LIVE

KI DKI: Keterbukaan Informasi Publik Fondasi Demokrasi, Soroti Peran Generasi Muda

Komisi Informasi DKI Jakarta menegaskan **keterbukaan informasi publik** sebagai fondasi utama demokrasi. Generasi muda didorong berperan aktif dalam mendorong akuntabilitas pemerintah dan keadilan sosial.

keterbukaan informasi publik
Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta menekankan bahwa Keterbukaan Informasi Publik adalah fondasi demokrasi yang esensial untuk keadilan sosial dan ekologis, mendorong akuntabilitas pemerintah.
Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta menekankan bahwa Keterbukaan Informasi Publik adalah fondasi demokrasi yang esensial untuk keadilan sosial dan ekologis, mendorong akuntabilitas pemerintah. (AntaraNews)

Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta baru-baru ini kembali menegaskan pentingnya keterbukaan informasi publik. Hal ini disebut sebagai pilar utama demokrasi yang tak tergantikan. Keterbukaan ini juga menjadi instrumen krusial untuk memastikan keadilan sosial dan ekologis berjalan seimbang di masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan dalam sebuah diskusi publik di Jakarta. Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen, termasuk generasi muda dari berbagai kampus dan komunitas. KI DKI menekankan bahwa transparansi bukan hanya kewajiban, tetapi juga fondasi moral.

Ketua Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi KI DKI Jakarta, Ferid Nugroho, menyoroti peran generasi muda. Mereka tidak hanya terdampak kebijakan, namun juga aktor penting dalam menyuarakan kritik. Diskusi ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat pemahaman tersebut.

Keterbukaan Informasi sebagai Pilar Akuntabilitas Pemerintah

Ferid Nugroho menjelaskan bahwa transparansi merupakan kewajiban legal bagi badan publik. Lebih dari itu, transparansi adalah fondasi moral yang menjamin kebijakan berjalan jujur. Kebijakan pemerintah harus adil dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.

"Transparansi bukan hanya kewajiban legal bagi badan publik, tetapi menjadi fondasi moral yang memastikan kebijakan berjalan jujur, adil dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Ferid Nugroho. Pernyataan ini menegaskan esensi dari keterbukaan informasi. Hal ini penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Keterbukaan data terkait isu lingkungan, anggaran, dan perizinan menjadi sorotan utama. Data-data ini sangat penting untuk memperkuat akuntabilitas pemerintah. Tanpa akses data yang utuh, publik akan kesulitan memahami konteks kebijakan.

Akses informasi yang komprehensif memungkinkan masyarakat menuntut pertanggungjawaban secara tepat. Isu sosial, politik, dan ekologis saling berkaitan erat. Oleh karena itu, data yang utuh sangat dibutuhkan untuk pemahaman yang mendalam.

Peran Generasi Muda dalam Mendorong Demokrasi Inklusif

Generasi muda saat ini memiliki peran ganda dalam dinamika sosial dan politik. Mereka tidak hanya merasakan dampak langsung dari kebijakan yang dibuat. Namun, mereka juga merupakan agen penting yang mampu mendorong lahirnya kritik konstruktif.

Ferid Nugroho menekankan pentingnya ruang dialog yang sehat dan inklusif. Ruang dialog ini harus berbasis data agar generasi muda dapat tumbuh sebagai agen perubahan. Partisipasi aktif mereka sangat dibutuhkan untuk kemajuan demokrasi.

Kegiatan ini, yang diselenggarakan oleh Institut Hijau Indonesia, merupakan bagian dari Diskusi Publik dan Diseminasi Policy Brief Civic Education. Acara tersebut bertema “Menimbang Ulang Demokrasi dan Keadilan: Suara Generasi Muda atas Isu Sosial, Politik, dan Ekologis" dan bertempat di Salihara Art Centre. Ini menunjukkan komitmen untuk melibatkan kaum muda dalam isu-isu krusial.

Diskusi ini berlangsung dalam dua sesi penting, yaitu pemaparan ringkasan kebijakan (policy brief) dan diskusi publik yang interaktif. Partisipasi aktif puluhan generasi muda dari berbagai latar belakang membuktikan antusiasme mereka. Mereka menunjukkan keinginan kuat untuk berkontribusi pada masa depan bangsa.

