Kejagung Buka Suara Respons Pembacokan Jaksa di Deli Serdang dan Dugaan Pemerasan

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) tengah mendalami dugaan pemerasan yang melibatkan tiga oknum jaksa terhadap Camat Pajo. Proses klarifikasi intensif ini dilakukan untuk memastikan integritas penegakan hukum dan memberikan keadilan.

Kejaksaan Tinggi NTB tengah memeriksa tiga jaksa terduga pemeras Camat Pajo, Imran, dalam kasus penganiayaan. Penyelidikan ini menegaskan komitmen Kejati NTB terhadap integritas aparat penegak hukum.

Kepala Kejaksaan Tinggi NTB menaruh atensi serius terhadap dugaan pemerasan jaksa oleh tiga oknum di Kejaksaan Negeri Dompu, yang terungkap dari pengakuan Camat Pajo, Imran.

Kejati Jatim membantah tegas kabar penangkapan jaksa di Madiun terkait dugaan pemerasan kepala desa, menegaskan hanya ada proses klarifikasi yang tidak menemukan bukti pelanggaran.

Menurut Harli, meski korban dan pelaku saling mengenal, tuduhan pemerasan dianggap tidak logis secara hukum.

Jhon Wesli Sinaga selaku korban disebut kubu pelaku beberapa kali meminta uang kepada Kepot dengan total Rp138 juta.

Polisi telah menangkap tiga pelaku pembacokan terhadap jaksa fungsional Kejaksaan Negeri (Kejari) Deli Serdang.

Ada dugaan pembacokan terkait dengan perkara kepemilikan senjata api ilegal milik salah seorang terdakwa.

Dalam nota keberatan atau eksepsi, kubu Hasto menyatakan surat dakwaan jaksa bertentangan dengan putusan inkrah Wahyu, Agustiani, dan Saeful Bahri.

Sugeng mengatakan, Bintoro sudah mendapatkan uang dari tersangka senilai Rp5 miliar.

AKBP Bintoro diduga memeras tersangka pembunuhan dan pelecehan seorang remaja putri, Muhammad Bayu Hartanto (MBH) dan Arif Nugroho (AN)

Kejadian itu saat Bintoro tengah menyelidiki kasus pembunuhan yang menyerat anak dari pemilik Prodia, MBH dan tersangka AN. Bintoro membantah semua tuduhan.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan mengoptimalkan peran penegak hukum dengan program Jaksa Garda Desa, fokus mengawal program prioritas nasional dan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, demi Sumsel yang lebih berintegritas.

Pertamina Patra Niaga perkuat tata kelola pengadaan energi melalui FGD dengan Kejaksaan Agung dan KPK. Inisiatif ini wujudkan proses transparan, akuntabel, dan dukung ketahanan energi nasional.

Barang bukti yang diamankan berupa perangkat elektronik dan sejumlah dokumen yang dinilai berkaitan dengan perkara tersebut.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyuarakan dukungan penuh terhadap penegakan hukum terkait dugaan korupsi tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), menyerukan transparansi dan akuntabilitas.

Dinamika Hukum Sepekan mencakup penahanan Dadan Hindayana dan Silmy Karim, penghentian kasus Wawali Bandung, serta penyidikan korupsi notifikasi perbankan oleh KPK yang menarik perhatian publik.

Mensesneg Prasetyo Hadi tegaskan pencegahan korupsi pemerintah harus dari pejabat. Ini sejalan komitmen Presiden Prabowo, menyusul terungkapnya kasus korupsi wakil menteri dan mantan pejabat Badan Gizi Nasional.

Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, AKBP Ridwan JM Hutagaol, mengatakan ketujuh tersangka merupakan satu kelompok.

Berdasarkan hasil pengungkapan kasus, peristiwa tersebut diduga terjadi dalam kurun waktu 2023 hingga 2025 dan berlangsung di sejumlah lokasi.

Seluruh proses hukum harus berjalan berdasarkan prinsip negara hukum tanpa perlakuan khusus.

ALTI yang beberapa tahun lalu masih dalam tahap membangun organisasi kini telah berkembang pesat, baik dari sisi kelembagaan maupun penyelenggaraan kompetisi.

KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, terkait dugaan praktik suap dalam proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda).

10 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.