Sorot
{{caption}}
Prabowo: Rupiah Lemah karena Kekayaan RI Mengalir ke Luar Negeri

{{caption}}
Prabowo Ungkap Ada BUMN Rugi Terus, 240 Langsung Ditutup

{{caption}}
Prabowo Ungkap Alasan Gaji Guru di Indonesia Tak Bisa Naik

{{caption}}
Hadiri Munas NU, Prabowo: Kiai dan Ulama Paling Dekat dengan Rakyat

{{caption}}
Kabar Baik di Balik Deretan Motor MBG

{{caption}}
Prabowo Puji Lagu Yalal Wathon: Ini Lebih dari Kopassus

Topik Terkait
{{caption}}
Kejati NTB Persilakan Terdakwa Gratifikasi DPRD NTB Melapor ke Pusat

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mempersilakan tiga terdakwa kasus gratifikasi DPRD NTB untuk melapor ke berbagai lembaga pusat, menegaskan proses hukum tetap berjalan dan akan dibuktikan di persidangan.

{{caption}}
Kejati NTB Periksa Tiga Jaksa Terduga Pemeras Camat Pajo, Tegaskan Tak Tolerir Pelanggaran

Kejaksaan Tinggi NTB tengah memeriksa tiga jaksa terduga pemeras Camat Pajo, Imran, dalam kasus penganiayaan. Penyelidikan ini menegaskan komitmen Kejati NTB terhadap integritas aparat penegak hukum.

{{caption}}
Kajati NTB Atensi Serius Dugaan Pemerasan Jaksa oleh Oknum di Dompu

Kepala Kejaksaan Tinggi NTB menaruh atensi serius terhadap dugaan pemerasan jaksa oleh tiga oknum di Kejaksaan Negeri Dompu, yang terungkap dari pengakuan Camat Pajo, Imran.

{{caption}}
Modus Bisa Hentikan Perkara Korupsi, Jaksa Gadungan dan Seorang PPPK Tipu Korban Puluhan Juta

Jaksa gadungan itu diamankan karena diduga melakukan penipuan dengan janji mampu mengurus serta menghentikan penanganan perkara dan meluluskan CPNS.

{{caption}}
KPK Turun Tangan, Selidiki Jumlah Uang yang Diminta Tiga Jaksa Kejari HSU dari Para Kadis

KPK juga menggali keterangan para saksi terkait proses dan mekanisme pemotongan anggaran dalam perkara dugaan pemerasan yang dilakukan oleh 3 jaksa Kejari HS.

KPK
{{caption}}
Kejagung Berhentikan Sementara Kajari HSU dan Dua Jaksa Lainnya Usai Jadi Tersangka Pemerasan KPK

Kejaksaan Agung resmi berhentikan sementara Kajari HSU dan dua jaksa lainnya setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan oleh KPK, memicu pertanyaan tentang integritas penegakan hukum.

{{caption}}
KPK Jelaskan Konstruksi Perkara Dugaan Pemerasan Jaksa Kalsel

Dua tersangka langsung ditahan untuk penyelidikan lebih lanjut.

KPK
{{caption}}
KPK Pastikan Penanganan Kasus Jaksa Kalsel Berbeda dengan OTT Banten

KPK tegaskan penanganan Kasus Jaksa Kalsel terkait dugaan pemerasan dilakukan langsung oleh lembaga antirasuah, berbeda dengan kasus OTT di Banten yang dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.

{{caption}}
KPK Ungkap Dugaan Pemerasan Jaksa: Dua Jaksa Kejari Hulu Sungai Utara Terima Rp1,13 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan pemerasan jaksa di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, dengan dua jaksa diduga menerima total Rp1,13 miliar. Simak detail aliran dana dan status para tersangka dalam kasus KPK Ungkap Dugaan Pemerasan Ja

KPK
{{caption}}
KPK Duga Kajari Hulu Sungai Utara Peras Dinas, Modus Ancam Proses Hukum Laporan LSM

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Hulu Sungai Utara peras dinas dengan modus ancaman proses hukum laporan LSM, menetapkan tiga tersangka.

KPK
{{caption}}
KPK Tangkap Jaksa Kejati Banten karena Peras WNA, ini Reaksi Kejagung

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, membenarkan adanya OTT tersebut.

KPK
{{caption}}
Kajati NTB Evaluasi Penanganan TPPU Mantan Kepala BPN Sumbawa, Kasus Korupsi MXGP Berlanjut

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan mengevaluasi penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Kepala BPN Sumbawa, Subhan, setelah kasus korupsi pengadaan lahan Sirkuit MXGP mencapai tahap penuntutan, memicu penasaran akan fakta baru.

{{caption}}
Kejati NTB Apresiasi Dukungan Masyarakat dalam Pengusutan Kasus Suap DPRD NTB

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mengapresiasi dukungan publik untuk menindaklanjuti dugaan suap yang melibatkan 15 anggota DPRD NTB, memicu pertanyaan tentang penegakan hukum dalam kasus suap DPRD NTB.

{{caption}}
Kejati NTB Periksa Belasan Pejabat dalam Penyelidikan Kasus Reklamasi Amahami

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) intensifkan penyelidikan kasus reklamasi Amahami di Kota Bima, memeriksa belasan pejabat terkait dugaan korupsi penerbitan 28 sertifikat hak milik di lahan reklamasi dan menelusuri dokumen dari BPN.

{{caption}}
Kejati NTB Ungkap Status Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi PT GNE

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) terus mengusut kasus korupsi PT GNE, menegaskan bahwa kerugian negara belum ditemukan, bukan tidak ada. Penelusuran kerugian keuangan negara masih dalam proses audit, membuat pembaca penasaran akan perkemb

{{caption}}
Bandar Narkotika Penyuap AKBP Didik Ditetapkan sebagai Tersangka

Polda NTB resmi menetapkan Koko Erwin, bandar narkotika penyuap AKBP Didik Putra Kuncoro, sebagai tersangka. Kasus ini mengungkap praktik suap demi melancarkan bisnis haram narkoba.

{{caption}}
Kejati NTB Terima SPDP Bandar Narkotika Penyuap AKBP Didik

Kejaksaan Tinggi NTB telah menerima SPDP Koko Erwin, bandar narkotika yang diduga menyuap AKBP Didik Putra Kuncoro, memicu penyelidikan lebih lanjut atas kasus suap narkotika ini.