LIVE

Kemenkum: Pos Bantuan Hukum Perluas Akses Keadilan hingga Pelosok Desa

Kehadiran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan membuktikan akses keadilan kini tak lagi terpusat di kota, menjangkau masyarakat terpencil.

pos bantuan hukum
Kemenkum menegaskan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) telah membuktikan akses keadilan tidak lagi terpusat di kota, melainkan merata hingga pelosok desa, memastikan setiap warga mendapatkan haknya.
Kemenkum menegaskan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) telah membuktikan akses keadilan tidak lagi terpusat di kota, melainkan merata hingga pelosok desa, memastikan setiap warga mendapatkan haknya. (AntaraNews)

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Provinsi Bengkulu menegaskan bahwa keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa dan kelurahan telah mengubah paradigma akses keadilan. Inisiatif pemerintah ini menunjukkan bahwa layanan hukum tidak harus selalu terpusat di perkotaan besar.

Kepala Kanwil Kemenkum Bengkulu, Zulhairi, menyatakan bahwa Posbankum efektif menghilangkan hambatan jarak, biaya, dan birokrasi bagi masyarakat kecil di daerah terpencil. Program ini merupakan jawaban konkret negara untuk memastikan keadilan substantif bagi seluruh warga.

Penguatan Posbankum di desa dan kelurahan dianggap sebagai model ideal yang patut menjadi rujukan nasional untuk mengatasi kesenjangan akses bantuan hukum. Kebijakan ini diharapkan mampu mereplikasi kesuksesan di berbagai wilayah Indonesia.

Peran Strategis Posbankum dalam Pemerataan Akses Keadilan

Pos Bantuan Hukum dirancang sebagai garda terdepan bagi masyarakat dalam mengakses keadilan, khususnya di wilayah yang masih minim layanan hukum. Keberadaan Posbankum ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah untuk mendekatkan layanan hukum kepada warga di seluruh pelosok negeri. Program ini bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum gratis bagi mereka yang membutuhkan.

Zulhairi menekankan bahwa dengan menempatkan layanan hukum langsung di desa, masyarakat tidak lagi terbebani oleh kesulitan geografis dan finansial. Ini adalah langkah progresif untuk memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang sama di mata hukum.

Kanwil Kemenkum Bengkulu memberikan apresiasi penuh dan siap mendukung replikasi kebijakan ini di seluruh wilayah Indonesia. Keberhasilan Posbankum di tingkat lokal diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi provinsi lain.

Pencapaian dan Target Nasional Posbankum

Sebelumnya, Kementerian Hukum telah meresmikan pembentukan Pos Bantuan Hukum di seluruh desa dan kelurahan di Provinsi Gorontalo. Kebijakan ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperluas akses keadilan hingga ke tingkat akar rumput. Inisiatif ini diharapkan dapat dicontoh oleh provinsi lain yang belum mencapai cakupan penuh.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa "Pembentukan Posbankum adalah jawaban konkret negara untuk memastikan setiap warga memperoleh keadilan substantif." Beliau menambahkan bahwa keadilan itu tidak hanya bersifat legal formal, tetapi juga berlandaskan moral, etika, dan kearifan lokal.

Provinsi Gorontalo, dengan total 729 desa dan kelurahan, kini menjadi salah satu dari 26 provinsi yang mencapai 100 persen cakupan Posbankum. Ini menunjukkan komitmen kuat dalam implementasi program tersebut.

