LIVE

Respons Ketua MPR Tanggapi Putusan MK Pisahkan Pemilu & Pilkada: Bakal Muncul Masalah Baru

Muzani mengatakan pemisahan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sebenarnya bukan wacana baru

ahmad muzani
Ketua MPR Ahmad Muzani
Ketua MPR Ahmad Muzani (merdeka)

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang juga sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyebut keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan Pemilu dan Pilkada akan memunculkan masalah baru. Muzani juga sudah bertemu dengan Menteri Dalam Negeri dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membahas putusan MK tersebut.

Muzani mengatakan pemisahan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sebenarnya bukan wacana baru. Ia menyebut hal tersebut sebenarnya sudah pernah dibahas di DPR RI.

"Sebenarnya wacana ini bukan hal baru dalam pembahasan tentang Undang-Undang Pemilihan Umum. Pemikiran dan ide ini dibahas, apakah bisa pemilihan nasional dalam hal ini Pilpres dan DPR RI satu paket. Kemudian pemilihan gubernur, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, wali kota dan bupati itu dibahas juga di dalam pembahasan penyusunan undang-undang tentang pemilihan umum," ujarnya kepada wartawan usai menghadiri Temu Kader Gerindra Sulsel di Claro Hotel Makassar, Jumat (4/7).

Meski pernah dibahas di DPR RI, tetapi pemisahan pelaksanan Pemilu dan Pilkada tidak menjadi opsi. Muzani mengungkapkan penyebab pemisahan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada tak menjadi opsi di DPR, dikarenakan semangat negara kesatuan.

"Apa yang menyebabkan pemilihan ini tidak menjadi opsi, karena teman-teman DPR RI berpikir kalau Pemilu ini dipisah, maka sebenarnya itu lebih sesuai dengan semangat negara federal. Sementara kita telah menetapkan dan telah memilih posisi kita sebagai negara kesatuan," ungkapnya.

"Maka DPR RI memilih opsi untuk tetap menyatukan antara pemilihan nasional dengan pemilihan daerah, itu yang pertama," imbuhnya.

Selanjutnya, kata Muzani, keputusan menyatukan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada juga merupakan hasil keputusan MK. Ia pun mempertanyakan berubahnya keputusan MK tersebut.

"Kedua, Pemilu yang serentak ini, Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Kabupaten, Kota dan Provinsi itu kan dulu menjadi keputusan dari MK. Kemudian kita mengikuti keserentakan seperti yang sekarang ini diminta oleh MK. Dan sekarang MK kemudian berubah lagi terhadap keputusan ini," bebernya.

Muzani menambahkan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada secara serentak berpatokan pada pasal 22 E Undang Undang Dasar 1945. Sehingga, dirinya khawatir putusan MK tersebut akan membuat masalah baru.

"Kalau keputusan (putusan MK) ini kami baca, Pilkada dan pemilihan DPRD baru akan dilaksanakan 2,5 tahun setelah selesainya pemilihan Presiden dan DPR RI. Itu artinya ada pemunduran masa (jabatan) 2,5 tahun," urainya.

"Pertanyaannya, apakah keputusan ini tidak berpotensi justru bertentangan dengan UUD 45 yang mengatakan bahwa pemilihan itu dilaksanakan sekali dalam lima tahun," imbuhnya.

Muzani mengaku sudah bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian dan Ketua KPU RI Moch Afifuddin untuk membahas terkait putusan MK tersebut. Ia mengaku masih membutuhkan waktu untuk melakukan kajian atas putusan MK.

