LIVE

Kejati NTB Dalami TPPU Lahan MXGP Samota, Ajudan Mantan Kepala BPN Diperiksa

Kejaksaan Tinggi NTB terus mengembangkan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) lahan MXGP Samota. Sejumlah saksi telah diperiksa untuk mengungkap aliran dana ilegal dalam proyek sirkuit ini.

kejati ntb
Kejaksaan Tinggi NTB terus mengembangkan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) lahan MXGP Samota. Sejumlah saksi telah diperiksa untuk mengungkap aliran dana ilegal dalam proyek sirkuit ini.
Kejaksaan Tinggi NTB terus mengembangkan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) lahan MXGP Samota. Sejumlah saksi telah diperiksa untuk mengungkap aliran dana ilegal dalam proyek sirkuit ini. (AntaraNews)

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) terus mengintensifkan pengembangan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait korupsi pembelian lahan untuk pembangunan Sirkuit MXGP di kawasan Samota, Kabupaten Sumbawa. Penyidikan ini berfokus pada aliran dana ilegal dari persoalan korupsi pengadaan lahan seluas 70 hektare tersebut. Asisten Pidana Khusus Kejati NTB Muh. Zulkifli Said menyatakan pengembangan ini berasal dari pemeriksaan tiga saksi yang telah dilakukan.

Salah satu saksi yang diperiksa adalah ajudan Subhan, mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbawa, yang kini berstatus tersangka dalam kasus korupsi pengadaan lahan tersebut. Kepala Kejati NTB Wahyudi sebelumnya telah menegaskan bahwa penanganan TPPU ini merupakan pengembangan dari pidana pokok perkara korupsi. Penyidik melihat adanya indikasi tindak pidana lain yang mengarah pada pencucian uang.

Kasus ini mencuat setelah Moch. Ali Bin Dachlan alias Ali BD, mantan Bupati Lombok Timur, mengembalikan kerugian keuangan negara senilai Rp6,7 miliar. Pengembalian ini terkait kelebihan pembayaran lahan miliknya yang digunakan untuk sirkuit MXGP Samota pada tahun anggaran 2022-2023. Ali BD dinyatakan sebagai pihak yang menikmati kerugian negara berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB.

Kejati NTB Dalami Aliran Dana TPPU Lahan MXGP Samota

Asisten Pidana Khusus Kejati NTB, Muh. Zulkifli Said, menjelaskan bahwa penyidikan TPPU ini masih dalam tahap pendalaman. Pemeriksaan terhadap tiga saksi menjadi fokus utama untuk mengungkap lebih jauh aliran dana yang diduga hasil tindak pidana korupsi. Keterangan dari para saksi diharapkan dapat memberikan petunjuk baru terkait pihak-pihak yang terlibat dalam pencucian uang ini.

Kepala Kejati NTB Wahyudi sebelumnya telah mengumumkan bahwa penyidikan TPPU ini telah naik ke tahap penyidikan. Ini menunjukkan keseriusan Kejaksaan dalam memberantas korupsi dan pencucian uang yang merugikan keuangan negara. Pengembangan kasus TPPU ini merupakan langkah strategis untuk menelusuri aset-aset yang mungkin disembunyikan atau dialihkan.

Penyidik Kejati NTB mencium adanya indikasi tindak pidana lain di luar kasus korupsi pengadaan lahan. Oleh karena itu, pengembangan ke arah TPPU menjadi krusial untuk menuntaskan perkara ini secara menyeluruh. Penelusuran aset dan aliran dana menjadi prioritas dalam upaya pemulihan kerugian negara.

Kronologi Pembelian Lahan dan Kelebihan Pembayaran

Lahan seluas 70 hektare di kawasan Samota, Kabupaten Sumbawa, yang menjadi objek kasus ini, adalah milik Ali BD dan para pewarisnya. Pemerintah Kabupaten Sumbawa membeli lahan tersebut untuk pembangunan Sirkuit MXGP Samota pada tahun anggaran 2022-2023. Pembayaran dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTB saat itu, Zulkieflimansyah.

Proses pembelian lahan ini diwarnai dengan perbedaan hasil apraisal. Awalnya, hasil apraisal pertama dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) menetapkan nilai lahan sebesar Rp44,8 miliar. Namun, muncul apraisal kedua dengan nilai Rp52 miliar setelah adanya putusan banding gugatan perdata yang memenangkan Sangka Suci atas klaim kepemilikan sebagian lahan.

