Komisi Informasi Publik

Pentingnya keterbukaan terhadap informasi publik dalam mewujudkan masyarakat yang lebih demokratis dan transparan.

Paulus Widiyanto, anggota Komisi I DPR RI Periode 2004-2009 menyatakan penyesalannya.

Launching ini dihadiri semua Komisioner Komisi Informasi Pusat.

Ganjar berharap, keterbukaan informasi yang diterapkan Pemprov Jateng dapat terus terjaga.

Ganjar Pranowo mengikuti uji publik keterbukaan informasi tingkat nasional tahun 2022 oleh Komisi Informasi (KI) Pusat di Jakarta.

Komisi Informasi Publik (KIP) Jawa Tengah desak Pemprov Jateng yang dipimpin Ganjar Pranowo agar terbuka soal anggaran Rp 18 miliar untuk kegiatan Apel Kebangsaan Kita Merah Putih di Simpang Lima, Semarang, Minggu (17/3).

Mereka adalah PKB, Gerindra, PKS, PDIP, Golkar, PPP, PAN, NasDem, dan Partai Demokrat. Sembilan partai tersebut meraih predikat cukup informatif.

Komisioner KIP Cecep Suryadi mengatakan keterbukaan informasi di partai politik itu penting. Sebagai badan publik, partai dinilai harus transparan karena bersinggungan langsung dalam pengambilan kebijakan publik.

KIP menyambut baik permintaan Basarah tersebut.

Pujian dilontarkan karena KIP menyebut aporan keuangan sangat sensitif. Selama ini ada yang bersedia terbuka dan ada juga yang tidak.

PDIP beberkan sistem keuangan partai kepada KIP. Dalam Diskusi dan Rencana Deklarasi Keterbukaan Informasi Publik Partai Politik tersebut PDIP membeberkan transparansi keuangan partai melalui rekening gotong royong kepada komisioner Komisi Informasi Publik.

Pegiat Anti Korupsi: Pemkot Tangsel langgar keterbukaan informasi . Program Manager riset tersebut, dari 30 instansi yang dimintai informasi publik, hanya satu yang memberikan informasi yang diminta.

KIP kabulkan gugatan, Alfamart wajib buka detail donasi konsumen. Majelis Komisioner KIP yang diketuai Diah Aryani mengabulkan semua permohonan yang diajukan Mustolihin. Dia meminta Alfamart untuk melakukan transparansi atas dana sumbangan yang dikumpulkan di gerai-gerai alfamart di seluruh Indonesia.

Pejabat publik, termasuk kepala daerah, wajib untuk tidak menutup diri kepada publik, apalagi wartawan.

Terlebih menyampaikan informasi kepada masyarakat sudah diatur dalam Undang-undang informasi publik Nomor 14 Tahun 2008.

Menurut Abdulhamid Dipopramono kebakaran hutan kali ini merupakan yang terparah sepanjang sejarah Indonesia,

"Keterbukaan para pejabat baru tersebut akan menumbuhkan kepercayaan rakyat," kata Abdulhamid.

Sidang ini merupakan persidangan ke delapan dan terakhir terkait permintaan informasi soal DKP dan Prabowo Subianto.

"Informasinya tidak lengkap, informasinya tidak akurat, dan tidak ada petugas khusus yang menyediakan informasi publik."

Setelah Gerindra dan PKs, menyusul PAN dan PKB sebagai partai paling transparan.