"Itu sebabnya kami perlu waktu untuk melakukan kajian dan berbagai bahasan tentang persoalan ini, terhadap keputusan MK ini," ucapnya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Henni Rachma Sari
Editor Henni Rachma Sari
I
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Akses ke Stadion JIS Makin Mudah, Stasiun KRL akan Diresmikan Besok

{{caption}}
Pramono Sematkan Nama Integritas pada Halte Setiabudi, Ini Pesannya

{{caption}}
Rasuna Said Ditata Total, Pramono Yakin Jadi Ikon Baru Jakarta

{{caption}}
Brian Brobbey Tenggelamkan Duet Striker Swedia Bernilai Rp 4,3 Triliun

{{caption}}
Isi Percakapan di Telepon Genggam Sony Sonjaya yang Dibongkar Jaksa

{{caption}}
Dudung Tegaskan MBG Tetap Lanjut: Pemerintah Evaluasi dan Benahi Tata Kelola

Topik Terkait
{{caption}}
Puan: Putusan MK Pisahkan Pemilu dan Pilkada Menyalahi UUD

Puan memastikan, semua partai politik (parpol) memiliki sikap yang sama.

Puan Maharani
{{caption}}
Dampak Buruk Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah Versi Partai Politik

Partai politik ramai-ramai mengkritik dan menolak putusan MK tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah.

Putusan MK
{{caption}}
PKS Kritik MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah: Seolah-Olah Ambil Alih Peran Pembentuk UUD

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan Pemilu nasional dan daerah berpotensi melanggar konstitusi

PKS
{{caption}}
MK Pisahkan Pemilu dan Pilkada, Yusril Sebut Pemerintah dan DPR Harus Segera Rombak UU Pemilu

Menurut Yusril, putusan MK bersifat final dan mengikat.

Yusril Ihza Mahendra
{{caption}}
Pemerintah Bentuk Tim Lintas Kementerian Bahas Pemilu Terpisah, akan Minta Petunjuk Presiden

Putusan MK tersebut dinilai membawa impilikasi yang harus dianalisis secara matang.

Pemilu
{{caption}}
NasDem Sebut Putusan MK Pisahkan Pemilu dan Pilkada Bisa Porak-porandakan Sistem Ketatanegaraan

Dia menilai, keputusan tersebut bisa mengacaukan sistem ketatanegaraan yang selama ini sudah terbangun.

Nasdem
{{caption}}
PKB Sindir MK soal Putusan Pisahkan Pemilu dan Pilkada: Masa Penjaga Konstitusi Langgar Konstitusi

PKB menilai, putusan MK yang memisahkan Pilkada dan Pemilu justru melampaui batas konstitusi yang seharusnya dijaga oleh MK sendiri.

PKB
{{caption}}
NasDem Kritik Putusan MK soal Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah: Inkonstitusional

NasDem menilai berpotensi memunculkan krisis konstitusional dan deadlock constitusional, jika tetap dilaksanakan

Nasdem
{{caption}}
MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah, KPU Sebut Ringankan Beban Kerja Penyelenggara

"Memang tahapan yang beririsan bahkan bersamaan secara teknis lumayan membuat KPU harus bekerja ekstra," ujarnya.

KPU
{{caption}}
Anggota Komisi II DPR Kritik MK soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah: Lompat Pagar Kewenangan Pembentuk UU

Putusan MK dianggap membatasi model keserentakan Pemilu yang sudah diatur sebelumnya.

Mahkamah Konstitusi
{{caption}}
Demokrat: Pemisahkan Pemilu Nasional dan Daerah Memperpanjang Siklus Ketegangan Politik

Demokrat merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang memisahkan pemilu nasional dan pilkada di 2029.

Demokrat
{{caption}}
MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah, Ini kata Wamendagri

Wacana soal pemisahan pemilu nasional dan daerah diakui Bima bukan masalah baru.

