Sorot
{{caption}}
Prabowo Dijadwalkan Pidato di DPR Besok, Purbaya: Ada Pesan-Pesan Penting

{{caption}}
Purbaya: Jangan Lagi Salahkan MBG, Prabowo Sedang Memperbaiki Manajemen

{{caption}}
Amran Beri Penjelasan soal Prabowo Bilang Rakyat Desa Tak Pakai Dolar

{{caption}}
Usai Surati Prabowo, Pengusaha China Kini Mengeluh ke Purbaya dan Bahlil

{{caption}}
Dasco Sebut Tak Ada Larangan Presiden Sampaikan Kerangka Ekonomi di DPR

{{caption}}
IHSG Merosot 29% dari Rekor Tertinggi, Pemulihan Tergantung 3 Hal Ini

Topik Terkait
{{caption}}
Kejati NTB Selidiki Dugaan Pemerasan Tiga Jaksa Terhadap Camat Pajo

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) tengah mendalami dugaan pemerasan yang melibatkan tiga oknum jaksa terhadap Camat Pajo. Proses klarifikasi intensif ini dilakukan untuk memastikan integritas penegakan hukum dan memberikan keadilan.

{{caption}}
Kejati NTB Persilakan Terdakwa Gratifikasi DPRD NTB Melapor ke Pusat

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mempersilakan tiga terdakwa kasus gratifikasi DPRD NTB untuk melapor ke berbagai lembaga pusat, menegaskan proses hukum tetap berjalan dan akan dibuktikan di persidangan.

{{caption}}
Kejati NTB Periksa Tiga Jaksa Terduga Pemeras Camat Pajo, Tegaskan Tak Tolerir Pelanggaran

Kejaksaan Tinggi NTB tengah memeriksa tiga jaksa terduga pemeras Camat Pajo, Imran, dalam kasus penganiayaan. Penyelidikan ini menegaskan komitmen Kejati NTB terhadap integritas aparat penegak hukum.

{{caption}}
Kajati NTB Tegaskan Pengajuan LPSK Tak Hentikan Penyidikan Kasus Gratifikasi DPRD NTB

Kejaksaan Tinggi NTB memastikan pengajuan perlindungan oleh 15 anggota legislatif kepada LPSK tidak akan menghambat penyidikan kasus gratifikasi DPRD NTB yang sedang berjalan, dengan fokus pada penelusuran niat jahat penerima suap.

{{caption}}
KPK Turun Tangan, Selidiki Jumlah Uang yang Diminta Tiga Jaksa Kejari HSU dari Para Kadis

KPK juga menggali keterangan para saksi terkait proses dan mekanisme pemotongan anggaran dalam perkara dugaan pemerasan yang dilakukan oleh 3 jaksa Kejari HS.

KPK
{{caption}}
Kejagung Berhentikan Sementara Kajari HSU dan Dua Jaksa Lainnya Usai Jadi Tersangka Pemerasan KPK

Kejaksaan Agung resmi berhentikan sementara Kajari HSU dan dua jaksa lainnya setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan oleh KPK, memicu pertanyaan tentang integritas penegakan hukum.

{{caption}}
KPK Jelaskan Konstruksi Perkara Dugaan Pemerasan Jaksa Kalsel

Dua tersangka langsung ditahan untuk penyelidikan lebih lanjut.

KPK
{{caption}}
Anggota DPR Sesalkan Aparat Penegak Hukum Terjaring OTT, Dorong Penindakan Tegas

Martin menilai, keterlibatan aparat penegak hukum dalam kasus korupsi merupakan ironi dan mencederai kepercayaan publik.

OTT
{{caption}}
KPK Pastikan Penanganan Kasus Jaksa Kalsel Berbeda dengan OTT Banten

KPK tegaskan penanganan Kasus Jaksa Kalsel terkait dugaan pemerasan dilakukan langsung oleh lembaga antirasuah, berbeda dengan kasus OTT di Banten yang dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.

{{caption}}
KPK Ungkap Dugaan Pemerasan Jaksa: Dua Jaksa Kejari Hulu Sungai Utara Terima Rp1,13 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan pemerasan jaksa di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, dengan dua jaksa diduga menerima total Rp1,13 miliar. Simak detail aliran dana dan status para tersangka dalam kasus KPK Ungkap Dugaan Pemerasan Ja

KPK
{{caption}}
KPK Duga Kajari Hulu Sungai Utara Peras Dinas, Modus Ancam Proses Hukum Laporan LSM

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Hulu Sungai Utara peras dinas dengan modus ancaman proses hukum laporan LSM, menetapkan tiga tersangka.

KPK
{{caption}}
KPK Tangkap Jaksa Kejati Banten karena Peras WNA, ini Reaksi Kejagung

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, membenarkan adanya OTT tersebut.

KPK
{{caption}}
Kajati NTB Evaluasi Penanganan TPPU Mantan Kepala BPN Sumbawa, Kasus Korupsi MXGP Berlanjut

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan mengevaluasi penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Kepala BPN Sumbawa, Subhan, setelah kasus korupsi pengadaan lahan Sirkuit MXGP mencapai tahap penuntutan, memicu penasaran akan fakta baru.

{{caption}}
Kejati NTB Apresiasi Dukungan Masyarakat dalam Pengusutan Kasus Suap DPRD NTB

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mengapresiasi dukungan publik untuk menindaklanjuti dugaan suap yang melibatkan 15 anggota DPRD NTB, memicu pertanyaan tentang penegakan hukum dalam kasus suap DPRD NTB.

{{caption}}
Kejati NTB Periksa Belasan Pejabat dalam Penyelidikan Kasus Reklamasi Amahami

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) intensifkan penyelidikan kasus reklamasi Amahami di Kota Bima, memeriksa belasan pejabat terkait dugaan korupsi penerbitan 28 sertifikat hak milik di lahan reklamasi dan menelusuri dokumen dari BPN.

{{caption}}
Kejati NTB Ungkap Status Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi PT GNE

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) terus mengusut kasus korupsi PT GNE, menegaskan bahwa kerugian negara belum ditemukan, bukan tidak ada. Penelusuran kerugian keuangan negara masih dalam proses audit, membuat pembaca penasaran akan perkemb

{{caption}}
Bandar Narkotika Penyuap AKBP Didik Ditetapkan sebagai Tersangka

Polda NTB resmi menetapkan Koko Erwin, bandar narkotika penyuap AKBP Didik Putra Kuncoro, sebagai tersangka. Kasus ini mengungkap praktik suap demi melancarkan bisnis haram narkoba.

{{caption}}
Kejati NTB Terima SPDP Bandar Narkotika Penyuap AKBP Didik

Kejaksaan Tinggi NTB telah menerima SPDP Koko Erwin, bandar narkotika yang diduga menyuap AKBP Didik Putra Kuncoro, memicu penyelidikan lebih lanjut atas kasus suap narkotika ini.