Ketua Institut Hijau Indonesia, Chalid Muhammad, menilai kegiatan ini sangat positif. Ia mengatakan bahwa acara semacam ini memperkuat kolaborasi lintas sektor. Tujuannya adalah memastikan ruang demokrasi tetap terbuka dan berkeadilan bagi semua pihak.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
4 Prajurit TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus Jalani Sidang Tuntutan Besok

{{caption}}
IHSG Hari Ini 19 Mei 2026 Tinggalkan Posisi 6.400

{{caption}}
Pemerintah Ungkap Kendala Bebaskan Jurnalis RI yang Ditahan Israel

{{caption}}
KSAD Bantah Perintah Bubarkan Nobar Film Pesta Babi

{{caption}}
Pimpinan DPR Desak Pemerintah Segera Selamatkan WNI yang Ditangkap Israel

{{caption}}
Pilu Bocah SD di Jakbar, Dicabuli Tetangga Tukang Rujak Selama 4 Tahun

Topik Terkait
{{caption}}
KI Pusat Dorong Peran Media Jadi Pilar Utama Transparansi Publik dan Akuntabilitas

Komisi Informasi (KI) Pusat menegaskan pentingnya peran media sebagai pilar utama dalam mendorong transparansi publik, akuntabilitas, dan pemenuhan hak informasi masyarakat.

Peran Media
{{caption}}
KI DKI Tegaskan Zona Informatif Kewajiban Badan Publik, Dorong Keterbukaan Informasi Publik

Komisi Informasi DKI Jakarta menegaskan zona informatif adalah kewajiban badan publik, bukan target tahunan. Ini demi memperkuat Keterbukaan Informasi Publik dan kepercayaan masyarakat.

Keterbukaan Informasi Publik
{{caption}}
Penguatan PPID: Strategi KI DKI Jakarta Bangun Kepercayaan Publik Jangka Panjang

Komisi Informasi DKI Jakarta menegaskan penguatan PPID bukan beban administratif, melainkan strategi kunci untuk meningkatkan transparansi dan membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan.

Komisi Informasi DKI Jakarta
{{caption}}
Tata Kelola PPID Kunci Kepercayaan Publik di Jakarta Barat, Ini Kata KI DKI

Komisi Informasi DKI Jakarta menegaskan tata kelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik di Jakarta Barat. Simak strategi penguatannya untuk transparansi yang lebih baik.

UU KIP
{{caption}}
KI DKI Jakarta Terbuka Diskusi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dengan DPRD Jambi

Komisi Informasi DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman mengenai implementasi Keterbukaan Informasi Publik, menyambut kunjungan kerja DPRD Jambi.

Keterbukaan Informasi Publik
{{caption}}
KI DKI Tegaskan Keterbukaan Informasi dan Perlindungan Data Pribadi Harus Selaras

Komisi Informasi DKI Jakarta menekankan pentingnya keseimbangan antara Keterbukaan Informasi dan Perlindungan Data Pribadi. Bagaimana badan publik memastikan keduanya berjalan selaras?

keterbukaan informasi
{{caption}}
KI DKI Dorong Keterbukaan Informasi Publik Jadi Budaya Kerja di Pelayanan Masyarakat

Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta menegaskan pentingnya Keterbukaan Informasi Publik sebagai budaya kerja, terutama di tingkat kecamatan dan kelurahan, demi membangun kepercayaan masyarakat.

Keterbukaan Informasi Publik
{{caption}}
Hak Tahu Dijamin UUD 1945: Pemkot Surabaya dan KI Jatim Gelar RTKD, Dorong Keterbukaan Informasi Publik

Pemkot Surabaya bersama Komisi Informasi Jatim peringati International Right to Know Day (RTKD) 2025, tekankan Keterbukaan Informasi Publik sebagai kunci pembangunan kota dan partisipasi warga.

informasi publik
{{caption}}
Tahukah Anda? Penerapan GCG BUMD DKI Jakarta Tunjukkan Kemajuan Signifikan, Ini Kata KI DKI

Komisi Informasi DKI Jakarta menilai **penerapan GCG BUMD DKI** Jakarta alami kemajuan pesat, memperkuat sinergi dan kepercayaan publik. Apa saja pilar utamanya?

