LIVE

Respons Ketua MPR Tanggapi Putusan MK Pisahkan Pemilu & Pilkada: Bakal Muncul Masalah Baru

Muzani mengatakan pemisahan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sebenarnya bukan wacana baru

ahmad muzani
Ketua MPR Ahmad Muzani
Ketua MPR Ahmad Muzani (merdeka)

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang juga sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyebut keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan Pemilu dan Pilkada akan memunculkan masalah baru. Muzani juga sudah bertemu dengan Menteri Dalam Negeri dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membahas putusan MK tersebut.

Muzani mengatakan pemisahan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sebenarnya bukan wacana baru. Ia menyebut hal tersebut sebenarnya sudah pernah dibahas di DPR RI.

"Sebenarnya wacana ini bukan hal baru dalam pembahasan tentang Undang-Undang Pemilihan Umum. Pemikiran dan ide ini dibahas, apakah bisa pemilihan nasional dalam hal ini Pilpres dan DPR RI satu paket. Kemudian pemilihan gubernur, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, wali kota dan bupati itu dibahas juga di dalam pembahasan penyusunan undang-undang tentang pemilihan umum," ujarnya kepada wartawan usai menghadiri Temu Kader Gerindra Sulsel di Claro Hotel Makassar, Jumat (4/7).

Meski pernah dibahas di DPR RI, tetapi pemisahan pelaksanan Pemilu dan Pilkada tidak menjadi opsi. Muzani mengungkapkan penyebab pemisahan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada tak menjadi opsi di DPR, dikarenakan semangat negara kesatuan.

"Apa yang menyebabkan pemilihan ini tidak menjadi opsi, karena teman-teman DPR RI berpikir kalau Pemilu ini dipisah, maka sebenarnya itu lebih sesuai dengan semangat negara federal. Sementara kita telah menetapkan dan telah memilih posisi kita sebagai negara kesatuan," ungkapnya.

"Maka DPR RI memilih opsi untuk tetap menyatukan antara pemilihan nasional dengan pemilihan daerah, itu yang pertama," imbuhnya.

Selanjutnya, kata Muzani, keputusan menyatukan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada juga merupakan hasil keputusan MK. Ia pun mempertanyakan berubahnya keputusan MK tersebut.

"Kedua, Pemilu yang serentak ini, Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Kabupaten, Kota dan Provinsi itu kan dulu menjadi keputusan dari MK. Kemudian kita mengikuti keserentakan seperti yang sekarang ini diminta oleh MK. Dan sekarang MK kemudian berubah lagi terhadap keputusan ini," bebernya.

Muzani menambahkan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada secara serentak berpatokan pada pasal 22 E Undang Undang Dasar 1945. Sehingga, dirinya khawatir putusan MK tersebut akan membuat masalah baru.

"Kalau keputusan (putusan MK) ini kami baca, Pilkada dan pemilihan DPRD baru akan dilaksanakan 2,5 tahun setelah selesainya pemilihan Presiden dan DPR RI. Itu artinya ada pemunduran masa (jabatan) 2,5 tahun," urainya.

"Pertanyaannya, apakah keputusan ini tidak berpotensi justru bertentangan dengan UUD 45 yang mengatakan bahwa pemilihan itu dilaksanakan sekali dalam lima tahun," imbuhnya.

Muzani mengaku sudah bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian dan Ketua KPU RI Moch Afifuddin untuk membahas terkait putusan MK tersebut. Ia mengaku masih membutuhkan waktu untuk melakukan kajian atas putusan MK.

