LIVE

Kejati NTB Ungkap Arah Penyidikan TPPU Korupsi Lahan MXGP Samota

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) membeberkan arah penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus korupsi lahan MXGP Samota, menelusuri aliran dana dari berbagai pihak yang terlibat.

kejati ntb
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) terus mendalami penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus korupsi pengadaan lahan MXGP Samota, menelusuri aliran dana yang melibatkan berbagai pihak untuk mengungkap kejahatan secara menye
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) terus mendalami penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus korupsi pengadaan lahan MXGP Samota, menelusuri aliran dana yang melibatkan berbagai pihak untuk mengungkap kejahatan secara menye (AntaraNews)

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) mengumumkan perkembangan signifikan dalam penyidikan kasus korupsi. Fokus utama kini beralih pada penelusuran Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait pengadaan lahan. Ini menyangkut 70 hektare tanah untuk Sirkuit MXGP di Samota, Kabupaten Sumbawa.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB, Muh. Zulkifli Said, menjelaskan cakupan penyidikan. Penelusuran TPPU tidak hanya terbatas pada lokasi di Sumbawa. Namun, juga mengikuti hasil audit Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Penyidikan ini bertujuan mengungkap seluruh aliran uang yang terlibat dalam skandal tersebut. Langkah ini menunjukkan komitmen Kejati NTB dalam memberantas korupsi secara menyeluruh. Proses hukum terus berjalan untuk menyeret semua pihak yang bertanggung jawab.

Penelusuran Aliran Dana dan Keterlibatan PPATK

Aspidsus Kejati NTB, Muh. Zulkifli Said, menegaskan bahwa penyidikan TPPU ini tidak hanya berkutat pada pidana pokok korupsi pengadaan lahan di Samota. Namun, penyidikan berkembang mengikuti pergerakan uang dari masing-masing pihak yang terlibat. "Jadi, ada yang mengikuti pidana pokok, tapi kita juga menelusuri aliran uang yang lainnya," ujarnya.

Kejati NTB secara aktif menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam penyidikan TPPU ini. Keterlibatan PPATK sangat krusial untuk membuka tabir keseluruhan hasil audit mereka. Hasil audit tersebut telah menyampaikan informasi aliran uang kepada penyidik Kejati NTB.

Zulkifli juga menjelaskan bahwa surat perintah penyidikan (Sprin) TPPU tetap satu kesatuan dengan kasus dugaan korupsi Samota. Hal ini menunjukkan pendekatan komprehensif dalam menindaklanjuti perkara ini. Pengembalian uang korupsi sebesar Rp6,7 miliar pada tahap penyidikan tidak mempengaruhi proses TPPU.

Tersangka dan Pengembangan Penyidikan TPPU

Dalam rangkaian penyidikan TPPU, Kejati NTB telah memeriksa sejumlah pihak. Pemeriksaan terhadap tersangka Subhan dan Muhammad Julkarnaen masuk dalam agenda tersebut. Istri Subhan juga turut diperiksa dalam rangkaian penyidikan ini.

Subhan ditetapkan sebagai tersangka karena perannya sebagai ketua pelaksana pengadaan lahan saat menjabat Kepala BPN Sumbawa. Sementara itu, Muhammad Julkarnaen adalah tim penilai dari pihak swasta yang berasal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Kejaksaan juga menetapkan tersangka tambahan pada Kamis (29/1), yaitu Saipullah Zulkarnain. Saipullah merupakan pemimpin rekan dari KJPP yang melakukan apraisal atas pengadaan lahan MXGP Samota tahun 2022-2023. Kejaksaan menerapkan sangkaan pidana sesuai KUHP baru, yakni Pasal 603 dan/atau Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Mengenai pemeriksaan notaris dan ajudan Subhan, Aspidsus Zulkifli belum memberikan tanggapan lebih lanjut. Begitu pula saat disinggung dugaan pencucian uang pada pembebasan lahan di lingkar Sirkuit Mandalika. "Nanti kita lihat itu. Sementara masih pendalaman semua. Biar teman penyidik bekerja dahulu," ucapnya.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Bos Kresna Life Michael Steven Diekstradisi dari Maroko

{{caption}}
Viral BMW Listrik Dirusak Massa di Jakarta Barat, Ini Faktanya

{{caption}}
Aliansi Masyarakat Jakarta Gelar Aksi di Patung Kuda, Dukung MBG Dilanjutkan