GCG BUMD
{{caption}}
Tahukah Anda? KI Pusat dan Hutama Karya Gelar Forum Edukasi untuk Perkuat Keterbukaan Informasi Publik

Komisi Informasi Pusat dan Hutama Karya berkolaborasi dalam forum edukasi untuk memperkuat Keterbukaan Informasi Publik, menekankan hak masyarakat dan kewajiban badan publik demi tata kelola yang transparan.

hutama karya
{{caption}}
Gelar Forum Edukasi Nasional, KIP Peringati Hari Hak untuk Tahu Sedunia dan Sumpah Pemuda 2023

Pentingnya keterbukaan terhadap informasi publik dalam mewujudkan masyarakat yang lebih demokratis dan transparan.

Komisi Informasi Publik
{{caption}}
Pemkot Singkawang Dorong PPID Jadi Garda Terdepan Keterbukaan Informasi Publik

Pemerintah Kota Singkawang menegaskan peran vital PPID sebagai garda terdepan dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik, mendorong pelayanan cepat, tepat, dan transparan bagi masyarakat.

chantal novyanti
{{caption}}
Sekda: PPID Sulbar Jadi Penggerak Utama Keterbukaan Informasi Publik di Daerah

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat menegaskan PPID Sulbar harus menjadi penggerak utama keterbukaan informasi publik, demi memaksimalkan pembangunan daerah dan menjaga kepercayaan masyarakat.

akuntabilitas pemerintah
{{caption}}
KI Sumenep Gandeng Perguruan Tinggi Perkuat Keterbukaan Informasi Publik

Komisi Informasi (KI) Kabupaten Sumenep menjalin kemitraan strategis dengan dua perguruan tinggi lokal untuk memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik, menanamkan nilai transparansi sejak dini kepada mahasiswa dan masyarakat luas.

agen perubahan
{{caption}}
Komisi Informasi DKI Dorong Peningkatan Digitalisasi SMAN 73 Menuju Predikat Informatif

Komisi Informasi DKI Jakarta menilai Digitalisasi SMAN 73 perlu ditingkatkan setelah meraih predikat "Menuju Informatif", mendorong sekolah ini selangkah lebih maju dalam keterbukaan informasi publik dan adaptasi teknologi.

ai pendidikan
{{caption}}
KIP Tegaskan Putusan Ijazah Jokowi dan Gibran Bersifat Netral, Bukan Memihak Pihak Tertentu

Komisi Informasi Pusat (KIP) menegaskan putusan terkait ijazah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersifat netral. Jangan sampai ada pihak yang mengklaim KIP memihak narasi tertentu, karena KIP Tegaskan Netralitas Ijazah berdas

gibran
{{caption}}
Pemkot Cimahi dan KIM Perkuat Keterbukaan Informasi Publik untuk Masyarakat

Pemerintah Kota Cimahi menggandeng Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) untuk memperkuat Keterbukaan Informasi Publik, memastikan informasi pembangunan tersampaikan akurat dan melawan hoaks di tengah masyarakat.

anti-hoaks
{{caption}}
Mengapa Keterbukaan Informasi Publik Penting? KI DKI Tinjau Implementasi di Kantah Jakbar yang Raih Predikat Informatif

Komisi Informasi DKI Jakarta meninjau Kantor Pertanahan Jakarta Barat, badan publik yang meraih predikat Informatif, untuk memastikan implementasi Keterbukaan Informasi Publik. Apa rahasia keberhasilannya?

badan publik informatif
{{caption}}
Fakta Unik: KI DKI Jangkau Tingkat RT/RW, Dorong Strategi Komunikasi Keterbukaan Informasi Publik Lebih Adaptif

Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta menekankan pentingnya strategi komunikasi keterbukaan informasi publik yang adaptif untuk menjangkau masyarakat hingga akar rumput.

akses informasi