Komisi Informasi Pusat bahas keterbukaan dana parpol dengan Gerindra

Komisi Informasi Pusat (KIP) RI, mendatangi kantor DPP Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan. Pertemuan ini membahas terkait transparansi dana partai politik. Hal tersebut untuk mendorong perbaikan keterbukaan oleh partai politik.

Tampak hadir Komisioner KIP, Cecep Suryadi, Arief Adi Kuswardono, dan Romanus Ndau Lendong. Mereka bertemu dengan Bendahara Umum Gerindra Thomas Muliatna Djiwandono, dan Wasekjen Gerindra Anwar Ende.

"Subtansi diskusi kami tadi bagaimana memperbaiki lagi apapun yang berhubungan dengan transparansi partai politik ke depan," ujar Bendahara Umum Gerindra Thomas Muliatna, Djiwandono saat konferensi pers, Senin (2/4).

Thomas mengatakan, pemasukan partai berasal dari dua sumber. Pertama dana bantuan partai dari APBN, dan dana sumbangan kader.

Dia mengungkapkan, kader yang menjadi anggota legislatif wajib menyumbang ke partai dari gaji pokok. Untuk tingkat DPR sekitar 25 persen. Uang tersebut langsung dikelola di tingkat pusat untuk operasional partai. Bagi anggota legislatif di daerah, maka uang akan disalurkan ke tingkat DPD dan DPC. Sumbangan ini merupakan kewajiban sesuai yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) partai.

"Dari anggota DPR sekitar 25 persen take home pay. Kriterianya segitu, dan itu dari gaji komponen mereka," kata Thomas.

Thomas menuturkan bahwa duit partai digunakan paling besar untuk pendidikan kader dan operasional perbulan. Dia mengaku untuk satu bulan operasional bisa mencapai Rp 2 miliar di tingkat pusat. Untuk pemasukan pun sekitar uang yang keluar perbulannya.

"Di DPP secara operasional Rp 2 M sebulan, yang besar kampanye. Tapi itu beda dengan operasional," ucapnya.

Pertemuan ini berkaitan dengan deklarasi yang akan dilakukan oleh KIP bersama partai politik untuk keterbukaan informasi kepada publik pada awal Mei mendatang. Sebelumnya, KIP telah bertandang ke beberapa parpol, seperti PDIP.

Komisioner KIP Cecep Suryadi mengatakan keterbukaan informasi di partai politik itu penting. Sebagai badan publik, partai dinilai harus transparan karena bersinggungan langsung dalam pengambilan kebijakan publik.

"Partai politik diharapkan menjadi lokomotif budaya transparan akuntabel mengingat besarnya peran dan pengaruh parpol dalam kebijakan," ujar Cecep.

Namun, tingkat partisipasi partai politik masih rendah. Pada tahun lalu, hanya empat partai yang ikut monitoring dan evaluasi keterbukaan publik. Gerindra menjadi partai yang paling diapresiasi. Selain Gerindra, ada NasDem, PAN, dan PKS.

"Gerindra satu dari empat partai yang diapresiasi per skor di atas passing grade semua," kata Komisioner KIP Romanus.