Secara nasional, jumlah Posbankum telah mencapai 70.120 unit, atau sekitar 83,51 persen dari total 83.946 desa/kelurahan di Indonesia. Angka ini mencerminkan progres signifikan dalam upaya pemerataan akses keadilan di seluruh pelosok negeri. Dengan demikian, target cakupan 100 persen semakin mendekati kenyataan.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Rocky Gerung Tertawa Terbahak Disapa Presiden Prabowo: Pak Rocky Masih Disiden

{{caption}}
Ini Daftar Enam Pejabat Baru Kabinet Merah Putih

{{caption}}
Dilantik jadi Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat Fokus Masalah Sampah

{{caption}}
Jadi Kepala Bakom, Segini Harta Muhammad Qodari di LHKPN

{{caption}}
Qodari Usai Ditunjuk jadi Kepala Bakom: Doa Saya Tambah Panjang, Karena Berat Sekali

{{caption}}
Kasus Pekerja Rumah Tangga Lompat dari Lantai 4, Ini Temuan Polisi

Topik Terkait
{{caption}}
Kakanwil Kemenkumham: 1.893 Posbankum Dibentuk, Perluas Akses Keadilan di Sulawesi Utara

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Utara mengumumkan pembentukan 1.893 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan, memperluas akses keadilan bagi masyarakat di Sulawesi Utara.

Manado
{{caption}}
Kemenkum Sulsel Catat Bone Raih Posbakum Terbanyak, Perkuat Akses Keadilan Masyarakat

Kantor Wilayah Kemenkum Sulsel berhasil meratakan akses keadilan dengan mencatat Kabupaten Bone sebagai wilayah dengan Posbakum terbanyak di Sulawesi Selatan, mencapai 100 persen hingga November 2025.

Posbakum Kemenkum Sulsel
{{caption}}
Resmi! 729 Pos Bantuan Hukum Siap Berikan Layanan Hukum Gratis di Gorontalo

Menteri Hukum RI meresmikan 729 Pos Bantuan Hukum di Gorontalo, memastikan ketersediaan layanan hukum gratis bagi masyarakat. Inisiatif ini memperluas akses keadilan hingga tingkat desa.

layanan hukum gratis
{{caption}}
Menkum Supratman: Posbankum Wujudkan Keadilan Substantif di Seluruh Desa/Kelurahan

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan Posbankum menjadi wadah vital mewujudkan keadilan substantif, kini mencapai 100% di Kalteng dan 83,46% nasional.

posbankum
{{caption}}
Gratis! Kemenkum Gorontalo Bentuk 729 Pos Bantuan Hukum, Perkuat Akses Keadilan Masyarakat

Kantor Wilayah Kemenkum Gorontalo membentuk 729 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa/kelurahan, memperkuat akses keadilan gratis bagi masyarakat. Bagaimana layanan ini akan beroperasi secara penuh?

Gorontalo
{{caption}}
Keren! Hulu Sungai Tengah Jadi Kabupaten Pertama dengan 100% Posbankum, Bagaimana Kemenkum Kalsel Mewujudkannya?

Kemenkum Kalsel sukses wujudkan 100% Posbankum di seluruh desa dan kelurahan di Hulu Sungai Tengah (HST). Simak bagaimana capaian ini meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat.

kalsel
{{caption}}
Hebat! 4 Daerah di Sulteng Capai 100% Pembentukan Posbankum, Akses Keadilan Makin Merata

Kantor Wilayah Kemenkum Sulteng umumkan 4 daerah telah 100% bentuk Posbankum, menjamin akses keadilan gratis bagi masyarakat. Simak daerah mana saja yang berhasil mencapai target ini!

Kemenkum Sulteng
{{caption}}
Tapin Capai 100% Cakupan! Kemenkum Kalsel Bangun 126 Posbankum di Tiap Desa untuk Akses Keadilan

Kemenkum Kalsel bersama Pemkab Tapin berhasil membentuk 126 Posbankum di seluruh desa dan kelurahan, memastikan akses keadilan merata hingga pelosok. Inilah langkah nyata mendekatkan hukum bagi masyarakat!

