Sorot
{{caption}}
Tipu Muslihat Paranormal Gadungan, Ngaku Bisa Buang Sial lalu Gondol Motor Remaja

{{caption}}
Viral Kasus Pengeroyokan di Kemayoran, Polisi Tetapkan 2 Tersangka

{{caption}}
Gejolak Timur Tengah Bikin Emas Terpuruk, Tren Turun Berlanjut?

{{caption}}
Pandangan MUI soal 1.098 Hewan Kurban Presiden Prabowo

{{caption}}
Selebgram yang Aniaya WN Brunei hingga Tewas jadi Tersangka

{{caption}}
Ancol Siapkan Hiburan dan Promo Besar untuk Wisatawan saat Idul Adha

Topik Terkait
{{caption}}
KPK Duga Korupsi Bea Cukai Berjenjang, Pejabat Atas Diperiksa Terkait Dana Safe House

KPK mendalami dugaan korupsi Bea Cukai berjenjang, melibatkan perpindahan uang dari safe house. Apakah ada perintah dari atasan? Simak selengkapnya.

KPK
{{caption}}
KPK Tetapkan Budiman Bayu Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai Setelah OTT

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Budiman Bayu Prasojo sebagai tersangka baru dalam kasus suap dan gratifikasi terkait importasi barang KW, meskipun sempat dipulangkan setelah terjaring OTT. Simak alasan di balik penetapan tersangka B

KPK
{{caption}}
KPK Ungkap Modus Tersangka Kasus Impor Barang KW Bea Cukai Pakai Banyak Mobil Operasional

KPK menemukan modus baru tersangka kasus impor barang KW Bea Cukai: menggunakan lebih dari satu mobil operasional untuk menyimpan uang hasil korupsi, memudahkan akses dana tunai.

KPK
{{caption}}
KPK Tahan Budiman Bayu, Tersangka Ketujuh Kasus Suap Impor Barang KW Bea Cukai

Penahanan Budiman Bayu oleh KPK menandai tersangka ketujuh dalam skandal suap impor barang KW di Bea Cukai. Terungkapnya peran baru ini menambah daftar panjang pejabat yang terlibat.

KPK
{{caption}}
KPK Ungkap Peran Budiman Bayu dalam Kasus Suap Bea Cukai: Perintahkan Kelola Uang dari Pengusaha

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar peran Budiman Bayu dalam kasus suap Bea Cukai, Kepala Seksi Intelijen Cukai Ditjen Bea Cukai, yang diduga memerintahkan pengelolaan uang haram. Simak detailnya!

{{caption}}
KPK Duga Pegawai Terima Uang Gratifikasi Bea Cukai, Miliaran Rupiah Disita dari Rumah Aman

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya praktik gratifikasi Bea Cukai yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, dengan miliaran rupiah disita dari rumah aman untuk memancing rasa penasaran pembaca.

KPK
{{caption}}
KPK Terus Cari Asal Usul Uang Rp5 Miliar Ditemukan di Apartemen Safe House Pejabat Bea Cukai

KPK menduga uang tersebut berasal dari praktik korupsi terkait pengaturan jalur masuk importasi barang dan pengurusan cukai di lingkungan DJBC.

{{caption}}
KPK Telusuri Rumah Aman Bea Cukai, Ungkap Jaringan Suap Impor Barang KW

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap importasi barang tiruan dengan menelusuri rumah aman lain, memperluas penyelidikan pasca operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan

KPK
{{caption}}
KPK Duga Rumah Aman Bea Cukai Jadi Gudang Uang Korupsi, Modus Masif

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga penggunaan rumah aman Bea Cukai untuk menyimpan uang hasil korupsi marak terjadi. Modus ini terungkap dalam kasus suap importasi barang tiruan yang melibatkan pejabat dan pihak swasta.

KPK
{{caption}}
KPK Bidik Safe House Lain Kasus Suap Pejabat Bea Cukai

Hingga saat ini, dua safe house telah terungkap akibat OTT beberapa waktu lalu, yaitu di sebuah rumah dan apartemen.

