LIVE

Tahukah Anda? Pemprov Sumut Berhasil Selesaikan 106 Kasus dengan Keadilan Restoratif

Pemprov Sumut sukses menuntaskan 106 kasus masyarakat melalui pendekatan keadilan restoratif. Simak bagaimana program ini memberikan perlindungan hukum humanis dan efisien.

sumut keadilan restoratif
Pemprov Sumut sukses menuntaskan 106 kasus masyarakat melalui pendekatan keadilan restoratif. Simak bagaimana program ini memberikan perlindungan hukum humanis dan efisien.
Pemprov Sumut sukses menuntaskan 106 kasus masyarakat melalui pendekatan keadilan restoratif. Simak bagaimana program ini memberikan perlindungan hukum humanis dan efisien. (Merdeka.com)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mencatat pencapaian signifikan dalam penegakan hukum. Sebanyak 106 kasus masyarakat di wilayah tersebut berhasil diselesaikan melalui penerapan keadilan restoratif. Langkah ini menunjukkan komitmen Pemprov Sumut dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.

Kepala Biro Hukum Setdaprov Sumut, Aprilla Haslantini Siregar, menjelaskan bahwa meskipun program ini belum diluncurkan secara resmi, dampaknya sudah terasa. "Meski belum diluncurkan, Pemprov Sumut sudah menyelesaikan 106 perkara melalui restorative justice," ujarnya di Medan, Sumatera Utara, Sabtu.

Penyelesaian kasus ini merupakan bagian dari program Perlindungan Rakyat Melalui Restorative Justice (Prestice) yang akan diluncurkan pada November mendatang. Program ini melibatkan kolaborasi erat dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, Polda Sumut, serta pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Implementasi dan Kolaborasi Program Prestice

Program Prestice dirancang untuk menghadirkan penyelesaian perkara pidana yang lebih humanis, dengan mengedepankan dialog dan mediasi. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan hubungan yang rusak antara pihak-pihak yang terlibat, memberikan keadilan bagi korban melalui pemulihan kerugian, sekaligus menghemat anggaran negara.

Aprilla Haslantini Siregar menegaskan bahwa kolaborasi adalah kunci keberhasilan program ini. Pemprov Sumut bergandengan tangan dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Polda Sumut, serta pemerintah daerah setempat untuk memastikan akses perlindungan hukum yang merata.

Inisiatif ini merupakan salah satu program hasil terbaik cepat (PHTC) dari visi dan misi Gubernur Sumut Bobby Nasution bersama Wakil Gubernur Sumut Surya. Keadilan restoratif menjadi fokus utama untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dukungan Regulasi dan Pembentukan Posbankum

Keberhasilan program Prestice didukung oleh kerangka regulasi yang kuat, yaitu Peraturan Gubernur Sumut No.3/2023. Peraturan ini mengatur Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumut No.1/2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, serta pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Rakyat Melalui Restorative Justice di Sumut.

Selain itu, Pemprov Sumut bersama Kemenkumham juga telah membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum). Posbankum adalah pos pelayanan terpadu yang berfokus pada ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat. Hingga saat ini, sudah terbentuk sekitar 2.000 Posbankum dari target 3.000 Posbankum yang akan tersebar di 6.113 desa/kelurahan di Sumut hingga November 2025.

Posbankum ini menyediakan berbagai layanan penting bagi masyarakat, meliputi:

  • Layanan informasi hukum
  • Layanan penyelesaian konflik atau sengketa melalui mediasi
  • Layanan bantuan hukum
  • Advokasi

Aprilla menjelaskan bahwa Posbankum sudah beroperasi penuh, meskipun peluncuran resminya baru akan dilakukan pada November 2025. Kolaborasi yang erat dengan Kemenkumham memastikan bahwa layanan ini dapat menjangkau masyarakat secara luas dan efektif.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Pemotor Mengaku TNI Lawan Arah di Depok Ternyata Karyawan Marketing

{{caption}}
Pulang Pelantikan Konvoi Geber Motor, Pesilat di Lampung Dikeroyok

{{caption}}
30 Pasukan Manggala Agni Dikerahkan Tangani Kebakaran TPA Jatiwaringin

{{caption}}
KPK Soroti Regenerasi Korupsi di Langkat, Dua Kali Bupati Ditangkap

{{caption}}
DPR Dorong Perubahan UU Pilkada Usai Marak OTT Kepala Daerah

{{caption}}
Drone Thermal Dikerahkan Bantu Deteksi Api di TPA Jatiwaringin

Topik Terkait
{{caption}}
Kemenkum Sumut Perkuat Layanan Posbankum di Kelurahan Medan untuk Akses Keadilan

Kemenkum Sumut perkuat layanan posbankum tingkat kelurahan di Medan guna memastikan masyarakat, khususnya kelompok rentan, memperoleh akses keadilan hukum yang lebih mudah dan adil.

Kemenkum Sumut
{{caption}}
Kemenkum Sumut Perkuat Peran Posbankum Pematangsiantar Tingkatkan Layanan Hukum

Kantor Wilayah Kemenkum Sumut terus memperkuat peran Posbankum Pematangsiantar untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses layanan hukum yang merata dan berkeadilan, terutama dalam penyelesaian masalah non-litigasi.

Kemenkum Sumut
{{caption}}
Kakanwil Kemenkumham: 1.893 Posbankum Dibentuk, Perluas Akses Keadilan di Sulawesi Utara

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Utara mengumumkan pembentukan 1.893 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan, memperluas akses keadilan bagi masyarakat di Sulawesi Utara.