{{caption}}
Klarifikasi Lengkap Korem soal Ajudan Danrem Lari Tanpa Nomor Dada

{{caption}}
Pernyataan Lengkap Korem 072/Pamungkas soal Ajudan Danrem Lari Tanpa Nomor Dada

{{caption}}
Korem 072/Pamungkas: Nomor Dada Ajudan Danrem Terjatuh saat Jogja Marathon

Topik Terkait
{{caption}}
Pengadilan Mataram Gelar Sidang Perdana Kasus Korupsi Lahan MXGP Samota pada 15 April 2026

Pengadilan Negeri Mataram akan menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan lahan MXGP Samota pada 15 April 2026, melibatkan tiga tersangka yang dijerat KUHP baru.

Sidang Korupsi Lahan MXGP Samota
{{caption}}
Kajati NTB Evaluasi Penanganan TPPU Mantan Kepala BPN Sumbawa, Kasus Korupsi MXGP Berlanjut

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan mengevaluasi penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Kepala BPN Sumbawa, Subhan, setelah kasus korupsi pengadaan lahan Sirkuit MXGP mencapai tahap penuntutan, memicu penasaran akan fakta baru.

TPPU Mantan Kepala BPN Sumbawa
{{caption}}
Kejati NTB Dalami TPPU Lahan MXGP Samota, Ajudan Mantan Kepala BPN Diperiksa

Kejaksaan Tinggi NTB terus mengembangkan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) lahan MXGP Samota. Sejumlah saksi telah diperiksa untuk mengungkap aliran dana ilegal dalam proyek sirkuit ini.

Kejati NTB
{{caption}}
Korupsi Lahan MXGP Samota: Proyek Prestisius Terjerat Anggaran dan Integritas

Kasus korupsi lahan MXGP Samota di Sumbawa mengungkap kerugian negara Rp6,7 miliar, menyoroti rapuhnya tata kelola dan integritas dalam proyek strategis daerah.

BPKP
{{caption}}
Kerugian Korupsi Lahan Sirkuit MXGP Samota Bermuara pada Mantan Bupati Lombok Timur

Kasus korupsi pembelian lahan untuk Sirkuit MXGP Samota senilai Rp6,7 miliar terungkap, melibatkan mantan Bupati Lombok Timur sebagai penerima pembayaran.

Korupsi Lahan Sirkuit MXGP Samota
{{caption}}
Kejati NTB Selidiki Dugaan Korupsi Lahan MXGP Samota, Kerugian Negara Capai Rp6,7 Miliar

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah mengusut dugaan korupsi lahan sirkuit MXGP Samota, Sumbawa, yang merugikan negara Rp6,7 miliar. Dua tersangka telah ditetapkan, mengungkap manipulasi harga tanah yang menjadi fokus utama penyelidikan.

Korupsi Lahan MXGP Samota
{{caption}}
Terungkap! 45 Saksi Diperiksa Kejati Sumut dalam Dugaan Korupsi Jual Aset PTPN I ke Ciputra Land

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) telah memeriksa 45 saksi terkait dugaan Korupsi Jual Aset PTPN I seluas 8.077 hektare, memicu pertanyaan besar tentang proses pengalihfungsian lahan.

Korupsi PTPN I
{{caption}}
Trivia: 8 Ribu Hektare Lahan PTPN I Dijual? Kejati Sumut Selidiki Penjualan Aset ke Ciputra Land

Kejati Sumut tengah menyelidiki dugaan korupsi penjualan aset PTPN I seluas 8.077 hektare kepada Ciputra Land melalui skema KSO. Akankah ada kerugian negara?

Kejati Sumut
{{caption}}
Pejabat Kejagung Diperiksa Terkait Kasus Dugaan Suap Jalan di Sumatera Utara

Jamwas Kejagung melakukan pemeriksaan terhadap Sekretaris BPA untuk mengklarifikasi dugaan keterlibatannya kasus suap proyek jalan di Sumut.

