Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Putusan pidana lima tahun penjara terhadap mantan Sekretaris MA Nurhadi diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, menegaskan sanksi atas kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjeratnya.

Majelis hakim menjatuhkan vonis lima tahun penjara kepada Nurhadi dalam kasus gratifikasi dan TPPU, Rabu (01/04/2026).

Mantan Sekretaris MA Nurhadi berharap majelis hakim memberikan putusan adil dalam kasus gratifikasi dan TPPU yang menjeratnya, bahkan sempat menantang jaksa mubahalah.

Eks Sekretaris MA Nurhadi menghadapi Sidang Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang menuntut 7 tahun penjara atas dugaan gratifikasi dan TPPU senilai miliaran rupiah. Simak detailnya.

Jaksa Penuntut Umum menuntut eks Sekretaris MA Nurhadi Dituntut 7 Tahun penjara serta denda dan uang pengganti terkait kasus gratifikasi dan TPPU yang merugikan negara miliaran rupiah. Simak detail tuntutan dan modus kejahatannya.

Kasus korupsi yang menyeret mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi, kembali memasuki babak baru di Pengadilan Tipikor.

Mantan Sekda Kendari Nahwa Umar divonis 1,2 tahun penjara atas kasus korupsi anggaran Rp444 juta. Siapa saja yang terlibat dan berapa kerugian negara yang harus dikembalikan?

Nurhadi dijadwalkan bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin pada Minggu dini hari, 29 Juni 2025.

Majelis Hakim memvonis mantan Sekretaris MA itu dengan hukuman enam tahun penjara.

Hakim mengatakan uang pengganti tersebut harus dibayar Hasbi Hasan paling lama setelah satu bulan usai putusan memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam pertimbangan vonisnya salah satunya Hasbi telah mencoreng nama institusi tempat bekerjanya

Hakim berkeyakinan, Hasbi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi suap

Dari penggeledahan pada dua kantor tersebut, tim penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen, surat, serta barang bukti elektronik.

AKP Deky Jonathan Sasiang, terseret kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan perkara peredaran narkoba.

AKP Malaungi dan Ais Setiawati tiba di Bareskrim pukul 16.30 WIB. Dengan tangan diborgol, AKP Malaungi tampak mengenakan kaos hitam.

Tim Penyidik Pidsus menemukan shadow company yang didirikan bersama Agung Winarno. Perusahaan itu diduga jadi tempat penampungan hasil kejahatan.

Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Propam Polri periksa anggota polisi berinisial YS yang diduga rangkap broker proyek di Pemkab Bekasi, membuka tabir praktik ilegal Polisi Rangkap Broker Proyek.

Kejari Jakbar setor Rp530 miliar rampasan judi online dari terpidana Oei Hengky Wiryo ke kas negara, menegaskan komitmen penegakan hukum dan pemulihan aset negara.