LIVE

Khofifah: Posbankum Wujudkan Keadilan Merata hingga Masyarakat Bawah di Jatim

Gubernur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan di Jawa Timur menjadi langkah nyata mewujudkan keadilan hingga masyarakat bawah.

posbankum
Gubernur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan di Jawa Timur menjadi langkah nyata mewujudkan keadilan hingga masyarakat bawah.
Gubernur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan di Jawa Timur menjadi langkah nyata mewujudkan keadilan hingga masyarakat bawah. (AntaraNews)

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyatakan bahwa pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan merupakan upaya konkret untuk memastikan keadilan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Inisiatif ini menandai komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan akses hukum yang merata. Khofifah menyampaikan hal ini dalam sebuah keterangan yang diterima di Surabaya, Sabtu, menyoroti pentingnya kehadiran Posbankum.

Keberhasilan pembentukan 8.494 Posbankum di seluruh desa dan kelurahan di Jawa Timur telah membawa Provinsi Jatim meraih penghargaan dari Kementerian Hukum RI. Pencapaian 100 persen ini bukan sekadar angka, melainkan sebuah tonggak sejarah dalam memastikan akses keadilan yang inklusif dan berkelanjutan. Masyarakat kini memiliki harapan besar untuk mendapatkan pendampingan hukum yang mereka butuhkan.

Khofifah menekankan bahwa Posbankum ini akan memberikan manfaat signifikan bagi warga di setiap desa dan kelurahan di Jawa Timur. Program ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi berbagai persoalan hukum yang seringkali berakar dari dinamika sosial di tingkat paling bawah. Dengan demikian, keadilan tidak lagi menjadi barang mewah, melainkan hak yang dapat dijangkau oleh semua.

Akses Keadilan Merata Melalui Posbankum Desa

Pembentukan Posbankum di tingkat desa dan kelurahan merupakan bagian integral dari visi besar bangsa menuju Indonesia Emas 2045, khususnya melalui implementasi Asta Cita ke-7 Pemerintahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Visi ini menegaskan komitmen negara untuk menghadirkan keadilan hingga ke pelosok negeri. Jawa Timur siap menjadi garda terdepan dalam menyukseskan program-program strategis nasional ini.

Provinsi Jawa Timur memiliki peran strategis sebagai simpul penghubung wilayah barat dan timur Nusantara, didukung oleh kekuatan demografis, infrastruktur, dan pusat aktivitas ekonomi. Posisi ini menjadikan Jatim sebagai Gerbang Baru Nusantara yang dinamis. Penguatan akses keadilan hingga desa dan kelurahan menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas sosial dan kepastian hukum di wilayah yang berkembang pesat ini.

Dengan adanya Posbankum Desa/Kelurahan, masyarakat kini memiliki ruang untuk bertanya, memahami hak-hak hukum mereka, serta menyelesaikan sengketa secara damai. Mereka juga dapat memperoleh pendampingan hukum secara cepat dan tepat, yang sebelumnya mungkin sulit diakses. Hal ini sangat krusial mengingat sebagian besar persoalan hukum bermula dari dinamika sosial di tingkat akar rumput.

Peran Peacemaker dan Paralegal dalam Mitigasi Konflik

Khofifah menambahkan bahwa banyak persoalan hukum berakar dari dinamika sosial di tingkat desa dan kelurahan, seperti sengketa tanah, konflik keluarga, dan perbedaan pendapat antarwarga. Dalam konteks ini, kehadiran peacemaker dan paralegal menjadi sangat penting untuk memitigasi benturan antar peradaban dan status sosial ekonomi. Keduanya berperan sebagai jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan sistem hukum.

“Peacemaker dan Paralegal ini penting sekali karena benturan antar peradaban antar status sosial ekonomi semua harus termitigasi dengan baik,” kata Khofifah. Oleh karena itu, ia mendorong percepatan pelatihan peacemaker dan paralegal di Jawa Timur. Tujuannya agar aparatur desa dan perangkatnya memiliki pemahaman serta kemampuan untuk menyelesaikan persoalan hukum secara tepat melalui Posbankum.

Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pembentukan Posbankum. Ia juga menyambut baik usulan percepatan pelatihan peacemaker dan paralegal. “Saya menyambut baik usulan ataupun arahan dari ibu gubernur untuk menjadikan Jawa Timur menjadi gerbang bagi pembentukan ataupun pelatihan paralegal maupun peacemaker training secara nasional,” ujar Supratman, menegaskan bahwa ini adalah program strategis presiden.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Viral Kejar-kejaran Polisi Vs Pembunuh Wanita Bogor, Mobil Pelaku Terguling

{{caption}}
Jemaah Haji Indonesia yang Hilang dan Meninggal Disalatkan di Masjidil Haram

{{caption}}
Hadapi Dampak Negatif Digitalisasi, KPI Nilai Perlu Literasi dan Aturan Relevan

{{caption}}
Misteri Bocah Tewas Terbungkus Kain di Lampung Terungkap, Sepucuk Surat Jadi Petunjuk

{{caption}}
Pamit Ngopi, Wanita Ditemukan Tewas di Pinggir Jalan Bogor

{{caption}}
Belum Sebulan Operasi, Polisi Amankan 173 Pelaku Begal dan 8 Senjata Api

Topik Terkait
{{caption}}
Kakanwil Kemenkumham: 1.893 Posbankum Dibentuk, Perluas Akses Keadilan di Sulawesi Utara

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Utara mengumumkan pembentukan 1.893 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan, memperluas akses keadilan bagi masyarakat di Sulawesi Utara.

Manado
{{caption}}
Menteri Hukum: 76 Ribu Posbankum Wujudkan Pemerataan Keadilan di Indonesia

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengumumkan pembentukan lebih dari 76 ribu Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di 32 provinsi, menegaskan komitmen pemerintah dalam pemerataan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pemerataan Keadilan
{{caption}}
Kemenkum: Pos Bantuan Hukum Perluas Akses Keadilan hingga Pelosok Desa

Kehadiran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan membuktikan akses keadilan kini tak lagi terpusat di kota, menjangkau masyarakat terpencil.

Pos Bantuan Hukum
{{caption}}
Menteri Hukum Tinjau Posbakum di Gorontalo, Pastikan Akses Keadilan Merata

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas meninjau Posbakum di Gorontalo. Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan setiap warga negara memiliki akses keadilan yang merata, terutama bagi masyarakat kurang mampu.

Menteri Hukum
{{caption}}
Menkum sebut Pembentukan Posbakum Punya Tujuan Agar Perkara Hukum Tak Berlarut-larut

Tujuan pembentukan posbakum adalah memastikan perkara hukum dapat ditangani lebih cepat dan tidak berlarut-larut.

menkum
{{caption}}
Menkum Supratman Sampaikan Capaian Pemerintahan Presiden Prabowo ke Anggota Justice Action Coalition di Madrid

Di hadapan anggota Justice Action Coalition, selama bertahun-tahun, Indonesia telah berhasil menerapkan program keadilan yang berpusat pada masyarakat.

menkum
{{caption}}
Kemenkum Jateng Rampungkan Pembentukan 8.563 Posbankum, Awal Baik Tingkatkan Kesadaran Hukum

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jateng berhasil merampungkan pembentukan 8.563 Posbankum di seluruh desa/kelurahan, menandai langkah awal penting dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Kemenkum Jateng
{{caption}}
Menkum Supratman: Posbankum Wujudkan Keadilan Substantif di Seluruh Desa/Kelurahan

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan Posbankum menjadi wadah vital mewujudkan keadilan substantif, kini mencapai 100% di Kalteng dan 83,46% nasional.

posbankum
{{caption}}
Tahukah Anda? Seluruh 267 Kelurahan di Jakarta Kini Punya Posbankum, Akses Keadilan Makin Merata

Kabar baik bagi warga ibu kota! Seluruh 267 kelurahan di Jakarta kini resmi memiliki Posbankum, memperluas akses keadilan substantif hingga ke akar rumput dan mendekatkan layanan hukum bagi masyarakat.

Posbankum Jakarta
{{caption}}
Menko Yusril Resmikan 100% Posbankum Kepri: Tahukah Anda, Ada 419 Posbankum Siap Layani Warga?

Menko Yusril Ihza Mahendra meresmikan 100% pembentukan Posbankum Kepri di seluruh desa dan kelurahan, menandai pemerataan akses keadilan. Bagaimana langkah ini menjamin hak hukum masyarakat?

Yusril Ihza Mahendra
{{caption}}
Gratis! Kemenkum Gorontalo Bentuk 729 Pos Bantuan Hukum, Perkuat Akses Keadilan Masyarakat

Kantor Wilayah Kemenkum Gorontalo membentuk 729 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa/kelurahan, memperkuat akses keadilan gratis bagi masyarakat. Bagaimana layanan ini akan beroperasi secara penuh?