"Itu sebabnya kami perlu waktu untuk melakukan kajian dan berbagai bahasan tentang persoalan ini, terhadap keputusan MK ini," ucapnya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Henni Rachma Sari
Editor Henni Rachma Sari
I
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Sidang Perdana Ardito Wijaya: Didakwa Suap dan Gratifikasi Miliaran, Ungkap Kode Brimob

{{caption}}
Bareskrim Polri Ungkap Peran Istri dan Anak Ko Erwin di Kasus TPPU Narkoba

{{caption}}
Connie Bakrie: Kedaulatan Udara Prinsip Fundamental yang Tak Dapat Ditawar

{{caption}}
Menteri PPPA Akui Keselamatan Seluruh Masyarakat Prioritas Nomor Satu

{{caption}}
Kepulangan Sang Penjaga Perdamaian: Tangis Histeris Sambut Jenazah Praka Rico Pramudia

{{caption}}
Pria di Lampung Tengah Habisi Nyawa Abang Ipar, Motifnya Bikin Miris

Topik Terkait
{{caption}}
Puan: Putusan MK Pisahkan Pemilu dan Pilkada Menyalahi UUD

Puan memastikan, semua partai politik (parpol) memiliki sikap yang sama.

Puan Maharani
{{caption}}
Dampak Buruk Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah Versi Partai Politik

Partai politik ramai-ramai mengkritik dan menolak putusan MK tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah.

Putusan MK
{{caption}}
PKS Kritik MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah: Seolah-Olah Ambil Alih Peran Pembentuk UUD

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan Pemilu nasional dan daerah berpotensi melanggar konstitusi

PKS
{{caption}}
MK Pisahkan Pemilu dan Pilkada, Yusril Sebut Pemerintah dan DPR Harus Segera Rombak UU Pemilu

Menurut Yusril, putusan MK bersifat final dan mengikat.

Yusril Ihza Mahendra
{{caption}}
Pemerintah Bentuk Tim Lintas Kementerian Bahas Pemilu Terpisah, akan Minta Petunjuk Presiden

Putusan MK tersebut dinilai membawa impilikasi yang harus dianalisis secara matang.

Pemilu
{{caption}}
NasDem Sebut Putusan MK Pisahkan Pemilu dan Pilkada Bisa Porak-porandakan Sistem Ketatanegaraan

Dia menilai, keputusan tersebut bisa mengacaukan sistem ketatanegaraan yang selama ini sudah terbangun.

Nasdem
{{caption}}
PKB Sindir MK soal Putusan Pisahkan Pemilu dan Pilkada: Masa Penjaga Konstitusi Langgar Konstitusi

PKB menilai, putusan MK yang memisahkan Pilkada dan Pemilu justru melampaui batas konstitusi yang seharusnya dijaga oleh MK sendiri.

PKB
{{caption}}
NasDem Kritik Putusan MK soal Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah: Inkonstitusional

NasDem menilai berpotensi memunculkan krisis konstitusional dan deadlock constitusional, jika tetap dilaksanakan

Nasdem
{{caption}}
MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah, KPU Sebut Ringankan Beban Kerja Penyelenggara

"Memang tahapan yang beririsan bahkan bersamaan secara teknis lumayan membuat KPU harus bekerja ekstra," ujarnya.

KPU
{{caption}}
Anggota Komisi II DPR Kritik MK soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah: Lompat Pagar Kewenangan Pembentuk UU

Putusan MK dianggap membatasi model keserentakan Pemilu yang sudah diatur sebelumnya.

Mahkamah Konstitusi
{{caption}}
Demokrat: Pemisahkan Pemilu Nasional dan Daerah Memperpanjang Siklus Ketegangan Politik

Demokrat merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang memisahkan pemilu nasional dan pilkada di 2029.

Demokrat
{{caption}}
MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah, Ini kata Wamendagri

Wacana soal pemisahan pemilu nasional dan daerah diakui Bima bukan masalah baru.