Kemenkum Kalsel
{{caption}}
Kemenkumham NTT Luncurkan SuperApp PASTI: Optimalkan Akses Layanan Hukum Digital untuk Masyarakat

Kemenkumham NTT meluncurkan SuperApp PASTI, inovasi digital yang mengoptimalkan akses layanan hukum bagi masyarakat, menjamin kemudahan dan jangkauan tanpa batas.

akses keadilan
{{caption}}
Pos Bantuan Hukum Mamuju: Solusi Efektif Permasalahan Warga, Hindari Jalur Pengadilan

Kehadiran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Mamuju terbukti sangat membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum, bahkan sebelum sampai ke pengadilan, sehingga program ini diharapkan terus berlanjut.

akses keadilan
{{caption}}
Kemenkum Kalsel dan Korem Antasari Perkuat Sinergi Hukum untuk Akses Keadilan Masyarakat

Kemenkum Kalsel dan Korem 101/Antasari bersinergi memperkuat hukum, memperluas akses keadilan, dan layanan bantuan hukum bagi masyarakat Kalsel. Kolaborasi strategis ini diwujudkan melalui penandatanganan MoU.

akses keadilan
{{caption}}
Pemkab Bantul Sukses Bentuk Pos Bantuan Hukum di 75 Kelurahan, Mudahkan Akses Keadilan

Pemerintah Kabupaten Bantul mengumumkan keberhasilan pembentukan Pos Bantuan Hukum di 75 kelurahan, mendekatkan layanan hukum bagi masyarakat dan memfasilitasi penyelesaian kasus ringan secara mediasi.

akses keadilan
{{caption}}
Menteri Hukum: 76 Ribu Posbankum Wujudkan Pemerataan Keadilan di Indonesia

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengumumkan pembentukan lebih dari 76 ribu Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di 32 provinsi, menegaskan komitmen pemerintah dalam pemerataan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

akses keadilan
{{caption}}
Tahukah Anda? Pemprov Sumut Berhasil Selesaikan 106 Kasus dengan Keadilan Restoratif

Pemprov Sumut sukses menuntaskan 106 kasus masyarakat melalui pendekatan keadilan restoratif. Simak bagaimana program ini memberikan perlindungan hukum humanis dan efisien.

hukum humanis
{{caption}}
Kementerian Hukum Kalbar Perkuat Peran Paralegal di Kubu Raya

Kementerian Hukum Kalimantan Barat terus memperkuat peran paralegal di Kubu Raya. Penguatan paralegal ini bertujuan memperluas akses keadilan masyarakat, terutama di tingkat desa, sesuai nomenklatur terbaru.

akses keadilan
{{caption}}
Kemenkum Sumut Perkuat Layanan Posbankum di Kelurahan Medan untuk Akses Keadilan

Kemenkum Sumut perkuat layanan posbankum tingkat kelurahan di Medan guna memastikan masyarakat, khususnya kelompok rentan, memperoleh akses keadilan hukum yang lebih mudah dan adil.

akses keadilan
{{caption}}
Kemenkum Pastikan Posbankum Jangkau Seluruh Desa di Aceh, Akses Keadilan Makin Merata

Program pos bantuan hukum (posbankum) dari Kemenkum kini telah menjangkau seluruh desa di Aceh, memastikan akses keadilan yang lebih merata bagi masyarakat, terutama kelompok rentan.

akses keadilan
{{caption}}
Kanwil Kemenkum Babel Tindak Tegas Dugaan Pelanggaran OBH, Jamin Bantuan Hukum Gratis

Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bergerak cepat menindaklanjuti dugaan pelanggaran OBH terkait pungutan biaya. Langkah tegas ini memastikan bantuan hukum gratis bagi masyarakat, menjaga integritas program nasional.

akses keadilan
{{caption}}
Banten Siap Jadi Tuan Rumah Peresmian Posbankum Desa Nasional oleh Presiden Prabowo

Provinsi Banten menyatakan kesiapan penuh menjadi tuan rumah peresmian Posbankum Desa Nasional yang direncanakan dihadiri Presiden Prabowo Subianto, memperluas akses keadilan masyarakat hingga ke akar rumput.

akses keadilan
{{caption}}
Kanwil Kemenkum Babel Perkuat Pengawasan OBH Demi Optimalisasi Posbankum

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkatkan Pengawasan OBH Kemenkum Babel untuk memastikan layanan pos bantuan hukum (posbankum) berjalan optimal bagi masyarakat.

akses keadilan