Gorontalo
{{caption}}
Tahukah Anda? Posbankum di Desa/Kelurahan Perkuat Akses Keadilan, Kurangi Beban Pengadilan

Pembentukan Posbankum di desa/kelurahan menjadi langkah strategis Kemenkumham Sulut untuk memperkuat akses keadilan, menyelesaikan sengketa, dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

posbankum
{{caption}}
Kemenkum Sulbar Perkuat Pelayanan Hukum Sulawesi Barat Lewat Inovasi Mapparede Hukum di Pulau Karampuang

Kanwil Kemenkum Sulbar meluncurkan inovasi "Mapparede Hukum" untuk memperkuat Pelayanan Hukum Sulawesi Barat, menjangkau masyarakat di pelosok, termasuk Pulau Karampuang, guna meningkatkan kesadaran hukum.

bantuan hukum
{{caption}}
Kemenkum Sumut Perkuat Layanan Posbankum di Kelurahan Medan untuk Akses Keadilan

Kemenkum Sumut perkuat layanan posbankum tingkat kelurahan di Medan guna memastikan masyarakat, khususnya kelompok rentan, memperoleh akses keadilan hukum yang lebih mudah dan adil.

akses keadilan
{{caption}}
Kanwil Kemenkum Babel Perkuat Pengawasan OBH Demi Optimalisasi Posbankum

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkatkan Pengawasan OBH Kemenkum Babel untuk memastikan layanan pos bantuan hukum (posbankum) berjalan optimal bagi masyarakat.

akses keadilan
{{caption}}
Pemkab HSU Penuhi Hak Bantuan Hukum Masyarakat Miskin, Perda Diperbarui

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) memperbarui Perda Bantuan Hukum Masyarakat Miskin, memastikan akses keadilan bagi warga kurang mampu dan memperkuat kesetaraan di mata hukum.

akses keadilan
{{caption}}
Kemenkum Babel Perkuat Akses Hukum: Monitor Posbankum Desa Jeruk dan Batu Belubang

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkum Babel) aktif melakukan monitoring Posbankum di Desa Jeruk dan Batu Belubang, Bangka Tengah, memastikan layanan bantuan hukum optimal bagi masyarakat desa.

akses hukum
{{caption}}
Kemenkum Sulteng Perkuat Kualitas Layanan Posbankum di Tolitoli, Pastikan Akses Keadilan Merata

Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Tengah perkuat kualitas layanan Posbankum di Tolitoli, memastikan pelaporan akurat dan akses keadilan merata bagi masyarakat. Simak upaya peningkatan ini!

akses keadilan
{{caption}}
Kanwil Kementerian Hukum Kalbar Perkuat Pos Bantuan Hukum Desa di Mempawah

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (Kanwil Kementerian Hukum Kalbar) terus memperkuat fungsi Pos Bantuan Hukum Desa (Posbankumdeskel) di Kabupaten Mempawah, memastikan akses keadilan bagi masyarakat hingga tingkat paling bawah.

akses keadilan
{{caption}}
Polres Parimo Satukan Langkah Penegak Hukum dalam Penerapan KUHP KUHAP Baru

Polres Parigi Moutong menyatukan langkah aparat penegak hukum untuk memastikan kesamaan persepsi dalam penerapan KUHP dan KUHAP baru, demi penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan.

akbp hendrawan
{{caption}}
Anggota DPR: Reformasi Polri Harus Wujudkan Penanganan Kasus Lebih Terbuka

Anggota DPR RI Azis Subekti menekankan pentingnya reformasi Polri untuk menciptakan sistem penanganan kasus yang lebih transparan dan akuntabel, menjawab ekspektasi publik terhadap keadilan.

azis subekti
{{caption}}
Apresiasi Langkah Prabowo Rehabilitasi Pejabat ASDP, Eddy Soeparno: Bukti Dengarkan Aspirasi Masyarakat

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Rehabilitasi Pejabat ASDP, menegaskan keputusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat.

eddy soeparno
{{caption}}
Fakta Unik: Semua Kampung di Mahulu Kini Punya Pos Bantuan Hukum, Bupati Raih Penghargaan Kemenkumham!

Kabupaten Mahulu berhasil mendirikan Pos Bantuan Hukum Kampung di seluruh desanya, memastikan akses keadilan bagi warga miskin dan rentan. Pencapaian ini diganjar penghargaan Kemenkumham, lho!

akses hukum
{{caption}}
Tahukah Anda? Pemkab Serang Sediakan Layanan Hukum Gratis untuk Warga Kurang Mampu, Jamin Akses Keadilan

Pemkab Serang meluncurkan program Zona Klinik Advokasi Hukum (Zakiah) untuk menyediakan layanan hukum gratis bagi warga kurang mampu, memastikan akses keadilan tanpa biaya.

bantuan hukum