Meskipun putusan kasasi Mahkamah Agung menyatakan klaim Sangka Suci tidak terbukti dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkrah), Pemerintah Kabupaten Sumbawa tetap mengeksekusi pembayaran lahan senilai Rp52 miliar kepada Ali BD. Selisih inilah yang kemudian diidentifikasi sebagai kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan NTB. Ali BD telah mengembalikan Rp6,7 miliar sebagai bentuk pemulihan kerugian tersebut.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Bandung Ricuh: Gerombolan Pakaian Hitam Ditangkap, Bawa Molotov

{{caption}}
Kerusuhan Hari Buruh di Bandung, Polisi Bubarkan Massa Ricuh Berpakaian Hitam

{{caption}}
Fenomena Awan Pelangi Hiasi Langit Jonggol, Warna-warni Memikat Warga

{{caption}}
Momen Massa Hari Buruh Beraksi Main Bola di Tengah Jalan Gedung DPR

{{caption}}
Pernyataan Menteri Komunikasi dan Digital Terkait Penyebaran Fitnah dan Disinformasi Terhadap Kepala Negara

{{caption}}
Menegangkan Bus Wisata Terjun ke Jurang 15 Meter di Toba, Begini Nasib 58 Penumpangnya

Topik Terkait
{{caption}}
Pengadilan Mataram Gelar Sidang Perdana Kasus Korupsi Lahan MXGP Samota pada 15 April 2026

Pengadilan Negeri Mataram akan menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan lahan MXGP Samota pada 15 April 2026, melibatkan tiga tersangka yang dijerat KUHP baru.

Sidang Korupsi Lahan MXGP Samota
{{caption}}
Kajati NTB Evaluasi Penanganan TPPU Mantan Kepala BPN Sumbawa, Kasus Korupsi MXGP Berlanjut

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan mengevaluasi penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Kepala BPN Sumbawa, Subhan, setelah kasus korupsi pengadaan lahan Sirkuit MXGP mencapai tahap penuntutan, memicu penasaran akan fakta baru.

TPPU Mantan Kepala BPN Sumbawa
{{caption}}
Kejati NTB Ungkap Arah Penyidikan TPPU Korupsi Lahan MXGP Samota

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) membeberkan arah penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus korupsi lahan MXGP Samota, menelusuri aliran dana dari berbagai pihak yang terlibat.

Kejati NTB
{{caption}}
Korupsi Lahan MXGP Samota: Proyek Prestisius Terjerat Anggaran dan Integritas

Kasus korupsi lahan MXGP Samota di Sumbawa mengungkap kerugian negara Rp6,7 miliar, menyoroti rapuhnya tata kelola dan integritas dalam proyek strategis daerah.

BPKP
{{caption}}
Kerugian Korupsi Lahan Sirkuit MXGP Samota Bermuara pada Mantan Bupati Lombok Timur

Kasus korupsi pembelian lahan untuk Sirkuit MXGP Samota senilai Rp6,7 miliar terungkap, melibatkan mantan Bupati Lombok Timur sebagai penerima pembayaran.

Korupsi Lahan Sirkuit MXGP Samota
{{caption}}
Kejati NTB Selidiki Dugaan Korupsi Lahan MXGP Samota, Kerugian Negara Capai Rp6,7 Miliar

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah mengusut dugaan korupsi lahan sirkuit MXGP Samota, Sumbawa, yang merugikan negara Rp6,7 miliar. Dua tersangka telah ditetapkan, mengungkap manipulasi harga tanah yang menjadi fokus utama penyelidikan.

Korupsi Lahan MXGP Samota
{{caption}}
Kejaksaan Buka Peluang Periksa Eks Gubernur Jatim Terkait Dugaan Korupsi PT DABN

Kejati sudah melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang saksi terhadap kasus tersebut.

Korupsi
{{caption}}
Terungkap! 45 Saksi Diperiksa Kejati Sumut dalam Dugaan Korupsi Jual Aset PTPN I ke Ciputra Land

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) telah memeriksa 45 saksi terkait dugaan Korupsi Jual Aset PTPN I seluas 8.077 hektare, memicu pertanyaan besar tentang proses pengalihfungsian lahan.