Wamendagri Bima Arya
{{caption}}
Ketua MPR Apresiasi Program Sedekah Sayur: Perkuat Ketahanan Pangan dan Dorong Hidup Sehat Masyarakat

Program Sedekah Sayur yang digagas swasta mendapat apresiasi Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, karena dinilai mampu memperkuat ketahanan pangan dan mendorong pola hidup sehat masyarakat.

ahmad muzani
{{caption}}
Ketua MPR RI Apresiasi Penguatan Ekonomi Kreatif Banyumas, Dorong Kemandirian Lokal

Ketua MPR RI Ahmad Muzani memberikan apresiasi terhadap penguatan Ekonomi Kreatif Banyumas, sebuah inisiatif yang dikembangkan di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sebagai upaya strategis mendorong kemandirian dan pemberdayaan masyarakat lokal.

ahmad muzani
{{caption}}
Ketua MPR Buka Kontes Sapi APPSI: Dorong Kesejahteraan Peternak Sapi dan Ketahanan Pangan Nasional

Ketua MPR RI Ahmad Muzani membuka Kontes Sapi APPSI di Wonosobo, menegaskan pentingnya kesejahteraan peternak sapi sebagai indikator ekonomi dan ketahanan pangan, sekaligus menjadi ajang edukasi dan motivasi bagi peternak.

ahmad muzani
{{caption}}
Berkah Setia Farm: Peternakan Sapi Premium Purworejo Jadi Inspirasi Ketahanan Pangan Nasional

Peternakan Berkah Setia Farm di Purworejo berhasil menghasilkan sapi premium, menarik perhatian pejabat tinggi, dan menjadi contoh nyata kontribusi daerah terhadap ketahanan pangan nasional.

ahmad luthfi
{{caption}}
Gubernur Jateng Ajak Teladani Kiai Dalhar: Kuatkan Persatuan Nasionalisme Bangsa

Gubernur Jawa Tengah mengajak masyarakat meneladani KH Dalhar, ulama pejuang yang mengajarkan nilai-nilai persatuan nasionalisme dan bela negara, relevan untuk menjaga keutuhan bangsa.

ahmad luthfi
{{caption}}
KMHDI Anugerahkan Penghargaan Tokoh Hindu Nasional Inspiratif kepada Komisioner KI Pusat Gede Narayana

Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) menganugerahkan Penghargaan Tokoh Hindu Nasional Inspiratif kepada Komisioner KI Pusat Gede Narayana atas dedikasi dan kontribusinya yang luar biasa.

ahmad muzani
{{caption}}
Putusan MK Syarat Pimpinan KPK: Jabatan Cukup Nonaktif, Tidak Perlu Lepas Permanen

MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil syarat pimpinan KPK. Putusan ini mengubah makna "melepas" menjadi "nonaktif dari" jabatan struktural dan profesi.

hukum indonesia
{{caption}}
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu dari DPR, Bahasan Mendesak Menjelang 2029

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah menanti draf Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) rampung di DPR RI, mengingat urgensi pembahasan menjelang Pemilu 2029.

dpr ri
{{caption}}
MK Tegaskan Kepastian Hukum, Audit Kerugian Negara Wewenang Eksklusif BPK

Hal tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026 yang diputus pada Senin, 9 Februari 2026.

audit kerugian negara
{{caption}}
Dasco Jelaskan Alasan Pembahasan Revisi UU Pemilu Tak Bisa Buru-Buru, Berpotensi Kembali Digugat ke MK

Menurut Dasco, apabila pembahasan Undang-Undang dipaksakan dan terburu-buru, maka berpotensi kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

berita update
{{caption}}
Jimly Asshiddiqie Tegaskan Pentingnya Independensi Kekuasaan Kehakiman Jaga Demokrasi

Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie menyoroti krusialnya Independensi Kekuasaan Kehakiman sebagai penyeimbang eksekutif-legislatif demi merawat demokrasi dan negara hukum Indonesia.

demokrasi indonesia
{{caption}}
Jimly Ashhiddiqie Tekankan Pentingnya Independensi Kehakiman untuk Demokrasi Hukum

Ketua MK pertama, Jimly Ashhiddiqie, menyerukan pentingnya menjaga independensi kehakiman demi keberlanjutan demokrasi hukum Indonesia, bahkan di tengah kondisi kesehatan yang menantang.

demokrasi hukum