KPK
{{caption}}
KPK Buka Peluang Periksa Bobby Nasution terkait Korupsi Proyek Jalan di Sumut

KPK menetapkan lima tersangka korupsi proyek pembangunan jalan di wilayah Sumut, salah satunya Kadis PUPR.

ott kpk medan
{{caption}}
KPK Buka Peluang Sidik TPPU di Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim

KPK akan sidik TPPU apabila ada indikasi menyembunyikan atau menyamarkan aset-aset bernilai ekonomis dari korupsi tersebut.

KPK
{{caption}}
Kejati NTB Selidiki Dugaan Pemerasan Tiga Jaksa Terhadap Camat Pajo

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) tengah mendalami dugaan pemerasan yang melibatkan tiga oknum jaksa terhadap Camat Pajo. Proses klarifikasi intensif ini dilakukan untuk memastikan integritas penegakan hukum dan memberikan keadilan.

camat pajo
{{caption}}
Kejati NTB Persilakan Terdakwa Gratifikasi DPRD NTB Melapor ke Pusat

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mempersilakan tiga terdakwa kasus gratifikasi DPRD NTB untuk melapor ke berbagai lembaga pusat, menegaskan proses hukum tetap berjalan dan akan dibuktikan di persidangan.

desa berdaya
{{caption}}
Kejati NTB Periksa Tiga Jaksa Terduga Pemeras Camat Pajo, Tegaskan Tak Tolerir Pelanggaran

Kejaksaan Tinggi NTB tengah memeriksa tiga jaksa terduga pemeras Camat Pajo, Imran, dalam kasus penganiayaan. Penyelidikan ini menegaskan komitmen Kejati NTB terhadap integritas aparat penegak hukum.

camat pajo
{{caption}}
Kajati NTB Atensi Serius Dugaan Pemerasan Jaksa oleh Oknum di Dompu

Kepala Kejaksaan Tinggi NTB menaruh atensi serius terhadap dugaan pemerasan jaksa oleh tiga oknum di Kejaksaan Negeri Dompu, yang terungkap dari pengakuan Camat Pajo, Imran.

camat pajo
{{caption}}
Kejati NTB Apresiasi Dukungan Masyarakat dalam Pengusutan Kasus Suap DPRD NTB

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mengapresiasi dukungan publik untuk menindaklanjuti dugaan suap yang melibatkan 15 anggota DPRD NTB, memicu pertanyaan tentang penegakan hukum dalam kasus suap DPRD NTB.

aliansi rakyat menggugat
{{caption}}
Kejati NTB Periksa Belasan Pejabat dalam Penyelidikan Kasus Reklamasi Amahami

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) intensifkan penyelidikan kasus reklamasi Amahami di Kota Bima, memeriksa belasan pejabat terkait dugaan korupsi penerbitan 28 sertifikat hak milik di lahan reklamasi dan menelusuri dokumen dari BPN.

badan pertanahan nasional
{{caption}}
KPK Duga Urgensi Bisnis Jadi Motif Anak Usaha Kementerian Keuangan Suap Hakim PN Depok

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan, menyuap hakim PN Depok demi mempercepat eksekusi lahan sengketa karena pertimbangan urgensi bisnis.

integritas peradilan
{{caption}}
Kejati Jateng Periksa Mantan Pangdam Terkait TPPU BUMD Cilacap Rugikan Negara Rp237 Miliar

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah memintai keterangan mantan Pangdam IV/Diponegoro Letjen TNI Widi Prasetijono terkait dugaan TPPU BUMD Cilacap yang merugikan negara Rp237 miliar. Ada apa sebenarnya?

cilacap segara artha
{{caption}}
Trivia Hukum: Tolak Eksepsi Pj Bupati Cilacap Awaluddin Muuri, Sidang Korupsi Lahan Rp237 Miliar Berlanjut

Pengadilan Tipikor Semarang tolak eksepsi Pj Bupati Cilacap Awaluddin Muuri dalam kasus korupsi lahan 716 ha senilai Rp237 miliar. Sidang akan berlanjut, mengungkap lebih banyak fakta!

awaluddin muuri
{{caption}}
KPK Dalami Modus Jual Beli Lahan, Kerugian Rp205 Miliar dalam Kasus Korupsi Lahan Tol Trans Sumatera

KPK terus mendalami proses awal jual beli lahan terkait kasus Korupsi Lahan Tol Trans Sumatera yang merugikan negara Rp205 miliar, mengungkap dugaan pengkondisian lahan sejak awal.

bakauheni