Tetapi justru di situlah ukuran keseriusan kebijakan diuji," ujarnya. Azis menegaskan, penguatan desa tidak hanya penting untuk ketahanan pangan, tetapi juga untuk menciptakan lapangan kerja dan menahan laju urbanisasi.

"Jika angka dan rasa terus berjalan sendiri-sendiri, maka yang lahir adalah paradoks: negara yang tampak kuat di atas kertas, tetapi terasa lelah di dalam kehidupan warganya," ucapnya.

Ia pun menutup dengan menekankan pentingnya memastikan bahwa capaian ekonomi tidak hanya terlihat dalam data, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat. "Bukan membuktikan siapa yang paling benar, tetapi memastikan bahwa kebenaran itu bisa dirasakan," pungkasnya.