Wamendagri Bima Arya
{{caption}}
MPR Digugat ke PN Jakpus Buntut Polemik Juri Cerdas Cermat 4 Pilar, Ini Reaksi Ahmad Muzani

Senanda dengan Muzani, Sekjen MPR RI Siti Fauziah mengaku baru mengetahui gugatan tersebut dan akan mempelajari isi gugatan itu lebih dulu.

ahmad muzani
{{caption}}
Kenapa Dyastasita Juri LCC 4 Pilar MPR Tak Kunjung Muncul ke Publik? Begini Kata Ahmad Muzani

Dyastasita tercatat memiliki pangkat Pembina Utama (IV/e) dan aktif dalam berbagai kegiatan pemasyarakatan Empat Pilar MPR RI di sejumlah daerah.

ahmad muzani
{{caption}}
MPR RI Tekankan Pendidikan Fondasi Utama Menuju Indonesia Emas 2045

Ketua MPR RI Ahmad Muzani tegaskan peran krusial pendidikan sebagai fondasi utama SDM menuju Indonesia Emas 2045. Simak bagaimana LCC Empat Pilar MPR RI membentuk generasi unggul dan berakhlak.

ahmad muzani
{{caption}}
Ketua MPR Apresiasi Program Sedekah Sayur: Perkuat Ketahanan Pangan dan Dorong Hidup Sehat Masyarakat

Program Sedekah Sayur yang digagas swasta mendapat apresiasi Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, karena dinilai mampu memperkuat ketahanan pangan dan mendorong pola hidup sehat masyarakat.

ahmad muzani
{{caption}}
Ketua MPR RI Apresiasi Penguatan Ekonomi Kreatif Banyumas, Dorong Kemandirian Lokal

Ketua MPR RI Ahmad Muzani memberikan apresiasi terhadap penguatan Ekonomi Kreatif Banyumas, sebuah inisiatif yang dikembangkan di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sebagai upaya strategis mendorong kemandirian dan pemberdayaan masyarakat lokal.

ahmad muzani
{{caption}}
Ketua MPR Buka Kontes Sapi APPSI: Dorong Kesejahteraan Peternak Sapi dan Ketahanan Pangan Nasional

Ketua MPR RI Ahmad Muzani membuka Kontes Sapi APPSI di Wonosobo, menegaskan pentingnya kesejahteraan peternak sapi sebagai indikator ekonomi dan ketahanan pangan, sekaligus menjadi ajang edukasi dan motivasi bagi peternak.

ahmad muzani
{{caption}}
Di Sidang MK, Guru Curhat soal PHK Massal Usai Program MBG

Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-XXIV/2026 dan Nomor 55/PUU-XXIV/2026.

apbn 2026
{{caption}}
MK Gelar Sidang Uji Materi UU Peradilan Agama, Polemik Isbat Awal Ramadhan Mencuat

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji materi Undang-Undang Peradilan Agama terkait penetapan isbat awal dan akhir Ramadhan, memicu perdebatan metode hisab dan rukyat yang krusial.

hukum islam
{{caption}}
Percepatan UU Ketenagakerjaan Baru: Dasco Tegaskan Tak Hanya Bergantung DPR

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan percepatan Undang-Undang Ketenagakerjaan Baru tidak hanya bergantung pada parlemen, melainkan juga rumusan serikat pekerja dan Apindo. Hal ini menjadi kunci dalam penyelesaian regulasi ketenagakerjaan yan

apindo
{{caption}}
Dharma Pongrekun Desak MK Tinjau Ulang UU Kesehatan Demi Kedaulatan Bangsa

Dharma Pongrekun mendesak MK meninjau ulang UU Kesehatan, khawatir berpotensi mengancam kedaulatan bangsa, terutama terkait amandemen IHR WHO dan kebebasan berkeyakinan.

bssn
{{caption}}
MK Terima Pencabutan Uji Materiil KUHP Pasal 603 Soal Kerugian Negara

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima pencabutan uji materiil KUHP Pasal 603 terkait penetapan kerugian negara oleh BPK. Pemohon memiliki alasan kuat di balik keputusan ini.

bpk
{{caption}}
Sidang UU TNI di MK, Ahli Sebut DPR Jadi ‘Tombol Pengaman’ Cegah Penyalahgunaan Kekuatan Militer oleh Presiden

Menurut Haripin, DPR memegang posisi penting sebagai instrumen kontrol sipil terhadap angkatan bersenjata dalam sistem demokrasi.

berita update