{{caption}}
Terungkap Asal Usul Duit Rp5 Miliar dalam 5 Koper Disita KPK Kasus Suap Pegawai Bea Cukai dari Rumah Aman

Budi menjelaskan rumah aman ini berbeda dengan yang sebelumnya diinformasikan KPK kepada publik dalam konferensi pers penetapan tersangka kasus dugaan suap.

KPK
{{caption}}
KPK Pamerkan Gepokan Uang dari Penggeledahan Safe House Pejabat Bea Cukai

KPK melakukan penggeledahan di sebuah rumah aman yang disewa oleh seorang pejabat Bea Cukai untuk menyimpan uang tunai dan logam mulia.

KPK
{{caption}}
KPK Dalami Peran Anggota DPR Anwar Sadad dalam Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami peran Anwar Sadad, anggota DPR RI, dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jatim, membuat publik penasaran sejauh mana keterlibatannya.

{{caption}}
Terungkap! Dari 9 Kotak Jam Mewah Fadia Arafiq, Hanya 5 yang Berisi

Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, usai diperiksa penyidik, dari 9 kotak jam mewah tersebut, hanya 5 kotak saja yang ada isinya.

{{caption}}
Kejagung Bongkar Barang Bukti Eks Ombudsman Yeka Hendra usai Jadi Tersangka

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan adanya dugaan keterlibatan YHF dalam upaya menghambat proses penanganan perkara.

{{caption}}
Kejagung Tetapkan Eks Ombudsman Yeka Hendra Fatika sebagai Tersangka Obstruction of Justice

Penetapan status tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan alat bukti.

{{caption}}
KPK Periksa Pejabat PN Depok Terkait Permohonan Eksekusi PT Karabha Digdaya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Depok, dengan memeriksa sejumlah mantan pejabat dan pegawai pengadilan terkait permohonan eksekusi riil PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan.

{{caption}}
Pengadilan Tinggi DKI Perkuat Putusan 5 Tahun Bui Eks Sekretaris MA Nurhadi dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Putusan pidana lima tahun penjara terhadap mantan Sekretaris MA Nurhadi diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, menegaskan sanksi atas kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjeratnya.

{{caption}}
KPK Periksa Hakim Usut Tuntas Eksekusi Lahan dan Aset Kasus Suap Depok

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga hakim pada Selasa (26/5) untuk mengusut proses eksekusi lahan seluas 6.500 meter persegi serta aset terkait tersangka dugaan suap sengketa lahan di Depok.

{{caption}}
KPK Duga Wakil Ketua PAN Rejang Lebong Setor Uang ke Bupati Fikri Thobari dalam Kasus Suap Proyek

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Wakil Ketua DPD PAN Rejang Lebong berinisial BD menyetorkan uang kepada Bupati Rejang Lebong saat itu, Fikri Thobari, terkait kasus suap proyek.

{{caption}}
11 Kepala Daerah Kena OTT KPK, Wamendagri: Alarm Keras

Wamendagri Akhmad Wiyagus menyebut 11 OTT KPK terhadap kepala daerah sepanjang 2025-2026 menjadi alarm keras bagi pemerintah.

{{caption}}
KPK Ungkap Motif Korupsi Kepala Daerah: Tak Hanya Biaya Politik Mahal

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.

{{caption}}
Kemendagri Dampingi Pemkab Tulungagung Pasca-OTT KPK, Pastikan Roda Pemerintahan Berjalan Normal

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pendampingan intensif kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung pasca-OTT KPK, memastikan layanan publik tetap optimal dan roda pemerintahan berjalan normal.

{{caption}}
KPK Dalami Aliran Dana Pemerasan Bupati Tulungagung, Ungkap Potensi Keterlibatan Forkopimda

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus dalami aliran dana pemerasan yang diduga dilakukan Bupati nonaktif Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, termasuk potensi keterlibatan Forkopimda setempat, memicu pertanyaan besar mengenai sumber dan penggunaan dana ters