Manado
{{caption}}
Posbankum Terbukti Efektif Selesaikan Sengketa Rumah Ibadah dan Waris, Wujudkan Keadilan Cepat dan Merata

Kementerian Hukum mengklaim **Posbankum** sukses meredam konflik masyarakat, termasuk sengketa rumah ibadah dan waris, menghadirkan keadilan hingga pelosok desa. Simak selengkapnya!

posbankum
{{caption}}
Pemkab Bantul Sukses Bentuk Pos Bantuan Hukum di 75 Kelurahan, Mudahkan Akses Keadilan

Pemerintah Kabupaten Bantul mengumumkan keberhasilan pembentukan Pos Bantuan Hukum di 75 kelurahan, mendekatkan layanan hukum bagi masyarakat dan memfasilitasi penyelesaian kasus ringan secara mediasi.

Pos Bantuan Hukum
{{caption}}
Menteri Hukum: 76 Ribu Posbankum Wujudkan Pemerataan Keadilan di Indonesia

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengumumkan pembentukan lebih dari 76 ribu Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di 32 provinsi, menegaskan komitmen pemerintah dalam pemerataan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pemerataan Keadilan
{{caption}}
Kemenkum Jateng Rampungkan Pembentukan 8.563 Posbankum, Awal Baik Tingkatkan Kesadaran Hukum

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jateng berhasil merampungkan pembentukan 8.563 Posbankum di seluruh desa/kelurahan, menandai langkah awal penting dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Kemenkum Jateng
{{caption}}
Menkum Supratman: Posbankum Wujudkan Keadilan Substantif di Seluruh Desa/Kelurahan

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan Posbankum menjadi wadah vital mewujudkan keadilan substantif, kini mencapai 100% di Kalteng dan 83,46% nasional.

posbankum
{{caption}}
Menko Yusril Resmikan 100% Posbankum Kepri: Tahukah Anda, Ada 419 Posbankum Siap Layani Warga?

Menko Yusril Ihza Mahendra meresmikan 100% pembentukan Posbankum Kepri di seluruh desa dan kelurahan, menandai pemerataan akses keadilan. Bagaimana langkah ini menjamin hak hukum masyarakat?

Yusril Ihza Mahendra
{{caption}}
Hebat! 125 Kasus Diselesaikan: Polres Bangka Barat Unggul Terapkan Penyelesaian Kasus Kekeluargaan

Polres Bangka Barat mencatat prestasi gemilang dengan menyelesaikan 125 kasus secara kekeluargaan dari Januari hingga Oktober 2025, menunjukkan komitmen pada keadilan humanis. Penasaran bagaimana caranya?

Penegakan Hukum
{{caption}}
Pemerataan Akses Hukum: Kemenkum-Pemkab Deli Serdang Bentuk Posbankum Deli Serdang, 152 Desa Telah Punya!

Kemenkum Sumut dan Pemkab Deli Serdang bersinergi membentuk Posbankum Deli Serdang untuk pemerataan akses hukum. Temukan bagaimana inisiatif ini menjangkau masyarakat dan menyelesaikan sengketa!

Posbankum Deli Serdang
{{caption}}
Tahukah Anda? Kemenkum Sumut Sokong Pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan, Targetkan Keadilan Restoratif

Kemenkum Sumut gencar mendukung pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan sebagai wujud keadilan restoratif, mempermudah akses hukum bagi masyarakat dan menyelesaikan masalah secara musyawarah.

sumatera utara
{{caption}}
Pemprov Sumut Jajaki Kemitraan Strategis Rumah Tani Nusantara, Perkuat Kendali Inflasi dan Ketahanan Pangan

Pemprov Sumut jajaki Kemitraan Rumah Tani Nusantara untuk kendalikan inflasi dan perkuat ketahanan pangan daerah. Akankah kolaborasi ini efektif menstabilkan harga komoditas?

bank indonesia sumut
{{caption}}
Pemprov Sumut dan ADB Perkuat Pengembangan KEK Sei Mangkei untuk Dongkrak Ekonomi Regional

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama Asian Development Bank (ADB) berkomitmen penuh dalam mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei di Simalungun, yang diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daer

adb
{{caption}}
Kloter Terakhir Kepulangan Haji Sumut Tiba, PPIH Medan Resmi Tutup Fase Pemulangan Jemaah

Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Medan telah merampungkan fase **Kepulangan Haji Sumut** dengan kedatangan kloter 17 Kualanamu, menandai berakhirnya perjalanan suci ribuan jemaah dari Tanah Suci.

asrama haji medan
{{caption}}
RS Murni Teguh Siap Hadirkan Layanan Internasional, Kurangi Warga Berobat ke Luar Negeri

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama RS Murni Teguh berkomitmen menghadirkan RS Murni Teguh Layanan Internasional, sebuah langkah strategis untuk menekan angka masyarakat berobat ke luar negeri dan meningkatkan kualitas kesehatan dae

berobat luar negeri
{{caption}}
Pemprov Sumut Perkuat Pengawasan Tambang Ilegal, Gandeng APH untuk Penertiban

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) serius perkuat pengawasan tambang ilegal dengan menggandeng aparat penegak hukum (APH) demi lingkungan dan masyarakat yang berkelanjutan.

aparat penegak hukum
{{caption}}
Pemprov Sumut Gelar Patroli Gabungan Berantas Narkoba di Asahan, Lindungi Generasi Muda

Pemprov Sumut gencar lakukan Patroli Gabungan Berantas Narkoba Asahan bersama berbagai instansi. Ini upaya menekan peredaran barang haram dan melindungi generasi muda dari ancaman narkotika serta judi online.

asahan