Komnas HAM Minta Tambahan Anggaran Rp37,15 Miliar, Salah Satunya buat Kawal Pembangunan di IKN

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan anggaran pembangunan IKN Nusantara sebesar Rp6 triliun pada tahun 2026 akan dikelola secara transparan dan akuntabel, seiring terbitnya DIPA dan pelantikan pejabat perbendaharaan.

Menteri Keuangan memastikan Anggaran IKN dari APBN akan terus berlanjut hingga 2026, meskipun ada penurunan proyeksi. Berapa total dana yang telah digelontorkan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara?

Dana tersebut, menurut Basuki, digunakan untuk membiayai berbagai pembangunan strategis tahap kedua yang menjadi fondasi IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.

Bahlil memastikan IKN tetap menjadi target Presiden Prabowo dan pemerintahan akan pindah ke IKN 2028 mendatang.

Permintaan anggaran ini untuk kelanjutan pembangunan IKN di 2025.

Pemerintah masih tetap akan meneruskan pembangunan IKN di tahun depan dan setelahnya.

Keberlanjutan pembangunan IKN merupakan program Non Quick-Win.

Anggaran untuk pembangunan IKN tahun 2025 juga disisipkan di sejumlah kementerian.

Penambahan anggaran terkini digunakan untuk memenuhi kualitas pembangunan infrastruktur IKN.

Realisasi anggaran tersebut setara 26,4 persen dari total pagu Rp42,5 triliun.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Sudah Habiskan Uang Negara Rp38 Triliun

Atnike juga mengatakan program tersebut sudah melalui kesepakatan dengan pihak otorita IKN pada 39 Desembber tahun lalu

Aksi digelar di depan kantor Komnas HAM Jakarta pada Selasa., (19/05/2026).

Komnas HAM mendesak perguruan tinggi dan pesantren membentuk Satgas Kekerasan Seksual Kampus. Langkah ini krusial untuk mencegah pelecehan dan memastikan korban mendapatkan keadilan serta dukungan yang layak.

Komnas HAM mendesak penguatan layanan bagi korban TPKS, mulai dari rumah aman hingga restitusi negara, mengingat masih banyak kendala dalam akses keadilan dan pemulihan di berbagai daerah.

Komnas HAM mendesak kampus dan pesantren segera membentuk Satgas TPKS sebagai langkah krusial untuk memperkuat pencegahan serta perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyoroti budaya patriarki dan relasi kuasa sebagai akar utama berulangnya tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia, menuntut perubahan budaya dan pemahaman menyeluruh.

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menekankan bahwa penyelesaian Konflik Papua memerlukan keputusan politik tingkat nasional dan pendekatan menyeluruh untuk mengatasi akar masalah.

Dengan telah ditandatangani delapan kontrak kerja tersebut, menjadi langkah lanjut dalam memastikan pembangunan kawasan lembaga tinggi negara di IKN.

Masa pelaksanaan proyek berlangsung selama 793 hari kalender, terhitung sejak 31 Oktober 2025 hingga 1 Januari 2027.

Nusantara bisa menjadi destinasi wisata yang menarik pengunjung ke sana dan ke destinasi-destinasi wisata di sekitar IKN.

Teras Hutan Ibu Kota Nusantara dibangun dekat kawasan perumahan tapak menteri wilayah perencanaan 1A KIPP.

Horas menambahkan aturan tersebut dibuat dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP.

Ini menandakan dimulainya dukungan Pemerintah Amerika Serikat dalam pelaksanaan pilot project teknologi kota cerdas di IKN.