Kejagung Bantah Jaksa di Deli Serdang Peras Pelaku Pembacokan

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) tengah mendalami dugaan pemerasan yang melibatkan tiga oknum jaksa terhadap Camat Pajo. Proses klarifikasi intensif ini dilakukan untuk memastikan integritas penegakan hukum dan memberikan keadilan.

Kejaksaan Tinggi NTB tengah memeriksa tiga jaksa terduga pemeras Camat Pajo, Imran, dalam kasus penganiayaan. Penyelidikan ini menegaskan komitmen Kejati NTB terhadap integritas aparat penegak hukum.

Kepala Kejaksaan Tinggi NTB menaruh atensi serius terhadap dugaan pemerasan jaksa oleh tiga oknum di Kejaksaan Negeri Dompu, yang terungkap dari pengakuan Camat Pajo, Imran.

Jhon Wesli Sinaga selaku korban disebut kubu pelaku beberapa kali meminta uang kepada Kepot dengan total Rp138 juta.

Hal itu yang menjadi latar belakang Kepot membacok Jhon Wesli dan staf tata usaha Kejari Deli Serdang, Acensio Silvanof Hutabarat.

Polisi telah menangkap tiga pelaku pembacokan terhadap jaksa fungsional Kejaksaan Negeri (Kejari) Deli Serdang.

Ada dugaan pembacokan terkait dengan perkara kepemilikan senjata api ilegal milik salah seorang terdakwa.

Tim gabungan yang dipimpin Kasubdit Jatanras Kompol Jama Purba berhasil menangkap dua pelaku di lokasi berbeda.

Korban pembacokan saat ini tengah menjalani perawatan di rumah sakit setempat.

Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung menyerahkan aset rampasan negara kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) untuk menunjang operasional, menegaskan komitmen pemulihan aset dan penegakan hukum.

Kejaksaan Agung melakukan mutasi terhadap Danke Rajagukguk dari posisi Kajari Karo menjadi jabatan fungsional, menyusul polemik penanganan kasus videografer Amsal Sitepu.

Penetapan Riza Chalid sebagai tersangka kasus korupsi Petral memicu desakan agar pemerintah segera pulangkan Riza Chalid ke Indonesia. Perannya yang besar dalam dugaan korupsi pengadaan minyak mentah disorot.

Satuan Tugas Penegakan Hukum Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil memulihkan aset negara senilai Rp371,1 triliun sejak dibentuk Februari 2025, menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kekayaan alam Indonesia.

Anggaran pendapatan dan belanja negara dipastikan semakin kokoh setelah Kejagung menyerahkan dana hasil penyelamatan keuangan negara sebesar Rp11,4 triliun.

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan hasil penertiban dan penyelamatan uang negara senilai Rp11,4 triliun di Kejaksaan Agung, menambah total penyelamatan menjadi Rp31,3 triliun selama 1,5 tahun pemerintahannya.

Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan transaksi digital yang kian pesat seiring meningkatnya adopsi pembayaran elektronik di masyarakat.

Bank Indonesia melaporkan posisi SRBI mencapai Rp 885,41 triliun per 21 April 2026. BI-Rate dipertahankan di angka 4,75% untuk menjaga stabilitas Rupiah.

Langkah ini diambil untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya kondisi perekonomian global akibat perang di Timur Tengah

Kejagung meluncurkan BPA Fair 2026 dengan lebih dari 400 aset senilai Rp100 miliar untuk dilelang. Program ini mengedepankan transparansi dan edukasi publik.

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia yang hendak berhaji wajib mengantongi dokumen dan izin yang sah.

Dalam tahap uji coba (sandbox), volume transaksi tercatat sudah mencapai 1,64 juta transaksi dengan nilai mencapai Rp 556 miliar.