Desakan Pulangkan Riza Chalid: Peran Besar dalam Kasus Korupsi Petral Kembali Disorot

Kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral) kembali mencuat setelah Kejaksaan Agung menetapkan M. Riza Chalid sebagai tersangka. Penetapan ini diumumkan pada Kamis (9/4) malam, bersamaan dengan enam tersangka lainnya dalam kasus yang sama. Langkah hukum ini diharapkan dapat mengungkap lebih jauh praktik-praktik korupsi yang merugikan negara.

Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menyuarakan harapannya agar pihak berwenang dapat mendatangkan M. Riza Chalid ke Indonesia. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum dalam kasus ini, mengingat dugaan peran sentral Riza Chalid. Pernyataan ini disampaikan Fahmy di Jakarta pada Minggu (12/4), menanggapi perkembangan terbaru dari Kejaksaan Agung.

Fahmy Radhi, yang juga mantan anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas atau Satgas Anti Mafia Migas, mempertanyakan mengapa kasus yang sudah lama ini baru dibuka kembali sekarang. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menghadapi kesulitan karena Petral berlokasi di Singapura. Situasi ini menunjukkan kompleksitas penanganan kasus korupsi lintas negara yang melibatkan figur penting seperti Riza Chalid.

Fahmy Radhi menilai bahwa indikasi peran besar Riza Chalid dalam kasus korupsi Petral sudah terlihat sejak lama. Banyak kejanggalan terdeteksi saat proses bidding atau penawaran pengadaan minyak mentah dan produk kilang. "Semua pengadaan BBM, ditengarai 'disupport' Riza Chalid lewat bidding," kata Fahmy.

Dugaan keterlibatan Riza Chalid ini menguatkan pandangan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang memanipulasi proses pengadaan. Keterlibatan tersebut diduga terjadi secara sistematis untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Kasus yang telah lama bergulir ini akhirnya kembali menjadi perhatian publik dan penegak hukum.

Meskipun kasus ini sudah lama, Fahmy Radhi berharap ada penegakan hukum yang tegas. Penetapan tersangka terhadap Riza Chalid menjadi titik terang dalam upaya membongkar praktik korupsi di sektor energi. Kejaksaan Agung kini memiliki tugas besar untuk membuktikan dugaan tersebut di pengadilan.

Fahmy Radhi mengingatkan kembali rekomendasi yang pernah dikeluarkan oleh Tim Reformasi Tata Kelola Migas. Tim tersebut telah merekomendasikan dua poin penting untuk perbaikan tata kelola migas nasional. Rekomendasi ini bertujuan untuk memberantas praktik pemburu rente di sektor energi.

Dua rekomendasi utama tersebut adalah pembubaran Petral serta penghapusan BBM jenis premium. Petral diduga menjadi sarang praktik korupsi dan inefisiensi dalam pengadaan minyak. Sementara itu, BBM jenis premium atau RON 88, diduga menjadi komoditas yang rentan dimanfaatkan untuk mencari keuntungan ilegal.

Kedua rekomendasi dari Tim Reformasi Tata Kelola Migas tersebut pada akhirnya memang dijalankan oleh pemerintah. Petral resmi dibubarkan pada Mei 2015, dan penghapusan BBM RON 88 (Premium) juga telah dilakukan. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk membersihkan tata kelola migas dari praktik-praktik yang merugikan negara.

Kejaksaan Agung secara resmi menetapkan M. Riza Chalid sebagai tersangka pada Kamis (9/4) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bensin premium dan RON 92 antara tahun 2008-2015. Selain Riza Chalid, enam tersangka lain juga turut ditetapkan dalam kasus yang sama. Penetapan ini menjadi langkah signifikan dalam penanganan kasus korupsi Petral.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa entitas Petral telah dibubarkan sekitar Mei 2015. Oleh karena itu, peristiwa yang menjadi objek proses hukum ini tidak terkait dengan korporasi Petral yang ada saat ini. "Dan pada saat penetapan tersangka, dari tujuh tersangka semua sudah tidak menjabat dalam korporasi saat ini," ujar Anang.

Mengenai kerugian negara akibat tindak pidana korupsi ini, Anang menambahkan bahwa jumlahnya masih dalam perhitungan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kejaksaan Agung juga terus bekerja sama dengan Interpol karena Riza Chalid masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Kejagung berupaya keras untuk menghadirkan Riza Chalid pada proses hukumnya di Indonesia demi keadilan.

Sumber: AntaraNews