Korupsi PTPN I
{{caption}}
Trivia: 8 Ribu Hektare Lahan PTPN I Dijual? Kejati Sumut Selidiki Penjualan Aset ke Ciputra Land

Kejati Sumut tengah menyelidiki dugaan korupsi penjualan aset PTPN I seluas 8.077 hektare kepada Ciputra Land melalui skema KSO. Akankah ada kerugian negara?

Kejati Sumut
{{caption}}
Kejati NTB Selidiki Dugaan Pemerasan Tiga Jaksa Terhadap Camat Pajo

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) tengah mendalami dugaan pemerasan yang melibatkan tiga oknum jaksa terhadap Camat Pajo. Proses klarifikasi intensif ini dilakukan untuk memastikan integritas penegakan hukum dan memberikan keadilan.

camat pajo
{{caption}}
Kejati NTB Persilakan Terdakwa Gratifikasi DPRD NTB Melapor ke Pusat

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mempersilakan tiga terdakwa kasus gratifikasi DPRD NTB untuk melapor ke berbagai lembaga pusat, menegaskan proses hukum tetap berjalan dan akan dibuktikan di persidangan.

desa berdaya
{{caption}}
Kejati NTB Periksa Tiga Jaksa Terduga Pemeras Camat Pajo, Tegaskan Tak Tolerir Pelanggaran

Kejaksaan Tinggi NTB tengah memeriksa tiga jaksa terduga pemeras Camat Pajo, Imran, dalam kasus penganiayaan. Penyelidikan ini menegaskan komitmen Kejati NTB terhadap integritas aparat penegak hukum.

camat pajo
{{caption}}
Kajati NTB Atensi Serius Dugaan Pemerasan Jaksa oleh Oknum di Dompu

Kepala Kejaksaan Tinggi NTB menaruh atensi serius terhadap dugaan pemerasan jaksa oleh tiga oknum di Kejaksaan Negeri Dompu, yang terungkap dari pengakuan Camat Pajo, Imran.

camat pajo
{{caption}}
Kejati NTB Apresiasi Dukungan Masyarakat dalam Pengusutan Kasus Suap DPRD NTB

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mengapresiasi dukungan publik untuk menindaklanjuti dugaan suap yang melibatkan 15 anggota DPRD NTB, memicu pertanyaan tentang penegakan hukum dalam kasus suap DPRD NTB.

aliansi rakyat menggugat
{{caption}}
Kejati NTB Periksa Belasan Pejabat dalam Penyelidikan Kasus Reklamasi Amahami

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) intensifkan penyelidikan kasus reklamasi Amahami di Kota Bima, memeriksa belasan pejabat terkait dugaan korupsi penerbitan 28 sertifikat hak milik di lahan reklamasi dan menelusuri dokumen dari BPN.

badan pertanahan nasional
{{caption}}
Terungkap Cara Licik Zarof Ricar Tampung Duit Hasil TPPU, Bikin Perusahaan Bayangan

Tim Penyidik Pidsus menemukan shadow company yang didirikan bersama Agung Winarno. Perusahaan itu diduga jadi tempat penampungan hasil kejahatan.

liputan6
{{caption}}
IPW Desak Propam Polri Usut Tuntas Polisi Rangkap Broker Proyek di Bekasi

Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Propam Polri periksa anggota polisi berinisial YS yang diduga rangkap broker proyek di Pemkab Bekasi, membuka tabir praktik ilegal Polisi Rangkap Broker Proyek.

gratifikasi
{{caption}}
Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (1/4/2026).

berita update
{{caption}}
Nurhadi Harapkan Putusan Adil di Kasus Gratifikasi, Tantang Jaksa Mubahalah

Mantan Sekretaris MA Nurhadi berharap majelis hakim memberikan putusan adil dalam kasus gratifikasi dan TPPU yang menjeratnya, bahkan sempat menantang jaksa mubahalah.

hukum
{{caption}}
Sidang Tuntutan Nurhadi: Eks Sekretaris MA Dituntut 7 Tahun Penjara Kasus Gratifikasi dan TPPU

Eks Sekretaris MA Nurhadi menghadapi Sidang Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang menuntut 7 tahun penjara atas dugaan gratifikasi dan TPPU senilai miliaran rupiah. Simak detailnya.

gratifikasi
{{caption}}
Kejari Jakbar Setor Rp530 Miliar Rampasan Judi Online ke Kas Negara

Kejari Jakbar setor Rp530 miliar rampasan judi online dari terpidana Oei Hengky Wiryo ke kas negara, menegaskan komitmen penegakan hukum dan pemulihan aset negara.

aset negara