Ketua Banggar DPR Said Abdullah Usulkan 4 Langkah Penguatan Fiskal di Tengah Defisit APBN Rp135,7 Triliun

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengusulkan empat langkah kebijakan strategis guna memperkuat bantalan fiskal pemerintah di tengah defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang mencapai Rp135,7 triliun per Februari 2026.

Usulan tersebut disampaikan menyusul pengumuman Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai kondisi APBN yang mengalami defisit setara 0,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Menurut Said, situasi ini menuntut pemerintah untuk segera mengambil langkah antisipatif menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Selain dinamika global, konflik di kawasan Timur Tengah juga turut memberi tekanan terhadap perekonomian, terutama melalui fluktuasi harga minyak mentah Indonesia (ICP).

Dalam keterangannya, Said menekankan pentingnya menjaga stabilitas fiskal tanpa melanggar batas defisit APBN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia pun menawarkan empat rekomendasi kebijakan sebagai langkah memperkuat bantalan fiskal sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Rekomendasi pertama adalah menahan sejumlah proyek prioritas yang secara urgensi masih dapat ditunda hingga tahun berikutnya. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan penajaman terhadap program-program yang benar-benar mendesak untuk dilanjutkan.

Langkah kedua adalah menunda program yang dinilai belum terlalu mendesak sebagai strategi menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan ruang fiskal bagi pemerintah.

Ketiga, Said mendorong penajaman kebijakan subsidi agar lebih tepat sasaran, terutama bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah. Ia menilai sistem penyaluran bantuan perlu direformasi karena masih ditemukan penerima yang tidak sesuai kriteria.

Sementara rekomendasi keempat adalah menyiapkan bantalan riil bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta kegiatan ekonomi yang bersifat produktif.

Said menjelaskan, dari sekitar 43,9 juta UMKM di Indonesia, sekitar 90 persen merupakan usaha mikro. Ia menilai pemberian bantuan sebesar Rp3 juta per UMKM dapat menjadi stimulus yang efektif untuk menggerakkan sektor riil di tengah tekanan ekonomi global.

Said pun optimistis bahwa dengan kebersamaan dan disiplin dalam menjaga aturan fiskal, Indonesia mampu melewati berbagai tantangan ekonomi global.

"Empat langkah ini diharapkan menjadi awal perubahan. Indonesia adalah rumah kita bersama yang harus kita jaga dan rawat agar tetap tumbuh dan berkembang," ujarnya.